Aksi Mogok Karyawan sampai Mediasi Hubungan Industrial PT. BMA Dan SPN Kutim

KUTIM RN- Berkenaan dengan adanya perselisihan Industrial Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja nasional dengan PT.Bumi Mas Agro yang berda...

Proyek Aneh Ada Di Kutai Barat

PT Kaltim Prima Coal Vs Masyarakat Bak Tak Berujung

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Tidak Menghadiri Rapat Komisi DPRD Kab. Kutai Timur Dalam Kasus Pembebasan Tanah

KUTIM RN- Berkenaan dengan adanya perselisihan Industrial Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja nasional dengan PT.Bumi Mas Agro yang berdampak pada aktivitas mogok kerja sebagaimana diatur pada pasal,138,139 140 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan telah dilaksanakan mogok tersebut tanggal 23 Februari tahun 2017 sampai dengan 2 Maret 2017 sesuai surat edaran DPC SPN Kutai Timur beberapa waktu yang lalu Ternyata direspon baik oleh pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Kutai Timur melalui dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur bidang hubungan industrial dan Jamsostek,hari Kamis, 16 maret 2017telah dilakukan mediasi  Di ruangan mediasi Disnakertrans Kutim, untuk perselisihan yang telah dicatatkan oleh DPC SPN Kutim beberapa waktu yang lalu.Dalam kesepakatan tripartit bersama PT. Bumi Mas Agro dan wakil karyawan dari PT Bumi masa Agro yang adalah anggota Serikat Pekerja nasional PSP. Bumi Mas Agro diwakili kurang lebih 15 karyawan, kemudian yang mewakili PT Bumi Mas Agro sendiri adalah manajernya masruchan HRD nya Yusva R  MAX B beserta beberapa asisten dan manajer di perusahaan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2017,pada mediasi oleh pihak Disnaker yang dipimpin oleh Bapak Ramli,SH dan ibu Hermina Allo Rerung,SE Telah mencapai Beberapa kesepakatan sebagai dasar dari ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2004 pasal 13 ayat 1 bahwa:1. Bahwa tentang take over Pihak perusahan menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada take over di PT Bumi Mas Agro namun pihak kedua berpandangan bahwa terjadi take over,dengan berbagai bukti perubahan dilapangan, sehingga permasalahan tersebut diambil alih oleh mediator untuk dibuatkan anjuran tertulis.2. Bahwa pihak perusahan berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh pekerjaannya dalam kepesertaan BPJS kesehatan dan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yang tidak aktif maka pihak perusahan akan melakukan rekonsiliasi dengan pihak BPJS Kesehatan.bagi pekerja beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, sakit pada masa rekonsiliasi tersebut segera melapor ke pihak perusahan untuk koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan dan pihak perushn ikut bertanggung jawab atas pelayanan tersebut.3. Kapan pembentukan PKB akan mengacu pada peraturan menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama.4. Bahwa mengenai masalah upah selama mogok, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh proses penyelesaian sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI dengan syarat pihak Pekerja mengajukan permintaan perundingan pada pihak perusaha.5. Bahwa pihak pertama berkomitmen untuk evaluasi dan perbaikan terkait sejumlah masukan dari pihak kedua yang berkenaan dengan tindakan pihak pertama yang bisa mengarah ke arah masalaj Union blasting.6. Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas materai cukup. Pihak pengusaha yang hadir antara lain GM Masruchan, Ibu yusva HRD,Pak max B, Noviar Indra,Jumasri Tuse dan Muhammad Iskandar, sedangkan pihak pekerja ataupun Serikat Pekerja Nasional diwakili oleh Kornelis Wiryawan Ghatu, sebagai ketua DPD SPN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Protus Donatus Kia sebagai ketua DPC Serikat Pekerja nasional Kabupaten Kutai Timur, Bapak jumhar Jusman sebagai pengurus Serikat Pekerja Nasional tingkat perusahaan dalam hal ini mewakili seluruh pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Nasional di PT. Bumi Mas Agro yang beranggotakan 678 orang dari total 1.124 orang pekerja yang ada di PT. Bumi Mas Agro Sandaran.
Ditemui di kantor dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutim,Bapak Pal Kornelis menyampaikan bahwa proses mediasi ini sudah sesuai dengan protap peraturan perundang-undang yang berlaku dan beliau berharap agar perusahaan benar-benar melakukan tugas dan fungsinya sebagai Manajemen perusahaan, dan harus melihat para karyawan perusahaan terutama anggota Serikat Pekerja Nasional sebagai aset perusahaan,sehingga benar-benar tercipta iklim yang kondusif Di tingkat perusahan,beliau yang Adalah Ketua DPD SPN Prov.  kaltim ini beberapa hari lagi akan berangkat ke Toronto Kanada Amerika Utara dalam rangka mewakili Pekerja Perkebunan Di seluruh Indonesia yang Di Undang langsung oleh  ILO, Organisasi Buruh Dunia untuk mempresentasikan keberadaan Pekerja perkebunan diseluruh Indonesia pada tingkat Dunia, dalam kesempatan yang sama  ditemui di ruangan rapat mediasi ketua DPC Kutai Timur Bapak Protus Burin  menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak mediator hubungan industrial dalam hal ini Pak Ramli dan ibu Hermin kemudian Bagi pihak manajemen agar supaya menjaga hubungan baik antara pekerja dan begitu juga sebaliknya pekerja juga demikian,semoga permasalaahan yang lain dapat diselesaikan dengan Cara yang baik tanpa memutuskan proses produksi Di tingkat perusahan.(Kasmir,Arnold)