Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Muara Enim Ladang Korupsi

Muara Enim, RN. Pembangunan infrastruktur di kabupaten Muara Enim provinsi sumatera selatan, yang di jalankan dan di akomodasi oleh Dinas...

Kapolres Muara Enim memimpin Upacara Sartijab Wakapolres, Kasat Samapta, Kasat Lantas, Polsek Rambang, Kapolsek gelombang, dan pelantikan Kabag log Polres Muara Enim

DIDUGA KELUARGA KADES BANYAK JADI PERANGKAT DESA

PEMKOT PAGAR ALAM BANGUN GOR BADMINTON BANTUAN CSR PT. BA

Muara Enim, RN.
Pembangunan infrastruktur di kabupaten Muara Enim provinsi sumatera selatan, yang di jalankan dan di akomodasi oleh Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak berjalan sesuai harapan, karena di sini hanya tempat untuk ajang Korupsi di karenakan pekerjaan konstruksi yang di anggarkan oleh Pemerintah pelaksanaan nya. Melalui lelang tender hanya pormalitas mengikuti prosedur padahal semua sudah di atur oleh oknum tertentu.

Setiap pekerjaan yang di lelang Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Muara Enim tidak berjalan sesuai harapan dan pelaksanaanya pun asal-asalan,  karena sudah ada kongkalikong antara kontraktor dan dinas pekerjaan umum dan tata ruang dan  akan tetap di terima walaupun hasinya amburadul dan asal-asalan, masyarakat pun bertanya kenapa tidak adanya pengawasan waktu pelaksanaan pekerjaan dan masyarakat pun berharap agar pihak berwenang untuk mengawasi dan memperhatikan kongkalikong di dinas PU dan penataan ruang kabupaten muara enim agar tidak terjadi lagi.

Lelang tender di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Muara Enim sudah tau siapa pemenangnya karena sudah di atur, menurut keterangan dari nara sumber yang tidak mau di sebutkan namanya, "di dinas ini bukan rahasia umum lagi para kontraktor tinggal tunjuk ini paket saya karena saya sudah memberikan pie yang di minta dan ulp hanya mengikuti prosedur saja", terangnya. 

Di lihat di lapangan pembangunan jalan dan irigasi baru selesai di kerjakan sudah hancur dan rusak parah,  kamipun berharap agar pihak berwenang KPK dan BPK serta yang lainnya untuk bertindak agar di Dinas ini tidak lagi jadi ladang bagi para koruptor dan bukan rahasia lagi kalau di dinas ini lahan empuk untuk para koruptor, kalau di lihat di lapangan memang benar pembangunan yang di laksanakan anggaran tahun 2016 baik itu dari APBD. APBN dan Dak semua sudah rusak padahal masyarakat belum menikmati hasil pembangunan tersebut.  (herly)