Dua Puluh Anggota DPRD Lingga, Cuma Belasan Orang yang di Paripurna

Lingga, RN Dari dua puluh anggota DPRD Lingga, ada sebelas yang menghadiri sidang paripurna ini artinya paripurna ini sah karna bukan p...

Antusias Warga Dusun Centeng Hadir Dalam Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 2 AWE- BISA 

Masyarakat Kaki Lima Pasar Dabo Singkep Memberikan Dukungan Suara Siap Menang Kan AWE- BISA Jadi Bupati Lingga

Program Di 100 Hari Kerja AWE- BISA  Alias Wello Kata Kan Siap Tempati Permasalahan Tambang Rakyat 

Lingga, RN
Dari dua puluh anggota DPRD Lingga, ada sebelas yang menghadiri sidang paripurna ini artinya paripurna ini sah karna bukan pengambilan keputusan," kata Riono Ketua DPRD Kabupaten Lingga saat membuka sidang paripurna terbuka tahun 2018, Senin 06/03/2018.

Sidang yang dipimpin oleh ketua DPRD Lingga Riono, wakil Ketua I Kamarudin Ali dan wakil ketua II Muddazir Zahid tersebut dihadiri oleh Bupati Lingga Alias Wello dan Sekda Lingga yang baru M. Zurumadi Esram serta beberapa pejabat lingga lainnya. Adapun anggota DPRD Lingga yang hadir pada paripurna tersebut antara lain Neko Wesha Pawelloy, Ahmad Nasirudin, Raja Muchsin, Pokyong Kadir dari Partai Nasdem dan Adina putra dari PDI Perjuangan.

Kemudian Seniy dan Agus Norman dari Golkar, Hairil Anwar dari Demokrat yang hadir pada paripurna tersebut. Sementara itu H. AT Syamsirwan dari Partai PKB izin sedang menjalani ibadah umrah, dan selebihnya yang tidak menghadiri sidang paripurna tersebut antara lain Said Agus Marli dari Golkar, Alexander Wedding, Harman, Sui Hiok dari Hanura kemudian Salmizi dan Zakaria dari PKS dan Nurdin dari PPP.

Absen tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga Firdaus dihadapan para undangan yang hadir. Atas ketidak hadiran hampir separuh Anggota DPRD Kabupaten Lingga terhadap penyerahan Ranperda yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dari undangan yang sempat menghadiri paripurna tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Lingga lebih memetingkan kepentingan partai dan kelompoknya ketimbang masyarakat banyak, padahal penyertaan modal pada PDAM ini sangat penting untuk menjawab kelangkaan air di musim-musim tertentu di wilayah Kecamatan Senayang demikian juga perda tentang BUMD yang selama ini vakum di Kabupaten Lingga bertahun-tahun lamanya.

Permasalahan BUMD yang dimasa pemerintahannya berjalan dua tahun ini baru dapat dilakukan revisi perdanya dan penyertaan modal hal ini terkait komunikasi BUMD yang lama tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak hutang-hutang BUMD yang tidak terbayarkan yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Pemerintah daerah terpaksa harus melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai payung hukum untuk melakukan revisi perda dan penyertaan modal kepada BUMD yang baru setelah resmi dibentuk.

"BUMD ini kenapa lama karna kita tidak bisa melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan jajaran direksi yang lama, hal ini membuat kita berproses di PTUN dan memakan waktu cukup lama, mudah-mudahan setelah revisi perda ini bisa kembali berjalan", tutup nya. (R.AG)