Bupati Natuna Sampaikan Kepada Panglima Agar FIR Natuna Diambil Alih oleh Daerah Atau Negara

Natuna, RN Bupati Natuna Hamid Rizal menyampaikan, Kunjungan Kerja Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto ke Natuna kemaren merupakan mome...

Natuna, RN
Bupati Natuna Hamid Rizal menyampaikan, Kunjungan Kerja Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto ke Natuna kemaren merupakan momem baik bagi dirinya sebagai Kepala Daerah untuk menyampaikan beberapa persoalan krusial yang sedang ada di daerah. Salah satu, persoalan itu adalah soal ruang udara Natuna masih belum berdaulat secara utuh. Hingga kini, Flight Information Region (FIR) Natuna masih dikontrol oleh ATC Singapura.

“Saya bisik sama Pak Panglima kemaren, bahwa wilayah udara kita belum berdaulat secara utuh. FIR kita ini masih dikontrol oleh negara asing. Dibawah 2000 Fet itu dikontrol Malaysia, sementara 2000 Fet keatas di kontrol oleh Singapura,”ujar Bupati Natuna Hamid Rizal kepada Medako usai menghadiri acara LKPJ tahun 2017 di gedung DPRD Natuna, Selasa (24/04/2018).

Bupati Hamid menambahkan, Panglima TNI agak kaget juga mendengar hal tersebut, karena wilayah udara Natuna merupakan hal penting dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kata Bupati, Panglima TNI sempat bertanya kepada dirinya, siapa yang mengasih izin untuk pengendalian wilayah udara Natuna. “Panglima sempat bertanya kepada saya siapa yang kasih izin itu. Saya sampaikan biasanya izin ada di Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub ” terang Hamid.

Menurut Hamid, Panglima TNI mengira wilayah udara Natuna sudah dikontrol sepenuhnya oleh ATC sendiri. “Beliau beranggapan wilayah udara kita ini sudah dikendalikan sendiri. Sebab itu sudah dipegang oleh Kemenhan. Radar Singapura sebetulnya tidak bisa lagi menjangkau sampai ke Natuna. Karena sudah ada repiter dari Matak ke repiter Senubing,”, ujar Hamid menyampaikan ucapan Panglima.

Bupati Hamid menyampaikan kepada Panglima TNI agar persoalan FIR Natuna ini, bisa menjadi perhatian pemerintah untuk diambil alih seutuhnya. Sebab ia mendapat informasi pajak penerbangan dan pengaturan wilayah udara sangat tinggi pendapatanya. “ Kalau FIR ini kita yang kelola tentu pajaknya bisa masuk ke daerah. Sebab saya dapat informasi pajaknya mencapai Rp2 triliun pertahun ” terang Hamid.

Seandainya, FIR Natuan dikelola oleh Negara sendiri secara utuh tentu ada bagian untuk daerah.
Kita tidak usah hitung banyak lah. Dapat 10 persen saja dari pajak penerbangan itu sudah lumayan untuk dana percepatan pembangunan daerah. 10 persen dari Rp2 Triliun ada bagian Natuna Rp200 milyar jika FIR Natuna dikelola secara utuh oleh negara. (Sitorus)