Diduga Ilegal, Batching Plant Milik PT Bangun Beton di Panimbang Harus Di Bongkar

Pandeglang,RN Batching Plant diduga ilegal milik PT Bangun Beton di Kampung Solodeungeun Desa Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang belu...

Pandeglang,RN
Batching Plant diduga ilegal milik PT Bangun Beton di Kampung Solodeungeun Desa Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang belum kantongi ijin, Namun tetap berproduksi sehingga membuat berbagai Pihak angkat bicara seperti halnya Ketua AMS Pandeglang.

Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Pandeglang Ojie Fahrurojie, SH mangatakan, melihat fenomena kasus demi kasus perizinan termasuk kasus batching plant ilegal, kami merasa prihatin dan berkabung tidak ada dalam sejarahnya negara harus gamang dan takut apalagi hanya untuk membongkar perusahaan Batching plant Milik PT Bangun Beton,

"Batching Plant Milik PT Bangun Beton Ilegal di Panimbang itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang harus ambil sikap tegas jangan tebang pilih dan harus segera di bongkar," katanya Sekertaris IKA PMII Pandeglang itu kepada awak media radarnusantara.com Minggu (29/7/18).

Lebih lanjut Sekertaris IKA PMII Pandeglang ,dalam hal ini Pemda yang merupakan manivestasi negara harusnya bertindak tegas dan berani dalam menegakan aturan, jagan sampai karena Pemda gamang atau tebang pilih justru akan berdampak buruknya Citra dan Wibawa dimata publik.

"Bila stake holder tidak berani menutup Batching Plant Ilegal Milik PT Bangun Beton di Panimbang, biar AMS yang nyegel dan bongkar," Tegasnya Ojie Fahrurojie

Sementera Doni Sudoni selaku Koordinator Lapangan Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Pandeglang menambahkan bila Stake holder Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak berani menutup Batching Plant maka kami yang akan turun dan mendesak Pemda Pandeglang agar segara menutup Batching Plant,apalagi Perusahaan tersebut tidak memiliki ijin, jadi jelas Batching plant itu Ilegal dan harus di bongkar.

"Harus di bongkar, Perusahaan Batching Plant PT Bangun Beton ini harus di tutup apalagi di kawasan tersebut Bupati Irna Narulita sudah tegas bahwa Kawasan itu tidak boleh ada bangunan Batching plant,Karena Kawasan tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional dan sudah melakukan moratorium," imbuhnya koorlap AMS,***(hadi/Iwan).