Bimtek Dari Pusat Pungut 2,5 Juta Perorang di Kapuas Hulu

Kapuas Hulu (Kalbar), RN Pasca penyelenggaraan Bimtek Tahun lalu yang dipungut 1,8 juta perorang, kini kembali terjadi pungutan peserta...

KPU Kapuas Hulu Rapat Pleno Verifikasi Faktual Parpol

KPU Kapuas Hulu Loloskan 15 Parpol Dari Verifikasi Faktual ?

Nomor Urut Cagub-Cawagub Kalbar Pilkada 2018

Kapuas Hulu (Kalbar), RN

Pasca penyelenggaraan Bimtek Tahun lalu yang dipungut 1,8 juta perorang, kini kembali terjadi pungutan peserta Bimtek 2,5 juta perorang. Pungutan peserta Bimtek yang dilakukan oleh penyelenggara ini menjadi pertanyaan publik, di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami peserta Bimtek menyetor uang sebesar 2,5 juta perorang. Padahal posisinya kami diundang oleh penyelenggara, "kata peserta Bimtek yang namanya tidak mau dipublikasikan, Selasa (16/10/2018).

Peserta dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merasa bingung atas pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara Bimtek tersebut. "apa aturannya memang seperti itukah, peserta yang mengikuti Bimtek itu harus membayar kepada pihak penyelenggara. Tahun lalu kami juga membayar 1,8 juta perorang, tahun ini peserta membayar 2,5 juta perorang,"jelas beberapa peserta Bimtek kepada Korwil Kalbar www.radarnusantara.com. Kegiatan ini tidak ada dianggarnya dalam penggunaan dana desa, "imbuhnya.

Biasanya akomodasi peserta Bimtek itu diberi oleh penyelenggara. Ini kok malah dibebankan ke Desa. Untuk biaya penginapan makan minum diluar, kami bayar sendiri. Bimtek ini hanya sia-sia saja, tidak maksimal. Rasanya lucu kalau penyelenggaraan Bimtek, apalagi dari Kementerian itu tidak ada anggaran sendiri,"sendiri peserta.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu, Alfiansyah, mengatakan, Bimtek Nasional untuk Badan Permusyawaratan Desa itu diselenggarakan oleh lembaga yang sudah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri), bahkan salah satu pemateri dalam Bimtek itu juga dari pihak Kemendagri.

"Jika Bimtek ini diselenggarakan oleh dinas tentu tidak ada biaya, namun ini penyelenggaran suatu lembaga," kata Alfiansyah.

Dia mengatakan, terkait biaya Bimtek itu, sebenarnya sudah disosialisasikan kepada pihak kecamatan dan desa dalam berbagai kesempatan. Selain itu, disertai juga dengan undangan tertulis yang tertera biaya dan rincian dari pembiayaan tersebut.

"Tidak ada yang salah dalam pembiayaan tersebut, bahkan sudah jauh jauh hari kita sudah  menyampaikam tolong dianggarkan di APBDes untuk Bimtek karena memang Bimtek itu untuk meningkatkan SDM para BPD dengan tujuan untuk kemajuan desa di Kapuas Hulu," kata Alifiansyah seperti yang sudah dilansir disalah satu media.

Kegiatan Bimtek tersebut dilakukan selama dua hari, tanggal 16 s/d 17 Oktober 2018, di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Jalan Budaya, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan. Bimtek tersebut terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016.(Santo).