Diduga Mafia Proyek, LSM BIDIK RI Minta KPK Memantau Pengunaan Dana Pokir DPRD Bukit Tinggi”

 RN- Bukittinggi :  Beredarnya informasi  dugaan permainan licik oknum anggota DPRD Kota Bukittinggi, yang memamfaatkan kewenangan dan ...

 RN- Bukittinggi :

 Beredarnya informasi  dugaan permainan licik oknum anggota DPRD Kota Bukittinggi, yang memamfaatkan kewenangan dan jabatannya sebagai legislator ,diduga  mengendalikan dan mengarahan kontraktor (Rekanan) untuk mengerjakan dana aspirasi atau Fokir  berupa pekerjaan fisik dalam belanja aspirasi DPRD.Hal inilah yang dianggap oknum anggota DPRD Bukittinggi  sebagai  dana aspirasi peruntukan belanja langsung  anggota DPRD. Yang dimaksud ujar  Sam Tanjung, SH.Directur Exsekutif  LSM BIDIK RI. Kepada Radar Nusantara  ( 12/10/2018)

 Menurut  Syam Tanjung SH. Dana aspirasi DPRD kegunaannya sudah ditentukan yaitu untuk  memperhatikan daerah pemilihannya  untuk membangun  sesuai kebutuhan masyarakat, baik  infrastuktur, sarana lingkungan bangunan kontruksi, dan sebagainya, bukan berarti oknum anggota DPRD yang harus mengerjakan dan menunjuk rekanan ( Kontraktor )  bekerja dalam mengunakan  dana Fokir tersebut.

 informasi yang dihimpun BIDIK RI dilapangan, dari 25 orang anggota DPRD Bukittinggi  priode 2015 – 2019 di tiga daerah pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS), Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), dan Guguk Panjang. Masing – masing per’anggota mendapatkan  angaran Dana aspirasi (Fokir-red)  sebesar Rp. 500.000.000. setiap anggota  Dewan jumlah  diatas tersebut, sedangkan yang 22 orang  yang tiga orangnya terdiri dari Ketua, wakil ketua I, Wakil Ketua II ketua DPRD mendapatkan Dana aspirasi sebesar Rp. 1.000.000.000.wakil ketua I,II sebesar Rp. 750.000.000. setiap tahun  yang sudah di anggarkan.

 Dana fokir DPRD digunakan untuk menyalurkan  aspirasi masyarakat pada  Daerah pemilihan masing- masing, angota Dewan, sesuai  apa yang di kebutuhan masyarakat itu sendiri . Sedangkan teknis pelaksanaannya  dipersiapkan oleh instansi atau dinas yang telah menganggarkan,  bukan oknum anggota DPRD yang mempersiapkan perencanaan kerja anggarannya (RKA) maupun rencana anggaran biayanya (RAB).

Hasil temuan  Investgasi  Tim  BIDIK RI  diduga ada pengaturan Proyek  sumua dinas  dilinngkungan Pemko Bukit Tinggi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup, ( DLH )/Dinas  penididikan/ Perkim, dan dinas lainya yang berkaitan dengan dana Fokir  adanya oknum ASN mengatakan kepada BIDIK RI yang menolak namanya di tulis, bahwa mereka tidak dapat berbuat apa – apa semua sudah di tentukan oleh oknum anggota DPRD Bukittinggi  mulai dari kontraktornya sampai  pekerjakan  Dana Fokir Dewan tersebut  mereka yang mengatur.   

Padahal kata ASN tersebut yang ditirukan oleh Sam Tanjung SH ke Radar Nusantara, sebenarnya Kami yang mempunyai kewenangan teknis dan anggarannya bukan masuk pada pos DPRD, akan  tetapi, oknum anggota dewan ngotot untuk mencari kontraktor dari pihak mereka  Hal ini lah yang  di keluhkan  beberapa oknum kepala Dinas yang menolak  namanya di sebutkan, kuat dugaan  telah  terjadi  koorporasi persekongkolan oknum anggota DPRD Bukittinggi bersama rekanan yang diduga mencari  keuntungan pribadi atau fee proyek dari pencairan dana  fokir sebesar Rp. 500.000.000. Rp. 750.000.000. Rp.1.000.000.000.

oleh karena itu, Syam  Tanjung  Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera Turun ke Bukit Tinggi melakukan pemantauan sejak dini khususnya di DPRD Bukittinggi yang sudah meraja lela mengkuasasi  sistem anggaran yang masif dan terstuktur dilingkungan Pemko Bukittinggi, selain itu kata Syam Tanjung,  ada beberapa  Faktor penyebab mereka mengatur pengunaan Dana Fokir , ketika  kepala dinas yang berkaitan dengan Dana Fokir menolak  kemauan oknum  angota DPRD tersebut  mereka  akan mencari-cari kesalahan  kepala Dinas  dengan berbagai cara, sehinga oknum kepala dinas dengan terpaksa  mengikuti kemaunnya, selain itu penyebabnya diduga   lemahnya penegakan  hukum didaerah yang tidak eksis melihat koorporasi korupsi tegas Syam Tanjung. 

Kalau kita melihat pada masyarakat biasa sebagai  pelaku usaha kecil menengah, telah Diatur pada Peraturan Presiden Ri No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang  dan Jasa, Pemerintah. Penujukan langsung kewenangan pada instansi atau dinas yang bersangkutan berdasarkan seleksi perusahaan sesuai dengan pengalaman perusahaan yang ditunjuk. 

diakui atau tidak kata Syam Tanjung,  oknum anggota DPRD Bukittinggi diduga  mencari keuntungan fee proyek Pokir,padahal  meraka sudah mendapatkan fasilitas dari Negara lewat APBD Kota Bukittinggi selama masa baktinya.

 Padahal  Seminggu yang lalu Presiden RI  Ir. Jokowidodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah  Ri No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa hadiah uang sebesar Rp. 200.000.000, oleh karena itu Syam tanjung  berencana dalam waktu dekat ini akan membawa masalah ini ke KPK , kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti termasuk keterangan Oknum ASN, tunggu aja tangal mainnya.Tutup Syam Tanjung.( Tim RN )