DPRD Minta Inspektorat Tindak Lanjuti Edaran Mendagri Soal KONI

RADARNUSANTARA,.COM, Metro – Dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai larangan ASN dan pejabat p...

RADARNUSANTARA,.COM, Metro – Dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai larangan ASN dan pejabat publik merangkap jabatan di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menuai perhatian kalangan DPRD Kota Metro. Dewan meminta hendaknya surat edaran mengenai larangan tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah maupun pejabat publik yang menjabat dalam kepengurusan KONI.

“Surat edaran itu sudah jelas dan harusnya ini menjadi perhatian serius ASN maupun Pemerintah Kota Metro. Jangan sampai hal yang sebenarnya tujuannya baik justru menjadi boomerang bagi diri sendiri dan KONI kedepan,” ujar Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) Alizar yang juga Anggota DPRD Kota Metro.

Menurutnya, soal adanya sejumlah ASN yang merangkap jabatan tersebut juga harus segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Karena dalam surat edaran tersebut sudah jelas aturan dan larangannya ASN dalam kepengurusan KONI. “Inspektorat juga harus menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi ini kaitannya dengan anggaran KONI, jangan sampai nanti kedepan menimbulkan masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, tarkait sejumlah pejabat publik khususnya anggota DPRD yang juga merangkap kepengurusan KONI, kata Alizar, hendaknya dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Karena kata dia, semua orang mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang berbeda dimata hukum. “Tidak ada yang kebal hukum, semua sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua harus mengikuti aturan yang berlaku,” cetuanya.

Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/R308/33 yang dikeluarkan pada 28 Juni 2011 menyatakan tegas larangan ASN merangkap jabatan di tubuh KONI. Surat yang dikirimkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota itu berisi tentang Larangan Perangkapan Jabatan pada Kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik. Bahkan dalam surat edaran itu ditegaskan sanksi bagi ASN yang melanggar atau tetap ngotot rangkap jabatan di kepengurusan KONI maupun di struktural ASN.

Surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan belum dicabut hingga kini itu, memberikan sanksi ringan hingga yang terberat bagi yang tidak mematuhi. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 16 Tahun 2007, bagi pejabat struktural dan pejabat publik yang tidak mengindahkan ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 Ayat (1) dan Pasal 122 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. 

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan atau yang paling berat adalah kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Dengan tidak diakuinya kegiatan keolahragaannya, bisa berimplikasi pelanggaran hukum jika KONI yang jabatannya dirangkap ASN struktural, mendapatkan dan menggunakan kucuran dari dana APBD atau APBN.

Kasus seperti ini pernah dialami KONI Lampung Tengah. Saat itu, jabatan Sekretaris KONI Lamteng dijabat olah ASN eselon III di lingkup Pemkab Lamteng. Setelah mendapatkan surat edaran Mendagri tersebut, ASN itu mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris KONI Lamteng dengan penuh kesadaran akan aturan.

“Saya mengalami sendiri waktu itu. Saya ASN aktif sebagai kepala bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga. Setelah keluar aturan itu, ya harus kita patuhi. Kita mundur dari Sekretaris KONI Lamteng. Karena sanksi yang mengancam jelas itu tertuang dalam surat edaran Mendagri. Kita sebagai ASN harus patuh dan ikut aturan yang ada,” ujar Munawar, yang saat ini telah pensiun dan menjabat Ketua KONI Lamteng itu.

Selain itu, dalam surat edaran Mendagri juga disampaikan dalam Pasal 56 Ayat (2), (3), dan (4) ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan. Antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen dan dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui DPR. (freddy)