Kadis Pendidikan Bukittinggi, Kocar Kacir, Minta Suaka Hukum Kepada Kejari Terkait Pemberitaan Proyek SD.N 17 Pakankurai “MANGKRAK”

RN – Bukittinggi Terkait temuan Tim Investigasi NGO BIDIK Ri, proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri 17 Pakankurai Bukittinggi ...

RN – Bukittinggi

Terkait temuan Tim Investigasi NGO BIDIK Ri, proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri 17 Pakankurai Bukittinggi tahun anggaran 2018 kuat dugaan terindikasi adanya potensi kerugian Negara, dari bobot pekerjaan fisik yang dilaksakan oleh CV. RELLA MAHALIA nilai kontrak sebesar Rp. 2.0.67.156.000.00 sumber dana APBD Kota Bukittinggi

Pasalnya, beberapa aitem kontruksi bagian fisik bangunannya tidak sesuai dengan spekfikasi teknis atau rencana anggaran biaya (RAB), salah satunya tangga yang dikerjakan oleh kontraktor tidak mengacuh bestek atau gambar, keramik lantai, hal ini kata Almisri kepada RN saat di komfrimasi di ruang kerjanya baru – baru ini, nanti akan kita bongkar, sekarang kami sudah menagih jaminan penawarannya kepada kontraktor yang memakai jasa asuransi di pariaman terang Almisri.

Namun kata Almisri selaku Kabid Dikdas Pendidikan Kota Bukittinggi, tahun 2019 kita akan lanjutkan lagi, proyek pembangunan SD N 17 pakankurai yang dikerjakan oleh Cv. Rella Mahalia yang tidak sesuai dengan bestek, kita akan bongkar.

Namun pantau RN dilapangan sampai saat ini belum ada pembongkaran, na,..pertanyaannya kemana uang negra yang telah dibayarkan dua termin, atau sampai dimana sanksi black listnya kepada kontraktor ?

RN, mengkomfrimasi (05/03/19) Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Feri Tas, melalui Kasi Intelnya. Dalam tanggapannya mengatakan “seminggu yang lewat Kadis Pendidikan dan Kebudaayaan Bukittinggi MELVI, datang berkunjung kemari (Kejari-red), bersama dengan kabid Dikdas Almisri, sepertinya orang dinas Pendidikan, minta tentang bagaimana ketentuan cara pelaksanaan TP4D. namun saat pekerjaan ini (Pembangunan SD. N17) sudah menjadi temuan masyarakat dan konsumsi pemberitaan meraka ingin pendampingan kata Kasi Intel Kejari” kepada RN.

Lanjutnya lagi kasi intel kejari Bukittinggi, TP4D sudah sejak tahun 2016 telah di bentuk oleh Kejaksaan Agung, tidak ada semua penyelenggara SKPD yang tidak mengetahuinya, kesannya sudah ada masalah baru minta petunjuknya kekita (Kejari-red) seluruh proyek pemerintah harus kita dampingi agar menghindari tidak terjadinya tindak pidan korupsi (TPK), bila terjadi adanya unsur kerugian negaranya nanti kita minta diaudit oleh BPK dan BPKP sampai saat ini kami belum dapat laporan masyarakat.

RN juga meminta tanggapan Sekjen BIDIK Ri Ari Syafril pada hari yang bersamaan, Ari Syafril, menilai Kadis Pendidikan Bukittinggi Melvi, terkesan kocar Kacir dan mau cuci tangan, setelah pemberitaan yang tayang diberapa media, terkait temuan proyek pembangunan SD N. 17 yang Mangkrak yang tidak selesai finisngnya, kuat dugaan sudah terjadi potensi kerugian Negara pada proyek tersebut.

Kami meminta Kepada Kejari Bukittinggi dan sekalian memberikan support, jangan mau di jadikan alas penutup dari pekerjaan yang bermaslah, setelah menjadi konsumsi public. Baru minta konsultasi, tidak ada dinas yang tidak mengetahuinya tentang TP4D terang ari kepada RN.

Tim