PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENUAI KONTROVERSI

Ciamis RN, - Dengan adanya program pemerintah untuk sertifikat tanah melalui PTSL  sangatlah membantu bagi warga masyarakat karna s...

TURNAMEN BOLA VOLLY ANTAR KELAS MENJADI SALAH SATU AJANG MENGISI KEKOSONGAN SETELAH TEST SUMATIF

SDN 3 SUKAJADI MENYELENGGARAKAN GELaR KARYA PROJEK PROGRAM P.5

SMPN I BAREGBEG SUKSES GELAR EXPO KARYA DIGABUNGKAN DENGAN P5

Ciamis RN,-

Dengan adanya program pemerintah untuk sertifikat tanah melalui PTSL  sangatlah membantu bagi warga masyarakat karna selain biaya murah pendaftarannya pun mudah.

Tetapi disisi lain ada juga yang mengeluhkan dengan program PTSL tersebut karna sama sama mahal untuk pembiayaannya,misal di Desa Sidaharja kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis mereka ada yang membayar sampai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) bahkan ada kwitansi pembayaran nya pun juga.

Senin 25/03/2019 kami menemui kepala desa Sidaharja tersebut yang bernama Marjono ke kantor desanya,tiada lain untuk konfirmasi terkait biaya PTSL yang lebih dari Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal dalam program PTSL,keputusan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN,Menteri Dalam Negeri,Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No:25/SKB/V/2017,Nomor:590 - 3167Atahun 2017,nomor :34 tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL,keputusan ketujuh nomor 5 yang bertuliskan Kategori v (jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi di desa sidaharja ini malah ada yang lebih dari satandart biaya yang ditentukan,dengan alibi itu kan ongkos untuk bolak balik ke kantor pajak.

Ya....wajarlah itu kan ongkos untuk bolak balik ke kantor pajak ciamis,dan ini informasi ini udah ada sejak dua bulan ke belakang dan telah di klarifikasi di polsek juga smua sudah selesai nggak ada yang salah sekarang ada lagi yang datang mempertanyakan yang itu itu jg...tegas kepala desa Marjono ke team.

Dan ketika ditanya pihak BPN apakah sudah tau masalah ini apa nggaknya Marjono pun dengan lantang menjawab sudah BPN pun sudah tau,tandasnya lagi.

Dan itu jangan salah yang Rp 250.000.- itu diluar dari PTSL itu untuk biaya mutasi dan sebutlah ongkos bolak balik,kata marjono sambil mainin hp.

Ya tp yang jadi pertanyaan disini apakah bisa yang disebut ongkos bolak balik pake kwitansi dan di pinta di awal,dan waktunya bersamaan lagi sama pembayaran biaya PTSL???

Di kwitansi jelas di tulis BOP Biaya oprasional untuk mengurus mutasi SPPT tp ko biaya nya di atas PTSL terus waktunya berbarengan 

Kalo gitu bisa di asumsikan aji mumpung mencari kesempatan dalam kesempitan,tp entahlah ini masuknya ke ranah gmn.

Kami berharap kepada pihak pihak terkait yang bersangkutan dengan program PTSL supaya bisa menimbang dan menyikapi atau bertindak pada oknum oknum yang tidak bertanggung jawab atas dasar keluh kesah masyarakat yang membayar di luar dari standart SKB Tiga Menteri,karena ini sangatlah merugikan ataupun membebankan pada warga masyarakat kecil yang ingin mempunyai sertifikat tanah.(HrD)