Selong - NTB RN Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy menghadiri Rapat Paripurn VIII masa sidang II tahun 2019 DPRD Kabupaten Lo...
Selong - NTB RN
Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy menghadiri Rapat Paripurn VIII masa sidang II tahun 2019 DPRD Kabupaten Lombok timur, yang mana Kehadiraan bupati lombok timur tersebut rangka Penjelasan Kepala daerah terhadap Raperda ttg RPJMD Kabupaten lombok timur, untuk tahun 2018-2023,yang mana rapat tersebut bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, Tepatnya Rabu (6/3/2019).
Dalam Rapat Paripurna VIII massa sidang II pada tahun 2019 kabupaten lombok timur ,juga Turut hadir oleh Ketua DPRD Lotim yang didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPRD Kab. Lotim, Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Pada Rapat Paripurna VIII masa sidang II tahun 2019 DPRD Kabupaten lombok timur yang mana Bupati Lombok Timur dalam pidatonya menyampaikan penjelasan terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023, yaitu Untuk dapat memperhatikan perkembangan dan dinamika di masyarakat selama ini, yang mana permasalahan pokok yang masih di hadapi di Kabupaten Lombok Timur,sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebijakan lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam RPJMID 2018-2023 antara lain meliputi :
1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman.
2. Belum terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
3. Masih lambannya pertumbuhan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sehingga daya saing masih rendah dan belum dipergunakannya bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah.
4. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan dan olah raga, kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan masih terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga darn kasus kekerasan terhadap anak.
5. Belum terwujudnya keamanan dan ketertiban terutama dalam pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang religius.
6. Belum terwujudnya Reformasi sistem akuntabilitas kinerja tata kelola instansi pemerintahan yang baik sehingga kualitas pelayanan publik belum meningkat.
Dan dalam pidato nya juga bupati lombok timur tersebut menyampaikan apabila Untuk mewujudkan itu semua, maka seharusnya seluruh kebijakan harus tertata, terarah dan bersinergi melalui perwujudan Misi daerah sebagai sarana mengarahkan program-program pembangunan, ungkap bupati lombok timur tersebut.
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan, memiliki makna meratanya pembangunan infrastruktur yaitu transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi serta perumahan dan permukiman diseluruh wilayah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan artinya pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan yang ada didaerah tersebut.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau, memiliki makna pemerintah dan masyarakat be sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai kemampuan masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya memiliki makna pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaarn dan olahraga, memiliki makna pemerintah can masyarakat berperan dalam memberikan perlindungan yang berpihak kepada kaum perempuan, anak, lansia, penyandang difabel dan kaum fakirmiskin sehingga timbul rasa aman, nyaman dan tenteram serta peningkatan prestasi melalui pembinaan kepemudaan dan olah raga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius, memiliki makna pemerintah dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjamin keamanan danketertiban yang harmonis melalui pembangunan kehidupan beragama berlandaskan nilai keagamaan, nilai budaya dan kearifan lokal dalam koridor falsafah Negara Pancasila.
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik, memiliki makna peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan aparatur pemerintahan Daerah maupun Desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang maksimal.
Selanjutnya Enam misi yang menjadi upaya dalam mewujudkan misi Lombok Timur 2018-2023, secara tematik akan diwujudkan dalam prioritas tahunannya, yang sekaligus akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama lima tahun dengan distribusi tema tahunan sebagai berikut :
1. Tahun 2019 Pembangunan akses dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal.
2. Tahun 2020 Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Tahun 2021 Pertumbuhan dan pemerataan hasil perekonomian dalam pengentasan kemiskinan.
4. Tahun 2023 Harmonisasi kehidupan beragama dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan, anak dan pemuda.
5. Tahun 2024 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dan untuk Penyampaian pandangan umum keseluruhan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten lombok timur terkait penjelasan kepala daerah tentang Raperda RPJMD Kabupaten lombok Lombok timur untuk tahun 2018-2023 yang mana intinya setuju untuk dibahas lebih lanjut dan sesuai dengan mekanisme yang ada.(win)
COMMENTS