LSM GMBI LAPORKAN DINAS KESEHATAN BANJARNEGARA KE KEJAGUNG

Banjarnegara, RN LSM GMBI Distrik Banjarnegara Kembali melakukan Pelaporan Kepihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait Duga...

Banjarnegara, RN

LSM GMBI Distrik Banjarnegara Kembali melakukan Pelaporan Kepihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait Dugaan Korupsi tertanggal 25 Juli 2019 dengan Cara Mendatangi Langsung Ke Kantor Kejaksaan Agung RI yang berkantor Di Jalan Hasanudin – Jakarta.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua LSM GMBI Kab.Banjarnegara Toni Hidayat yang sering Disapa Toni Yakusa menerangkan Bahwa untuk Kali Ini LSM GMBI Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia .

“Kami LSM GMBI Banjarnegara sudah melaporkan Terkait Dugaan Korupsi Di Salah Satu Dinas Di Kabupaten Banjarnegara yaitu Dinas Kesehatan. Kami Melaporkan Terkait Dengan Dugaan Adanya Kelebihan Pembayaran Imbalan/Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada 35 Puskesmas dan Labkesda Tahun Anggaran 2017 Dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Sebesar Rp. 3.146.342.718,52 ( Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tigaratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah ) yang diduga Kuat Tidak Dikembalikan Kepada Kas Negara” Ucap Toni .

Meneurut Keterangan Dari Toni Hidayat Lebih Lanjut mengatakan Bahwa :

1.    Dasar hukum yang digunakan untuk Pemberian Imbalan Atas retribusi jasa Kesehatan diUPTD Puskesmas dan Labkesda Dikabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Bupati No.37 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Biyaya Oprasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah , Dengan Rincian sebagai Berikut :
a.    Untuk Puskesmas
•    60% untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Manajerial UPTD Puskesmas
•    36% untuk Kegiatan Oprasional Pelayanan Puskesmas
•    4% untuk Sarana Prasarana Pada Dinas Kesehatan dan Jasa Manajemen Pelayanan Kesehatan bagi Tim Pembina Manajemen Pelayanan Kesehatan Kabupaten
b.    Untuk Labkesda
•    60% untuk Oprasionl UPTD Labkesda
•    40% untuk Jasa Pelayanan Dan Jasa Manajerial UPTD Labkesda

2. Sedangkan Dalam Peraturan Pemerintah (PP ) No 69 Tahun 2010 diatur bahwa Besaran Maksimal Insentif adalah 5% dari Rencana atau Anggaran Penerimaan Paajak Dan Retribusi Tahun berkenaan untuk Tiap Jenis Pajak dan Retribusi Yang telah ditetapkan apabila LRA TA.2017 untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Maksimal adalah sebesar Rp .765.435.350.00 atau 5% X Rp.15.308.707.000.00= RP.765.435.350.00

3. Pungutan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan Tiap UPTD Puskesmas dan LABKESDA Fariatif dengan besaran Prosentase berkisar dari 20% s.d 60% terkumpul Dana sebesar Rp.4.135.056.093,40.
Sehingga Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah Di Potong Pajak Dan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan yang seharusnya sebesar 5% maka terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp.3.146.342.718.52 atau Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tigaratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah .

Berdasarkan Hasil Penghitungan tersebut Diduga Kuat adanya Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 3.146.342.718.52 atau Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tigaratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah.

Hal inilah yang menjadi Dasar dan Dorongan LSM GMBI Kab.Banjarnegara untuk Melakukan Pelaporan Resmi Kepada Kejaksaan Agung RI.

Dan Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung melalui KAPUSPENKUM Dr.Mukri,SH.MH pada saat menerima Pelaporan Tersebut Mengatakan Bahwa Pihak Kejaksaan Agung akan Melakukan Telaah atas Laporan Tersebut.

“ Kami LSM GMBI akan Melakukan Pelaporan secara Berkala terkait Dinas Dinas Pemerintahan dikabupaten Banjarnegara dan Kami LSM GMBI Kab.Banjarnegara Sudah mengantongi Data ( Salah Satunya LHP BPK RI ) untuk Dinas Dinas yang Lainnya ” Ucap Toni Yakusa dengan Semangat. MPH.

Puji Hartono