Wabup Tanggapi Pemandangan Tujuh Fraksi Dprd Tanjab Barat

Tanjabbarat, RN Wabup Amir Sakib Tanggapi Pemandangan Tujuh Fraksi Dprd Tanjab Barat usai melaksanakan Paripurna kedua pada hari Senin, 2...

Agus Sanusi Ikuti Rakor Pilkada Serentak Via Vidcon

Safrial Pimpin Apel Operasi Mantab Praja Pengamanan Pemilukada Serentak 2020

Safrial Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Program Redistribusi Tanah

Tanjabbarat, RN
Wabup Amir Sakib Tanggapi Pemandangan Tujuh Fraksi Dprd Tanjab Barat usai melaksanakan Paripurna kedua pada hari Senin, 29 Juli 2019 kemarin, pembahasan mengenai APBD tahun 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga kini terus berlangsung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Tanjab Barat bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar Paripurna ketiga, Selasa (30/7/2019).

Paripurna itu menjawab pandangan tujuh Fraksi Anggota Dewan pada Paripurna kedua pada nota keuangan dan Raperda APBD Tanjung Jabung Barat tahun 2020. Jawaban itu disampaikan Wakil Bupati Amir Sakib.

Wabup menjawab Fraksi Gerindra yaitu Pemkab Tanjab Barat harus memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat.

Pada dasarnya Pemkab sangat sependapat dengan Gerindra dan hal tersebut telah diwujudkan dalam pelaksanaannya yang transparan dan akuntabel.

Kemudian kepada Fraksi PDI Perjuangan, Wabup mengatakan bahwa Pemkab selalu berbuat yang terbaik dengan perencanaan yang matang, objektif dan profesional demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

“Pemkab sangat sependapat mengenai peningkatan alokasi anggaran nominal 20 persen, hal ini telah ditunjukkan dengan penganggaran setiap tahunnya dari total belanja APBD,” katanya menjawab pandangan Fraksi Golkar.

Terhadap Fraksi PAN, Wabup mengapresiasi Fraksi PAN dalam mendukung penyusunan APBD agar tepat sasaran dan memperhatikan kebutuhan rill masyarakat .

Berikutnya terhadap Fraksi Demokrat Hanura, Wabup sangat mengapresiasi mengenai pembahasan APBD 2020 agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terakhir menanggapi Fraksi Restorasi keadilan, Wabup mengatakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan, pengeluaran dan hasil yang didapat hal tersebut telah menjadi komitmen Pemkab dalam menetapkan kebijakan arah pembangunan mengenai air bersih.

Pemkab akan berupaya semaksimal mungkin pada 2019 ini air bersih dapat mengalir ke Kota Kuala Tungkal dan telah memerintahkan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Paripurna dibuka langsung ketua DPRD Faisal Riza dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Mulyani Siregar, Forkopimda, para Kepala OPD serta para anggota Dewan dari berbagai Fraksi.

@mn/hms