Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. 50 Kota Pura – Pura Bodoh Dengan Temuan BPK RI Tahun 2017

Kab. 50 Kota – RN Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Perwakilan Sumbar tahun anggran 2017 tentang pengelolaan dana pada u...

Kab. 50 Kota – RN
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Perwakilan Sumbar tahun anggran 2017 tentang pengelolaan dana pada unit pelaksana teknis balai benih tanaman pangan Situjuh dilaksanakan diluar mekanisme APBD hal ini lah menjadi temuan BPK.

setelah dilakukan audit laporan keuangan pemerntah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Pemkab. 50 Kota oleh BPK Perwakilan Sumbar. Bahwa kuat dugaan tim Badan Investgasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK RI), belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2017.

Pasalnya setelah BIDIK RI melakukan analisa berkas temuan BPK tahun 2017 kuat dugaan berpotensi merugikan keuangan Negara dengan menutup borok tersebut, dan menjual nama instansi lain untuk menjawab temuan BPK. Sementara yang yang menggunakan anggaran yang bersangkutan Distampangholtibun Kab. 50 kota.

Setelah membedah temuan BPK ta. 2017 NGO BIDIK RI melakukan klarifikasi sebanyak dua kali, terakhir pada tanggal 30 juli 2019 sontak saja Eki Hari Purnama Kadis TanpangHoltibun Kab. 50 Kota, menjawab pada tanggal 06 agustus 2019 berdasarkan surat balasan tersebut jawaban yang tidak masuk akal sehat manusia.

Dengan hormat, berkenaan dengan surat dari Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia Prov. Sumatera Barat Nomor : 26/K.Bidik-Ri /Prov/Sb/VII/2019 tanggal 30 juli 2019 prihal Klarifikasi Ke II, maka mempedomani hal – hal sebagai berikut : 1.UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2018 3. “Peraturan Bupati 50 Kota No. 53 tahun 2014 Tentang SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. 50 Kota” .

maka terhadap permintaan masyarakat / lembaga yang membutuhkan informasi public dari pemerintah kab. 50 kota adalah melalui pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi (PPID) c/q Dinas Komunikasi dan informasi Kab. 50 Kota, dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi public tersebut.
Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih tertanda Eki Hari Purnama.
Namun tidak henti disitu saja, Gusrizal Directur Pencegahan Korupsi yang didampingi oleh ketua BIDIK RI Sam Tanjung, mengklarifikasi lansung kepada Kadis Tanpangholtibun Kab. 50 kota pada tanggal 13 agustus 2019 diruang kerjan Eki Hari Purnama.

Ketika ditanya soal jawaban yang tidak merincikan secara akumulatif tentang penggunaan “pengelolaan dana pada unit pelaksana teknis balai benih tanaman pangan Situjuh dilaksanakan diluar mekanisme APBD hal ini lah menjadi temuan BPK tahun 2017”.

Eki (Red-kadis) menjawab kepada BIDIK RI kami tidak boleh memberikan informasi tanpa melalui PPDI. Dan kami ada punya pimpinan dan ada peraturan bupati, kalau ingin minta jawaban lansung saja kepada instansi yang mengkelola informasi dan bapak surati saja. Tampak gaya tegang dan temperamental seorang kadis Tampangholtibun Kab. 50 Kota yang dibiayai oleh uang rakyat berlagak sombong dan tak mau terganggu kinerja buruknya oleh masyarakat untuk kebenaran.

Usai mengkomfirmasi Kadis Tampangholtibun Kab. 50 Kota, besoknya BIDIK RI tanggal 14 agustus 2019 mengunjungi Kejati Sumbar untuk meminta tanggapan dan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi ta. 2017 bahwa peraturan bupati menghampat akses informasi masyarakat, namun Kejati Sumbar Priyanto SH,MH tidak berada diruangan petugas menyarankan buat laporannya saja.

Berbeda tanggapan yang di sampaikan oleh Fajriansyah SH. Directur Advokasi LBH – Peduli Keadilan Nasional kepada RN (14/09) jawaban Kadis Tampangholtibun Eki hari Purnama tidak rasional dan relevan sehingga membawa masyarakat pada zaman orde baru yang tak mau terusik dengan kinerja yang menyimpang dari peraturan dan perundang – undangan.

sambung fajri, tidak mungkin Dinas terkait yang menggunakan anggarannya dijawab oleh orang lain (red-instansi) logika tidak ? masyarakat sipil berhak tau dalam penggunaan anggaran Negara semua UU sudah menbunyikan untuk peran serta masyarakat apalagi PP Ri No. 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat ini semata – mata dilahirkan oleh Presiden Jokowido untuk masyarakat aktif dalam pengawasan korupsi tidak harus LSM, WARTARAWAN , dan Organisasi lainnya masyarakat juga boleh meminta informasi kepada penyelenggara Negara. UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun organsasi yang tidak terdaftar dikesbangpol tidak wajib hukumnya mendaftarkannya untuk SKT, apabila organisasi yang terdaftar maka secara otomatis wajib membuat laporan kegiatan selama enam bulan sekali dua kali setahun maka disubsidi dengan APBD / APBN.

Bagi yang tidak terikat dengan uang Negara namun disisi lainya UUD 1945 pasal 28 e. masyarakat berhak berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya sudah diatur oleh UUD. dalam pengujian putusan UU Ormas di Makamah Konstitusi Nomor : 3/PPU-XII/2014 tidak wajib hukumnya organsasi sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila.

Tim.