Rekanan surati Inspektorat "Dugaan Persekongkolan Pokja 011-PK Pemprovsu dengan CV Ivan " Tender Ruas Jln Prov Fabaliwa Nisbar

WAKIL DIREKTUR CV DIORI BUDI SIAGIAN Medan. RN Permasalahan soal dugaan persekongkolan hasil tender di Pokja 011 PK Provinsi Sumatera ...

WAKIL DIREKTUR CV DIORI BUDI SIAGIAN

Medan. RN
Permasalahan soal dugaan persekongkolan hasil tender di Pokja 011 PK Provinsi Sumatera Utara  pada pemilihan pemenang tender pekerjaan peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Fabaliwa -Bts Nias Barat Di Kabupaten Nias Barat, Salah satu rekanan, yaitu CV Diori  mengadukan Pokja 011-PK   ke Inspektorat  Sumatera Utara.

Dalam surat pengaduan Nomor 05.B/CV-D/PENGADUAN/GS10/2019 tertanggal 23 Juli 2019 yang , Wakil Direktur CV Diori  Budi Siagian mengatakan Pokja 011 PK Sumut diduga kuat bersekongkol dalam melakukan tender paket pekerjaan  peningkatan Struktur jalan Provinsi Ruas Fabaliwa -Bts Nias Barat Di Nias Barat thn anggaran 2019 bernilai HPS Rp 8.082.055.118,52 dimana penetapan pemenang tendernya telah diumumkan pada  27/07/2019.

Dalam surat pengaduan itu, Budi mengatakan alasan mengadukan kinerja Pokja 011 PK Provsu , Tender di lingkungan PUPR  moga ke depan tidak terulang perilaku tidak adil dan tidak kompetitif dalam penyelenggaraan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, Sehingga persoalan ini harus kami adukan ," katanya kepada awak media ini Selasa (08/08/2019)."

Alasan lainnya, sebut Budi  karena Pokja Tender terindikasi mempersulit peserta tender, terlihat dari persyaratan yang ada dalam dokumen tender, yakni mewajibkan melampirkan  SKTK

Namun meskipun syarat-syarat tersebut sudah dilengkapi  tetap mengacu pada peraturan dan konstitusi yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi CV Diori digugurkan dengan alasan yang tidak substansi dan terkesan mengada ada.

Budi berharap kepada Inspektorat menerima pengaduan tersebut dan mengambil tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kualitas yang tinggi dan profesional dalam melaksanakan profesi,"

Tambahnya Budi juga mengharapkan atas pengaduan  ini, kinerja Pokja 011 PK Provsu kedepannya  menjadi pintu masuk bagi Inspektorat dan  Inspektur Jenderal Kementerian PUPR untuk men-supervisi kinerja Pokja lainnya dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan lainnya.

Sebelumnya soal tender paket pekerjaan peningkatan jalan Provinsi Ruas fabaliwa  Bts Kab Nias Barat itu, telah disanggah CV Diori ke Pokja 011 PK  tgl 01/07/ 2019 melakukan Sanggahan karena dugaan kuat adanya praktik persekongkolan oleh Pokja dan dibekingi oknum orang kuat.

Budi S tidak setuju dengan jawaban Pokja pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara terhadap sanggahan CV Diori dengan alasan : Pokja Pemilihan 011-PK Provsu tolak ukur yang diberikan adalah apabila peserta tender telah mengaupload dokumen penawaran maka peserta tender dianggab telah setuju dengan segala persyaratan yang telah di tentukan dalam dokumen pemilihan, KAK dan spesifikasi teknis. 

Namun, Pokja 011-PK Sumut  dalam surat jawaban atas materi sanggahan, CV Diori menurut kami sangat lemah, mengambang dan  tidak berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku  , tolak ukur  yang diberikan jawaban tender mengacu pada hari kerja bukan Jam kerja misalnya proses tender, rencana kontrak,    tertanggal  05/07/2019.

Budi mengatakan Pokja telah melakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan namun merujuk pada Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 6 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi Tenaga terampil pasal 13 ayat (2) yang artinya CV Ivan tidak bisa ikut tender karena SKTK tenaga tetap sudah mati tidak di perpanjang atas nama Syukur Telanbanua yang artinya tidak bayar pajak.

S. Str