TOLITOLI, RN Peringatan HUT RI ke -74, Pemda Tolitoli bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program perlindungan kepada par...
TOLITOLI, RN
Penyerahan secara simbolis Sertifikat kepesertaan dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Aparat Desa diserahkan oleh Sekertari Daerah Kabupaten Tolitoli, Drs. H. Mukaddis Syamsuddin, MSi didampingi Kepala DPMD Tolitoli, Moh. Zikron, SH., MSi., serta Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS wilayah Tolitoli Buol, Andi Ilham Akbar di Lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan serangkaian peringatan HUT RI 74, Sabtu (17/8/2019).
Penerima sertifikat dan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Kades dan Aparatnya diwakili Kades Ogosifat, Kades Kongkomos dan kades Lantapan.
Ditemui usai penyerahan kartu secara Simbolis itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Moh. Zikron, SH., MSI., mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh Kades dan Aparatnya Desa yang ada di Tolitoli mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu tidak memberatkan dan memang hak mereka juga. Kasihan mereka menjalankan tugas penuh resiko. Kalau ada apa-apa mereka tidak perlu risau karena sudah ada perlindungan kesehatan dan lainnya," ujarnya.
Program perlindungan dari BPJS untuk aparat desa itu merupakan hasil MoU antara Pemda Tolitoli dan BPJS Ketenagakerjaan yang diteken langsung Bupati Tolitoli, Moh.Saleh Bantilan, SH., MH., pada Bulan November 2018 silam.
Kepala Kantor Cabang Perintis Wilayah Tolitoli Buol mewakili BPJS Ketenagakerjaan di tempat yang sama kepada Alasannews.com., mengatakan mengapresiasi kepedulian Bupati Tolitoli H. Moh Saleh Bantilan, SH., MH., kepada Kepala Desa dan Aparat Desa di Kabupaten Tolitoli saat ini.
"Kami mengapresiasi langkah beliau untuk memberikan perlindungan kepada aparatnya di tingkat desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami siap memfasilitasi dan melaksanakannya sesuai amanat undang-undang," ujar Andi Ilham Akbar.
Masih menurut Andi Ilham Akbar, aparat desa akan mendapatkan perlindungan dari 2 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Untuk JKK, Kades dan Aparat Desa yang jadi peserta jika tanpa brharap mengalami kecelakaan dan seterunya, namun jik mengalaminya akan mendapatkan biaya pengobatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis. Demikian pula santunan sementara tidak mampu bekerja. Dan bila sampai mengakibatkan meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan senilai 48 kali upah yang dilaporkan.
Sedangkan untuk JKM, apa bila aparat desa pemegang Kartu BPJS meninggal tanpa penyebab kecelakaan kerja, ahli waris tetap mendapatkan Rp. 24.000.000. Apabila memiliki anak yang masih bersekolah, berhak mendapatkan beasiswa yang kepesertaan nya mencapai 5 tahun.
"Kami akan memberikan pelayanan prima sesuai harapan pak Bupati," kata Andi Ilham Akbar.
Sementara itu 3 Kepala Desa, Ogosifat, Kongkomos dan Lantapan yang mewakili Kades dan Aparat Desa lainnya merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan yang diberikan Bupati kepada mereka.
Selanjutnya sesuai ketentuan, mereka akan mengalokasikan anggarannya melalui Alokasi Dana Desa.
*** WAHYU ***
Peringatan HUT RI ke -74, Pemda Tolitoli bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program perlindungan kepada para Kepala Desa dan Aparatnya.
Penyerahan secara simbolis Sertifikat kepesertaan dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Aparat Desa diserahkan oleh Sekertari Daerah Kabupaten Tolitoli, Drs. H. Mukaddis Syamsuddin, MSi didampingi Kepala DPMD Tolitoli, Moh. Zikron, SH., MSi., serta Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS wilayah Tolitoli Buol, Andi Ilham Akbar di Lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan serangkaian peringatan HUT RI 74, Sabtu (17/8/2019).
Penerima sertifikat dan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Kades dan Aparatnya diwakili Kades Ogosifat, Kades Kongkomos dan kades Lantapan.
Ditemui usai penyerahan kartu secara Simbolis itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Moh. Zikron, SH., MSI., mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh Kades dan Aparatnya Desa yang ada di Tolitoli mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu tidak memberatkan dan memang hak mereka juga. Kasihan mereka menjalankan tugas penuh resiko. Kalau ada apa-apa mereka tidak perlu risau karena sudah ada perlindungan kesehatan dan lainnya," ujarnya.
Program perlindungan dari BPJS untuk aparat desa itu merupakan hasil MoU antara Pemda Tolitoli dan BPJS Ketenagakerjaan yang diteken langsung Bupati Tolitoli, Moh.Saleh Bantilan, SH., MH., pada Bulan November 2018 silam.
Kepala Kantor Cabang Perintis Wilayah Tolitoli Buol mewakili BPJS Ketenagakerjaan di tempat yang sama kepada Alasannews.com., mengatakan mengapresiasi kepedulian Bupati Tolitoli H. Moh Saleh Bantilan, SH., MH., kepada Kepala Desa dan Aparat Desa di Kabupaten Tolitoli saat ini.
"Kami mengapresiasi langkah beliau untuk memberikan perlindungan kepada aparatnya di tingkat desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami siap memfasilitasi dan melaksanakannya sesuai amanat undang-undang," ujar Andi Ilham Akbar.
Masih menurut Andi Ilham Akbar, aparat desa akan mendapatkan perlindungan dari 2 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Untuk JKK, Kades dan Aparat Desa yang jadi peserta jika tanpa brharap mengalami kecelakaan dan seterunya, namun jik mengalaminya akan mendapatkan biaya pengobatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis. Demikian pula santunan sementara tidak mampu bekerja. Dan bila sampai mengakibatkan meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan senilai 48 kali upah yang dilaporkan.
Sedangkan untuk JKM, apa bila aparat desa pemegang Kartu BPJS meninggal tanpa penyebab kecelakaan kerja, ahli waris tetap mendapatkan Rp. 24.000.000. Apabila memiliki anak yang masih bersekolah, berhak mendapatkan beasiswa yang kepesertaan nya mencapai 5 tahun.
"Kami akan memberikan pelayanan prima sesuai harapan pak Bupati," kata Andi Ilham Akbar.
Sementara itu 3 Kepala Desa, Ogosifat, Kongkomos dan Lantapan yang mewakili Kades dan Aparat Desa lainnya merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan yang diberikan Bupati kepada mereka.
Selanjutnya sesuai ketentuan, mereka akan mengalokasikan anggarannya melalui Alokasi Dana Desa.
COMMENTS