Serah Terima Buku Tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Kuningan TA.2019

Kuningan , RN Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia,salah sat...

Bhabinkamtibmas Polsek Ciwaru Sosialisasi Hewan Ternak Antisipasi PMK.

Satuan Reskrim Polres Kuningan berhasil tangkap pelaku curat.

Personil Polsek Kuningan Monitoring Peletakan Batu Pertama Pembangun Kantor Urusan Agama Kuningan

Kuningan , RN

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia,salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang di kenal dengan istilah bedah rumah. Dalam kurun 4 tahun (2015-2018) program BSPS telah meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. Tahun 2019 program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar  Rp 4,28 Triliun. Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak sehat dan nyaman.
    

Untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS telah di terbitkan Keputusan Mentri PUPR No 158 tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS.  Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS). Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di provinsi sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta. Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga,memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah,belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu satunya rumah tidak layak huni ,belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya,penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng. Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang di usulkan dari bupati/wali kota dan Kementrian/Lembaga. Usulan di lengkapi data jumlah rumah dan lokasi yang ada di desa/kelurahan. Jumlah yang di usulkan minimal 20 unit per desa /kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
     

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terus berupaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dari berbagai sumber dana anggaran. Bertempat di Desa Kalimanggis Kulon Kecamatan Kalimanggis hari jumat 02 agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib Pemerintah Daerah Kuningan mengadakan acara serah terima buku tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang mendapatkan program BSPS. Dalam acara tersebut di hadiri oleh Bupati Kuningan H.Acep Purnama S.H.,M.H ,Kepala Dinas DPRPP H.M Ridwan Setiawan,MH.M.Si ,PPK Kementrian PUPR Indi Nurdiansyah ,plt Kabid PUPR Burhanudin ,Camat Rusmiadi AP.,S.SOS.,M.Si  ,Kapolsek Aiptu Saprudin ,perwakilan Danramil,ketua konsultan fasilitator Maman beserta kepala desa Se Kecamatan Kalimanggis.
     

Kadis Ridwan mengatakan dalam sambutannya bahwa tahun 2019 ini Pemda Kuningan memperoleh bantuan BSPS 300 unit dari anggaran APBN melalui Kementrian PUPR,300 unit BSPS ini terbagi 6 desa Se Kecamatan Kalimanggis, diantaranya :  Desa Kalimanggis Kulon 83 unit, Desa Kalimanggis Wetan 60 unit, Desa Wanasaraya 37 unit, Desa Kertawana 49 unit, Desa Cipancur 50 unit, Desa Partawangunan 21 unit. Dari tahun 2017-2019 melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pemda Kuningan sudah mengatasi rutilahu sebanyak 1530 unit rumah warga,melalui dana DAK APBN Kementrian PUPR dari tahun 2018-2019 mencapai 585 unit rumah sudah terlealisasi,APBD Bidang Kesra pun sudah membantu rutilahu sebanyak 5600 unit dalam kurun waktu 5 tahun ini.Menurut data estimasi 5 tahun kebelakang jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuningan mencapai 4030 unit dan ini semua menjadi persoalan yang harus di tuntaskan agar tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuningan,dan ini semua di usahakan dari berbagai sumber dana anggaran. Kadis Ridwan juga meminta do'a dan dukungannya karena Pemda Kuningan lagi memperjuangkan dana NHP sumber anggaran dari luar negri. 

(Dadan.S)