DPK LAKRI TOLITOLI FOKUS DUA KASUS AKAN DIBAWAH KE KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI-TENGAH

TOLITOLI, RN Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (DPK-LAKRI) Kabupaten Tolitoli Mengadakan konferensi pers d...

PT. POS TOLITOLI SIAP BEKOMPETISI DENGAN PERBANKAN DAN JASA TITIPAN

BUPATI TOLITOLI IKUTI RAKORNAS INVESTASI INDONESIA 2019 DI PROVINSI BANTEN

PT. POS TOLITOLI SIAP BEKOMPETISI DENGAN PERBANKAN DAN JASA TITIPAN

TOLITOLI, RN

Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (DPK-LAKRI) Kabupaten Tolitoli Mengadakan konferensi pers disalah satu Warkop,Ju,mat (27-9-2019) pukul 17,00 Wita.Sejumlah wartawan dan LSM menghadiri.

Ketua DPK LAKRI Oktavianus MR Pertuack Mengatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan dan pemasangan lampu solar Cell pada sekertariat daerah kabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran Kurang lebih Rp 400 juta pada tahun 2018.

Proyek pengadaan satu unit mobil pelayanan keliling keluarga berencana pada kantor BKKBN,pagu anggaran Kurang lebih dari Rp 600 tahun 2017.DPK LAKRI bakal melaporkan ke penyidik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terkait adanya  2 proyek bermasalah yang disinyalir merugikan keuangan negara,kedua proyek pengadaan barang dan jasa yang  bermasalah.

 Dalam waktu dekat ini ia bersama timnya akan berangkat ke palu membawa sejumlah dokumen penting hasil temuan mereka dilapangan dan akan menyerahkan dokumen itu ke penyidik di Kejaksaan tinggi Sulteng dan berharap segera di tindak lanjuti oleh penyidik.

Dikatakan  pada pelaksanaan proyek pengerjaan pemasangan 12 buah Lampu solar sel  Tahun 2018 di lingkup sekertariat Daerah memang sejak awal sudah bermasalah,sebab dari hasil investigasi mereka di lapangan juga  menemukan  adanya kejanggalan pada dokumen  adminstrasi sebelum proyek tersebut di kerjakan oleh kontraktor,pasalnya untuk  proyek pengadaan barang dan jasa  tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku,sebab proyek solar Cell tidak masuk dalam rencana kebutuhan daerah dan tidak memiliki kerangka acuan kerja (KAK) serta tidak masuk dalam sistem informasi rencana umum pengadaan.padahal sebelum suatu pekerjaan di adakan atau di lelang KPA,PPK harus punya kerangka acuan kerja,namun hal itu tidak di buat.Selain itu ada kesan pelaksanaan awal proyek itu sengaja ditutupi sebab itu tidak masuk dalam rencana barang kebutuhan daerah.Demikian juga proses lelang paket tersebut tidak di tayangkan di LPSE,sehingga menyebabkan rekanan lain tak bisa ikut proses lelang,anehnya  lagi setelah DPK LAKRI meminta  informasi ke PPTK  ternyata PPTK pun tak tahu soal kegiatan tersebut.

Oktavianus menduga ada pihak yang berkepentingan dan sengaja mengarahkan proyek itu ke salah satu kontraktor.

Hal senada di ungkapkan oleh divisi tim investigasi DPK LAKRI Tolitoli Hernald Loho,mengatakan berdasarkan dokumen temuan yang di miliki ternyata ada prosudural yang dilanggar oleh panitia lelang barang dan jasa dalam  paket proyek pengadaan pemasangan lampu solar cell.menurutnya  proyek tersebut mestinya di lelang.

Dikatakan seharusnya proyek itu di tenderkan,namun ternyata  anggaran proyek di pevah,bagi dua sehingga di kerjakan dalam Dua tahapan.

" Untuk menghidari proses lelang panitia sengaja membagi proyek tersebut dalam dua tahap dan itu jelas melanggar aturan,"kata Hernald Loho.

Untuk Kasus pengadaan mobil pelayanan keluarga berencana keliling pada kantor BKKBN kurang lebih dari Rp 600 juta sejak Tahun 2017 hingga kini mobil operasional tersebut  hanya di tutup dengan terpal sebab tidak bisa di manfaatkan dan hanya di simpan di area Kantor.

"Percuma mobil itu di beli dengan harga ratusan juta tapi tidak bisa digunakan untuk keperluan umum,itu sama halnya merugikan keuangan negara,"jelasnya.

*** WAHYU ***