Polemik DPRD Metro, Pembahasan R-APBD 2020 Terancam Tertunda

METRO, RN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro tahun 2020 terancam tidak bisa dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...

METRO, RN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro tahun 2020 terancam tidak bisa dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sehingga bila hal itu terjadi Pemerintah Kota Metro akan menggunakan pagu anggaran 2019.

Pasalnya, terancamnya APBD 2020 itu tidak terbahas oleh DPRD menyusul sampai saat ini aktivitas para wakil rakyat itu lumpuh menyusul belum dilantiknya unsur Pimpinan Dewan.

“Aktivitas DPRD Kota Metro sejak dilantik hampir dua bulan ini lumpuh, hal ini terjadi akibat tarik ulur dan belum adanya kejelasan sosok siapa yang akan menjadi Ketua DPRD Kota Metro yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, dari 3 orang unsur Pimpinan Dewan tinggal Golkar yang sampai saat ini belum menyodorkan nama betdasarkan rekomendasi Partai, untuk Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP saudara Anna Morinda dan dari Fraksi PKS saudara Ahmad Khusaini,” kata Anggota DORD Metro Fraksi PKS, Yulianto, SE, Rabu (16/10/2019).

Akibat belom dilantiknya unsur Pimpinan Dewan ini, tambah dia, Pemerintah Kota Metro sampai saat ini belom bisa mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Profon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi landasan pengajuan RAPBD tahun 2020.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, sebab selain APBD tahun 2020 terancam tidak bisa dibahas dan kalau benar-benar kejadian sampai limit waktu tanggal 30 November 2019 APBD 2020 belom disyahkan dewan, maka Pemerintah Kota Metro menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya, sesuai aturan dalam Permendagri maka Anggota Dewan juga terancam tidak akan menerim gaji selama 6 bulan per Januari 2020 mendatang.

Tidak saja APBD yang terancam, tetapi yang dirugikan juga masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya belom bisa direspon secara maksimal, sebab Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan juga sampai saat ini belom bisa dibentuk akibat terhambat belom adanya Pimpinan Dewan yang devinitif.

“Sampai saat ini, Anggota Dewan bingung mau ngantor karena belom punya kursi untuk tempat duduk, karena alat kelengkapan dewan belom terbentuk akibat unsur Pimpinan Dewan belom juga dilantik, selama ini Anggota Dewan ngantornya di ruang Fraksi masing-masing,” keluhnya.

Berdasarkan desas desus yang beredar, sebenarnya DPP Partai Golkar telah menandatangani rekomendasi yang menunjuk Tondi Nasution sebagai Ketua DPRD Kota Metro, namun ada dugaan DPD Partai Golkar Kota Metro tak mematuhi instruksi DPP Partai Golkar, Sekretaris DPD Partai Golkar Metro, Subhan beberapa waktu lalu saat dikirim pesan lewat WA terkait hal ini tidak memberikan jawaban.

Padahal sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Metro, Achmad Pairin berencana akan menyampaikan rekomendasi DPP Partai Goljar itu pada tanggal 4 Oktober lalu, namun batal disampaikan karena ada ‘gejolak’ diinternal Partai nama Tondi mendapat penolakan.

Untuk diketahui, DPD Partai Golkar Kota Metro sebelomnya telah mengajukan 3 nama Anggota Fraksi Golkar ke DPP Partai Golkar untuk menjadi Ketua Dewan, masing-masing Subhan yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sementara, Kun Komariyah, dan Tondi Nasution.

Pada bagian lain, Sekretariat Dewan Kota Metro, Budiono mengungkapkan bila Sekretariat Dewan telah mengajukan dua nama Pimpinan definitif DPRD Kota Metro ke Gubernur Lampung masing-masing, Anna Morinda dari PDIP dan Ahmad Khusaini dari PKS sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai rekomendasi masing-masing Partainya minus Golkar yang merupakan Ketua Dewan selaku Partai Pemenang Pemilu di Metro.

(fredy)