Ribuan Mahasiswa Desak Tuntaskan Kasus Korupsi di Kalbar

Pontianak (Kalbar), RN Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kalbar mendesak institusi penegak hukum untuk menun...

Bantu Pekerja Harian Terdampak Covid-19, Kodim 1207/BS Bagikan Sembako

Danrindam XII/Tpr Pimpin Acara Laporan Korps dan Pelantikan Kenaikan Pangkat

Kodam XII/Tpr Pastikan Dukung dan Kawal Pendistribusian Beras Bulog Kalbar

Pontianak (Kalbar), RN

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kalbar mendesak institusi penegak hukum untuk menuntaskan berbagai persoalan diantaranya kasus Korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Barat.

"Mendesak Kejari dan Polda agar segera menuntaskan kasus korupsi di Kalimantan Barat, serta meminta KPK turun tangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut,"ungkap Arni, juru bicara dari ribuan massa, saat melakukan aksi damai menyampaikan 11 tuntutan di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (30/9/2019), pukul 09.44 - 13.00 WIB.

Bukan hanya itu, ribuan massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kalimantan Barat tersebut dalam tuntutannya meminta kepada Pemerintah untuk mencabut ijin perusahaan yang terlibat dalam kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta meminta agar para petani/peladang dibebaskan dari tuduhan membakar lahan.

"Cabut ijin dan pidanakan Korporasi yang terlibat kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, serta bebaskan petani/peladang dari tuduhan pembakaran lahan. Dan tegakan reforma agraria,"tegas ribuan massa depan Anggota DPRD Provinsi dan Kapolda Kalbar.

Terhadap tuntutan ribuan massa se-Kalbar tersebut, Wakil Ketua DPRD sementara Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 berjanji akan berkomitmen untuk mengawal dan menyampaikan persoalan-persoalan di Kalbar.

"Sebagai wakil Rakyat kami mendorong pihak terkait untuk berani memberikan sangsi tegas berupa mencabut ijin dan mempidanakan Korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Serta meminta pihak penegak hukum untuk membebaskan para petani/peladang yang tidak terbukti melakukan pembakaran hutan,"tegas Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat depan ribuan massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kalbar.

Sebelumnya, menurut anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat para koruptor di Kalbar selama ini paling aman, dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dilemahkan.

"Para Koruptor di Kalbar selama ini paling aman, saya setuju lembaga KPK tidak boleh dilemahkan,"tegas Zulkarnaen Siregar, SH salah satu anggota DPRD Provinsi dengan semangat dan lantang depan Mahasiswa Universitas Panca Bhakti Kota Pontianak yang melakukan aksi damai, di Depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (26/9/2019), pukul 10.42 WIB.

Sementara itu, berdasarkan catatan Korwil Kalbar www.radarnusantara.com, hingga saat ini masih banyak dugaan kasus korupsi di beberapa wilayah Kalimantan Barat yang penanganannya jalan ditempat. Diantaranya kasus pengadaan tanah Pemda, Pengadaan Alkes, Pungli ADD/DD, Pengadaan Bibit, Bansos, dan dugaan kasus korupsi lainnya. Bukan hanya itu, diduga kuat sampai saat ini kegiatan ilegal logging dihutan lindung diduga tidak tersentuh hukum. 

(Adrian).