Audensi Guru Honor, DPRD Kapuas Hulu Tutup Pintu Untuk Jaga Muka

Pontianak (Kalbar), RN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pertemuan tertutup saat menerima sejumlah Guru Honorer yang melakukan audensi d...

Pangdam XII/Tpr : Tidak Boleh Ada yang Menggagalkan Pilkada Serentak Melawi

Pangdam XII/Tpr : Sinergitas Tiga Pilar Harus Terus Dibangun

Pembangunan Gedung Islamic Center muallaf Surau Al - Fatah di Badau

Pontianak (Kalbar), RN
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pertemuan tertutup saat menerima sejumlah Guru Honorer yang melakukan audensi di ruang Rapat Komisi DPRD Kapuas Hulu, Jalan Antasari No.1 Putussibau Kota, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (27/11/2019), pukul 10.25 WIB.

Dalam audensi tersebut diduga banyak persoalan yang disampaikan oleh sejumlah Guru Honorer di Kabupaten Kapuas Hulu, bukan tidak mungkin persoalan yang disampaikan oleh sejumlah Guru Honorer tersebut menyangkut Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu itu sediri, pasalnya audensi tersebut tertutup buat wartawan bahkan pintu ruangan ditutup dengan penjagaan ketat dari petugas Gedung Rakyat itu.

" Mohon maaf pak, sesuai perintah pimpinan, Wartawan tidak boleh masuk," kata salah satu Satpam yang berjaga di pintu masuk ruang Rapat Komisi DPRD Kapuas Hulu, saat berlangsungnya audensi tersebut.

Ketika ditanyakan alasan audensi tertutup bagi Wartawan, salah satu petugas di Gedung Rakyat itu menjawab dikhawatirkan ada hal - hal yang tidak layak untuk di sampaikan ke Publik.

" Yang jelas untuk sementara rekan - rekan media tidak perbolehkan dulu masuk, menggunakan petunjuk pimpinan selanjutnya," ucap salah satu petugas di depan pintu masuk ruangan.

Menurut wartawan antara, Muhammad Fikri Timotius, bahwa berdasarkan pantauannya di lapangan audensi para guru honorer tersebut tergabung dalam Forum Peduli Guru Honorer Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu (FPGHS - KKH) dan dihadiri juga Ketua PGRI Kapuas Hulu beserta sejumlah pengurunya.

"Tampak hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu,  Razali sejumlah DPRD Kapuas Hulu,"terangnya.

Wartawan Harian Berkat, Yohanes Santoso juga mengaku merasa kecewa atas dilarangnya Wartawan meliput Audensi para guru honorer tersebut.

" Guru honorer itu menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat tapi justru kami insan Pers dilarang masuk, kondisi tersebut tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,"tandas Yohanes.

Ditambahkan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim mengatakan sangat kecewa, padahal selama ini insan pers selalu membantu menyuarakan kepentingan masyarakat, membantu pemerintah dan wakil rakyat mendorong kemajuan pembangunan di Kapuas Hulu.

" Jelas itu menimbulkan pertanyaan bagi publik, Audensi tertutup bagi Wartawan, ada apa, padahal yang harus di pahami bahwa keterbukaan publik atau Undang - Undang Pers nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," tegas Shairul Hakim kecewa.

Untuk diketahui wartawan setiap menjalankan karya jurnalistiknya dilindungi oleh UU Pers, baik secara Nasional maupun Internasional. Apalagi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wakil Rakyat yang terhormat, harusnya mampu mencerminkan etika dan memberikan contoh yang baik dalam menjunjung keterbukaan informasi publik.

(Adrian).