BUPATI TAKALAR BERJAMAAH "MENGGEROGOTI" DANA DESA

Takalar, RN Dana Desa merupakan sasaran empuk bagi  setiap oknum bupati dengan sengaja memasukkan semua program dan janji kampanye yang  di...

BANTAHAN PUBLIKASI PEMBERITAAN ADANYA PUNGUTAN PENYALURAN BANTUAN PKH

DESA BENTANG PEDULI SALURKAN BLT, DAMPAK COVID-19 KABUPATEN TAKALAR

RESAH WARGA, BANTUAN PKH AJANG MEMPERKAYA DIRI KABUPATEN TAKALAR

Takalar, RN
Dana Desa merupakan sasaran empuk bagi  setiap oknum bupati dengan sengaja memasukkan semua program dan janji kampanye yang  di anggap  telah memuluskan dirinya melenggang kangkung menduduki tahta di pemerintahan.

Aturan demi aturan tidak peduli, yang penting tabrak saja, seperti halnya Bupati Takalar pada tahun 2018 Menteri Desa sudah mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Permendes No. 16 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Dimana petunjuk teknis dan regulasi sudah ada, namun Bupati tetap saja mengeluarkan tiga  Peraturan Bupati sekaligus yaitu Perbup. No. 40, 41,dan No. 45 di tahun yang sama.

Ketiga Peraturan Bupati tersebut sudah melalui kajian oleh  Tim Teknis, seperti diketahui di dalamnya terlibat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), yang sekarang ini telah disatukan dengan Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) dan pada bagian hukum Pemkab. Takalar yang tujuan ketiga Perbup. tersebut tak lain hanya "menggerogoti" Dana Desa.

Seperti halnya pada Perbup. No. 41 tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Takalar Syamsari Kitta, dimana pada pasal 7 huruf a, berbunyi " "penetapan dan penegasan batas Desa".

Berdasarkan Perbup. inilah, maka setiap Desa dibebankan sebesar 50 juta dari 76 desa, dengan akumulasi keseluruhan sebesar Rp. 3,8 milyar, yang harus ditransfer ke rekening Topografi daerah militer (Topdam) sebagai Pelaksana Tim Ahli Topografi.

Dana sebesar 50 juta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sangat di luar aturan, karena baik Permendagri No. 45 tahun 2016, yang mengatur tentang penegasan batas wilayah Desa ataupun Perbup. No. 41 tahun 2018, tidak ditemukan penganggaran yang mengharuskan di bebankan pada desa.

Begitu pula Surat Edaran Mendagri, tertanggal 22 Oktober 2019, tentang percepatan penetapan dan penegasan batas desa yang melibatkan pelaksana Tim Ahli dari Topografi daerah militer (Topdam) yang alokasi pembiayaannya melalui APBD tahun 2020 dan 2021.

Ardianto selaku Kasubag. Tata Pemerintahan Pemkab. Takalar yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan "kami mengacu kepada Permendagri No. 45 tahun 2016 dan Perbup. No 41 tahun 2018 dan kita hanya melihat dari peruntukan dan kegunaan serta sangat penting  dari kegiatan tersebut", jelas Ardianto.

Di tempat terpisah para anggota DPRD Kabupaten Takalar yakni dari Ketua Komisi I H. Nurdin bersama Hj. Husni dari Komisi lll  yang di temui oleh Tim media ini di Kantor DPRD Takalar, "kami belum ada pemberitahuan tentang hal tersebut, namun kami akan agendakan untuk tindak lanjut pada rapat nanti".

(Rosna/Rahmat)