LSM GASAK : Minta BPKP Kalbar Bekerja Profesional

Pontianak (Kalbar), RN Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Suap Anti Korupsi (GASAK) Ketapang, meminta kepada Badan Pe...

Pontianak (Kalbar), RN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Suap Anti Korupsi (GASAK) Ketapang, meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja secara profesional sesuai amanat Undang-undang.

"Selain pengawasan di bidang keuangan, BPKP juga berfungsi mengaudit kerugian negara/daerah dalam rangka pembarantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.192 Tahun 2014 tanpa intervensi pihak luar,"kata Drs.Hikmat Siregar, Sekjen LSM GASAK, kepada Korwil www.radarnusantara.com, melalui whatsapp, Minggu (17/11/2019), pukul 11.10 WIB.

Menurut Siregar, seperti yang sedang dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri Ketapang dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Tahun 2016 - 2017.

"Kami LSM GASAK mengharapkan Tim BPKP Wilayah Kalimantan Barat bekerja secara profesional tanpa diintervensi pihak luar,"sindirnya.

Drs.Hikmat Siregar meyakini, bahwa setiap melaksanakan tugasnya BPKP berpedoman pada PP No.129 Tahun 2014, namun yang paling penting adalah tanggungjawab moral dalam pelaksanaan tupoksi sebagai lembaga pemerintah.

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi  mantan Kepala Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, sebelumnya sudah dilaporkan oleh LSM GASAK Kepada Kejaksaan Negeri Ketapang dengan No.Surat : 026/LSM GASAK/L/V/2019 Tertanggal 27 Mei 2019. Penyelewengan Dana Desa 2016, 2017 dan 2018 terjadi pengadaan barang fiktif berupa mesin diesel pembangkit tenaga listrik, drainase Mark Up sekitar 50 persen dan pembangunan gorong-gorong fiktif karena menggunakan CSR dari PT.Harita sementara dianggarkan juga memalui Dana Desa.

Bukan hanya dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang, LSM GASAK juga sudah melaporkan persoalan ini kepada Jaksa Agung RI di Jakarta dengan No.Surat : 057/LSM GASAK/PIP/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019. Surat Tahap dua Kepada Jaksa Agung RI dengan No.Surat 020/lsm gasak/AUD/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019. Selain itu, LSM GASAK melakukan orasi bersama NCW di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada hari Rabu, 23 Oktober 2019, pukul 10.24 - 10.50 WIB.

"Saat ini mantan Kepala Desa tersebut menjadi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, terindikasi menjadi kebal hukum,"tandas Siregar.

Adrian.