Merasa Janggal (RW dan LPMD) " Pertanyakan Hak nya Kepada Pemerintah Desa !!!

SAMPIT, KOTIM,RN Seiring sejalan nya, roda-roda pemerintahan dalam berbagai tugas dan fungsi lembaga Kemasyarakatan ...

SAMPIT, KOTIM,RN

Seiring sejalan nya, roda-roda pemerintahan dalam berbagai tugas dan fungsi lembaga Kemasyarakatan (LPMD,PKK,RT/RW. Sebagai garda terdepan ujung tombak pembangunan. selain itu juga kita mendapatkan informasi serta pelayanan seperti mengurus  administrasi  dll nya. 

Merasa janggal, Beberapa lembaga Kemasyarakatan khususnya LPMD dan RW  yang berada di Desa Basirih Hulu,  mempertanyakan pemberhentian dan insitif mereka tidak jelas   minggu 17 november 2019 menuturkan kepada wartawan radarnusantara.com. pemberhentian itu dianggap nya tidak jelas dan tidak adil dikarenakan yang lain masih aktif dan berjalan seperti biasa. 

RW  Dian Hidayat.  kepada wartawan, pemberhentian itu tidak ada berupa surat dan pemberitahuan disampaikan baik secara lisan dan tertulis pada dirinya, diapun  kaget secara mendadak diberhentikan hanya mendapat keterangan dari orang lain. Jika memang saya sudah di berhentikan dan digantikan.

semestinya ada musyawarah Desa, kemudian kenapa yang lain masih difungsikan cuma saya sendiri di berhentikan sebagai RW sedangkan didalam surat keputusan SK kepala desa masa berlaku nya semua sudah habis saya merasa tidak adil dianggap ini sepihak. yang menjadi pertanyaan sangat mendalam dibenak saya ketika menerima dan menghadiri undangan pembentukan panitia pemilihan kepala desa  ( 02-oktober -2019) bertempat di aula desa basirih hulu, melihat dari selembar kertas putih bertinta hitam dicantumkan jabatan sebagai RW akhirnya permasalahan ini membuat status saya tidak jelas, jika terbukti  ada pemanfaatan dan dianggarkan  gajih/insitif  dari tanggal 6 juni sampai 11 november kemana hak saya itu ???   Ingin minta kejelasan dan pertanggung jawaban. pemerintah Desa dinilai tidak profesional menjalankan aturan seperti apa integritas dan kredibilitas mereka. " tuturnya. 

Hal yang serupa sedikit berbeda dialami kedua pengurus (LPMD). Buhari Muslim dan Kahpi. " iya kami juga menimpa permasalahan.

Setelah dilayangkan surat pemberhentian sampai ketangan  lalu kemudian mengusulkan sisa gajih /insitif  melalui ketua BPD  dia bertanya mana SK kalian kalo engga ada SK kalian engga bisa mengambil gajih. " Kata, Fuad Rahman. S.pd selaku ketua BPD.

Akhirnya kami mempertanyakan SK kata si A, di B , lalu di C, setelah diberhentikan baru kami diberi SK itupun kalo tidak diminta dari awal menjadi pengurus  sampai berakhir kami tidak pernah melihat dan memegang surat keputusan (SK) tersebut  cara mereka melakukan pemberhentian itu secara tidak hormat semestinya kami diundang melalui rapat/ musyawarah desa bukan dengan cara menitipkan surat bertemu di jalan  kepada orang lain (edi) yang bukan aparat desa.

Soal gajih kami tidak berharap dan menyadari SK pun berakhir Yang menjadi keberatan dan tidak adil. Delapan pengurus satu  SK (global) kenapa tidak diberhentikan semua. ada apa dengan mu dibalik semua ini  " Kami meminta kepada instansi terkait untuk mengusut dan mempertanyakan kinerja pemerintahan  Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, agar tidak otoriter terhadap kami " tegas Kahpi. 

Menurut (MR) terkait soal permasalahan tersebut, kalo kita mengacu dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang  memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. 

APBDes terdiri atas begian pendapatan desa belanja Desa dan pembiyaan. rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa 

disepakati oleh Kepala Desa dan  BPD. Berkaitan masalah LPMD RW alangkah baik dan bijak nya melanjutkan yang sudah tertuang didalam APBDes ini juga perlu dipertanyakan apa otoritas pemerintah Desa bisa untuk menghentikan secara otoriter sedangkan ini menyangkut hajat hidup orang banyak Semetinya yang sudah masuk di dalam APBDes  sampai per Desember. ini menjadi sebuah kekhawatiran diduga ada rekayasa penyerapan dana insitif yang sudah diberhentikan. diduga kuat membuat SPJ fiktif sementara hak-hak mereka dihilangkan alias digelapkan.

* SAFARI *