Karawang-RN Setelah sekian lama, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang ...
Karawang-RN
Setelah sekian lama, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang Karawang tidak terdengar lagi kabarnya. Karena pada Tahun 2017 lalu sempat beredar adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Jawa Barat (Jabar) yang sempat menangani perkara tersebut.
Dimana dalam SP2HP itu diterangkan, bahwa proses penyelidikan perkara dugaan Tipikor TPAS Jalupang tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Karena sudah ada pemulihan atau pengembalian kerugian negara.
Menyikapi hal itu, tokoh pemuda Karawang, Nanang Suparman atau yang lebih dikenal dengan nama Boncu pada saat diminta pendapatnya terkait hal demikian mengatakan. "Langkah Polda Jabar sudah benar dan tepat, mereka melakukan penghentian penyelidikan, karena memang yang sebelumnya diduga ada kerugian negara, telah dipulihkan dengan cara dikembalikan kepada negara,"Kata Nanang Suparman,Rabu(27/11/2019)
"Dalam praktek pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang,"Jelasnya
"Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, pengembalian uang itu hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa,"Ungkapnya
"Merujuk kepada pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, penegak hukum umumnya akan berpendapat, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur - unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut,"Lanjutnya
"Jadi walaupun tersangka telah mengembalikan kerugian Negara atau uang pengganti sebelum atau sesudah dilakukan penyidikan (tentunya setelah lewat 60 hari menurut UU Perbendaharaan dan UU BPK terkait tuntutan perbendaharaan ganti rugi) maka penegak hukum tetap memproses kasusnya dengan merujuk pada pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,"Terang Nanang
"Memang menurut pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (voltoid),"Jelasnya
"Namun demikian pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan,"Ucapnya
Lebih lanjut Nanang mengatakan,pengembalian atau pemulihan kerugian negaranya sebelum penyidikan atau sudah berjalannya penyidikan.
"Bicara Perkara Proyek TPAS Jalupang Karawang, pengembalian atau pemulihannya dilakukan sebelum proses penyidikan digelar,"Ungkapnya
"Dan itu sudah diperkuat dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Jawa Barat (Jabar), tertanggal 21 November 2017,"Jelasnya
"Langkah Polda Jabar sudah sejalan dengan Pasal 31 ayat (9) Perpres Nomor 3/2016, yang menyebutkan bahwa, manakala ditemukan adanya maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara setelah pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP), maka yang bersangkutan harus melakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paiing lama 10 (sepuluh) hari sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan,"Pungkasnya.
(Sep)
Setelah sekian lama, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang Karawang tidak terdengar lagi kabarnya. Karena pada Tahun 2017 lalu sempat beredar adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Jawa Barat (Jabar) yang sempat menangani perkara tersebut.
Dimana dalam SP2HP itu diterangkan, bahwa proses penyelidikan perkara dugaan Tipikor TPAS Jalupang tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Karena sudah ada pemulihan atau pengembalian kerugian negara.
Menyikapi hal itu, tokoh pemuda Karawang, Nanang Suparman atau yang lebih dikenal dengan nama Boncu pada saat diminta pendapatnya terkait hal demikian mengatakan. "Langkah Polda Jabar sudah benar dan tepat, mereka melakukan penghentian penyelidikan, karena memang yang sebelumnya diduga ada kerugian negara, telah dipulihkan dengan cara dikembalikan kepada negara,"Kata Nanang Suparman,Rabu(27/11/2019)
"Dalam praktek pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang,"Jelasnya
"Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, pengembalian uang itu hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa,"Ungkapnya
"Merujuk kepada pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, penegak hukum umumnya akan berpendapat, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur - unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut,"Lanjutnya
"Jadi walaupun tersangka telah mengembalikan kerugian Negara atau uang pengganti sebelum atau sesudah dilakukan penyidikan (tentunya setelah lewat 60 hari menurut UU Perbendaharaan dan UU BPK terkait tuntutan perbendaharaan ganti rugi) maka penegak hukum tetap memproses kasusnya dengan merujuk pada pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,"Terang Nanang
"Memang menurut pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (voltoid),"Jelasnya
"Namun demikian pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan,"Ucapnya
Lebih lanjut Nanang mengatakan,pengembalian atau pemulihan kerugian negaranya sebelum penyidikan atau sudah berjalannya penyidikan.
"Bicara Perkara Proyek TPAS Jalupang Karawang, pengembalian atau pemulihannya dilakukan sebelum proses penyidikan digelar,"Ungkapnya
"Dan itu sudah diperkuat dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Jawa Barat (Jabar), tertanggal 21 November 2017,"Jelasnya
"Langkah Polda Jabar sudah sejalan dengan Pasal 31 ayat (9) Perpres Nomor 3/2016, yang menyebutkan bahwa, manakala ditemukan adanya maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara setelah pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP), maka yang bersangkutan harus melakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paiing lama 10 (sepuluh) hari sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan,"Pungkasnya.
(Sep)
COMMENTS