Pontianak (Kalbar), RN Menurut warga setempat, Pj.Kepala Desa Benua Krio sekaligus merangkap Sekretaris Camat (Sekcam) Hulu Sungai, meminta...
Pontianak (Kalbar), RN
Menurut warga setempat, Pj.Kepala Desa Benua Krio sekaligus merangkap Sekretaris Camat (Sekcam) Hulu Sungai, meminta jatah lahan 40 persen (%) kepada warga dari Program sertifikat tanah gratis yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
"Pj.Kepala Desa dan pihak ketiga yang membantu proses administrasi pembuatan sertifikat tersebut meminta bagian 40% dari total tanah yang akan disertifikat melalui program Redistrisbusi tanah dari BPN,"ungkap Tokoh Pemuda Hulu Sungai, kepada Korwil www.radarnusantara.com, Jumat (1/11/2019).
Informasi dari warga Dusun Meriangin, ada sekitar 500 hektar tanah yang akan mendapat program sertifikat tanah gratis. Tetapi dari total tanah warga yang masuk dalam program sertifikasi gratis, Sekcam dan pihak ketiga meminta jatah 40 persen. Sehingga luas tanah 500 hektar tersebut jika dikurangi 40 persen sebagai kompesasi untuk oknum Pj kades, maka masyarakat hanya mendapat sisanya yaitu 60 persen atau sekitar 300 hektar, dan 200 hektarnya akan dikuasai oleh pihak diluar masyarakat setempat.
"Bukan hanya itu, mereka juga minta bayaran kepada warga 7 (tujuh) juta bersertifikat,"terangnya.
Menurut warga setempat, alasan Pj.Kades yang sekaligus merangkap Sekcam dan pihak ketiga tersebut, mereka meminta konferensi tersebut sebagai pengantian biaya dalam mengurus sertifikat tersebut.
"Sedangkan 40 persen luas tanah yang diminta kepada warga, menurut keterangan mereka kepada warga bahwa nantinya akan dijadikan lokasi penebangan kayu. Karena lahan tersebut ada kayunya yang bisa diproduksi. Apabila sudah produksi mereka menjanjikan akan memberikan kompensasi kepada warga,"tuturnya.
Lanjut Tokoh Pemuda Hulu Sungai, bahwa dalam proses sertifikasi lahan gratis tersebut ada indikasi proses penyiapan program ini dilapangan tidak transparan oleh kepala desa kepda masyarakat setempat, dimana saat dikonfirmasi ke para pemilik lahan di dusun Mariangin, Tokoh Pemuda Hulu Sungai menemukan beberapa informasi yang mengarah pada tindakan penyimpangan.
"Diantaranya terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap persil tanah yang akan di sertifikatkan, biaya tersebut nilainya melebihi angka maksimal yang telah ditetapkan oleh BPN sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian pihak desa maupun BPN tidak pernah menunjukkan data nama-nama yang akan mendapatkan sertifikat tersebut kepada masyarakat,"ujarnya Agapitus.
Beberapa waktu lalu beberapa utusan masyarakat sempat menemui kepala kantor pertanahan Ketapang, mereka menemukan ada banyak nama yang terdaftar di pemegang sertifikat tersebut bukan warga mereka Hulu Sungai atau warga dusun Mariangin.
"Sementara secara aturan sertifikat tanah melalui program Reforma Agraria ini mestinya tidak boleh ada nama lain diluar warga setempat.
Selain itu ada pengakuan dari pemilik lahan bahwa tanah yang akan diserahkan tersebut merupakan titipan dari beberapa oknum pejabat hingga oknum aparat kepolisian,"tandas Tokoh Pemuda Hulu Sungai.
Sesuai dengan informasi yang mereka terima dari pihak yang datang sosialisasi. Hal ini tidak boleh terjadi, karena akan berdampak sangat buruk bagi program-program pemerintah kedepan, masyarakat akan hilang kepercayaan dan sulit untuk memberikan dukungan dan kontribus positif bagi pemerintah. Untuk menjadi catatan bahwa wilayah yang menjadi objek sertifikat tersebut saat ini secara penguasaan memang milik individu, namun sejarah masa lalu lahan tersebut merupakan konsesi HTI yang berhasil diambil alih masyarakat pada tahun 1994, sehingga jika ada pihak-pihak luar yang ingin menguasai lahan tersebut tidak hanya berurusan dengan pemilik lahan secara individu, melainkan juga dengan masyrakat luas Hulu Sungai.
"Pada prinsipnya Masyarakat tidak pernah menolak program sertifikat ini, apalagi ini merupakan program yang dibiayai oleh negara sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membuat sertifikat tanahnya. Tapi jika untuk tujuan mendapatkan sertifkat justru akan kehilangan lahan sebesar 40% dari total luasan tanahnya tentu saja masyarakat akan keberatan,"terangnya lagi.
Saya berharap pihak desa melalui Pj. Kepala desa Benua Krio untuk menjelaskan dan membuka data secara terbuka dan trasparan agar tidak ada lagi dugaan dan kecurigaan yang akan berdampak pada masalah sosial lainnya. Pihak BPN Kabupaten Ketapang tidak boleh membiarkan kondisi lapangan seperti ini terjadi, karena dampaknya juga akan menyangkut BPN juga sebagai institusi yang memiliki otoritas tunggal dalam mengeluarkan sertifikat tanah.
"Kami juga meminta Bupati Ketapang untuk mengawasi tindakan dan setiap kebijakan para bawahan nya baik ditingkat kecamatan hingga tingkat desa,"harapnya.
Adrian
Menurut warga setempat, Pj.Kepala Desa Benua Krio sekaligus merangkap Sekretaris Camat (Sekcam) Hulu Sungai, meminta jatah lahan 40 persen (%) kepada warga dari Program sertifikat tanah gratis yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
"Pj.Kepala Desa dan pihak ketiga yang membantu proses administrasi pembuatan sertifikat tersebut meminta bagian 40% dari total tanah yang akan disertifikat melalui program Redistrisbusi tanah dari BPN,"ungkap Tokoh Pemuda Hulu Sungai, kepada Korwil www.radarnusantara.com, Jumat (1/11/2019).
Informasi dari warga Dusun Meriangin, ada sekitar 500 hektar tanah yang akan mendapat program sertifikat tanah gratis. Tetapi dari total tanah warga yang masuk dalam program sertifikasi gratis, Sekcam dan pihak ketiga meminta jatah 40 persen. Sehingga luas tanah 500 hektar tersebut jika dikurangi 40 persen sebagai kompesasi untuk oknum Pj kades, maka masyarakat hanya mendapat sisanya yaitu 60 persen atau sekitar 300 hektar, dan 200 hektarnya akan dikuasai oleh pihak diluar masyarakat setempat.
"Bukan hanya itu, mereka juga minta bayaran kepada warga 7 (tujuh) juta bersertifikat,"terangnya.
Menurut warga setempat, alasan Pj.Kades yang sekaligus merangkap Sekcam dan pihak ketiga tersebut, mereka meminta konferensi tersebut sebagai pengantian biaya dalam mengurus sertifikat tersebut.
"Sedangkan 40 persen luas tanah yang diminta kepada warga, menurut keterangan mereka kepada warga bahwa nantinya akan dijadikan lokasi penebangan kayu. Karena lahan tersebut ada kayunya yang bisa diproduksi. Apabila sudah produksi mereka menjanjikan akan memberikan kompensasi kepada warga,"tuturnya.
Lanjut Tokoh Pemuda Hulu Sungai, bahwa dalam proses sertifikasi lahan gratis tersebut ada indikasi proses penyiapan program ini dilapangan tidak transparan oleh kepala desa kepda masyarakat setempat, dimana saat dikonfirmasi ke para pemilik lahan di dusun Mariangin, Tokoh Pemuda Hulu Sungai menemukan beberapa informasi yang mengarah pada tindakan penyimpangan.
"Diantaranya terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap persil tanah yang akan di sertifikatkan, biaya tersebut nilainya melebihi angka maksimal yang telah ditetapkan oleh BPN sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian pihak desa maupun BPN tidak pernah menunjukkan data nama-nama yang akan mendapatkan sertifikat tersebut kepada masyarakat,"ujarnya Agapitus.
Beberapa waktu lalu beberapa utusan masyarakat sempat menemui kepala kantor pertanahan Ketapang, mereka menemukan ada banyak nama yang terdaftar di pemegang sertifikat tersebut bukan warga mereka Hulu Sungai atau warga dusun Mariangin.
"Sementara secara aturan sertifikat tanah melalui program Reforma Agraria ini mestinya tidak boleh ada nama lain diluar warga setempat.
Selain itu ada pengakuan dari pemilik lahan bahwa tanah yang akan diserahkan tersebut merupakan titipan dari beberapa oknum pejabat hingga oknum aparat kepolisian,"tandas Tokoh Pemuda Hulu Sungai.
Sesuai dengan informasi yang mereka terima dari pihak yang datang sosialisasi. Hal ini tidak boleh terjadi, karena akan berdampak sangat buruk bagi program-program pemerintah kedepan, masyarakat akan hilang kepercayaan dan sulit untuk memberikan dukungan dan kontribus positif bagi pemerintah. Untuk menjadi catatan bahwa wilayah yang menjadi objek sertifikat tersebut saat ini secara penguasaan memang milik individu, namun sejarah masa lalu lahan tersebut merupakan konsesi HTI yang berhasil diambil alih masyarakat pada tahun 1994, sehingga jika ada pihak-pihak luar yang ingin menguasai lahan tersebut tidak hanya berurusan dengan pemilik lahan secara individu, melainkan juga dengan masyrakat luas Hulu Sungai.
"Pada prinsipnya Masyarakat tidak pernah menolak program sertifikat ini, apalagi ini merupakan program yang dibiayai oleh negara sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membuat sertifikat tanahnya. Tapi jika untuk tujuan mendapatkan sertifkat justru akan kehilangan lahan sebesar 40% dari total luasan tanahnya tentu saja masyarakat akan keberatan,"terangnya lagi.
Saya berharap pihak desa melalui Pj. Kepala desa Benua Krio untuk menjelaskan dan membuka data secara terbuka dan trasparan agar tidak ada lagi dugaan dan kecurigaan yang akan berdampak pada masalah sosial lainnya. Pihak BPN Kabupaten Ketapang tidak boleh membiarkan kondisi lapangan seperti ini terjadi, karena dampaknya juga akan menyangkut BPN juga sebagai institusi yang memiliki otoritas tunggal dalam mengeluarkan sertifikat tanah.
"Kami juga meminta Bupati Ketapang untuk mengawasi tindakan dan setiap kebijakan para bawahan nya baik ditingkat kecamatan hingga tingkat desa,"harapnya.
Adrian
COMMENTS