Suami Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sekaligus Kadis DPKP, Kelabui Wartawan Hasil Audit BPK RI

Pekanbaru-RN Berhubung dengan pemberitaan pada edisi sekian kali di RN, Kadis Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Pekanbaru (DPK...

Memasuki Usia Satu Tahun, Ini Yang Akan Dilakukan Aliansi Media Indonesia

Terima Kaki Palsu Dari Polda Riau, Neti Suryani:"Saya Bertekad Bisa Beraktifitas Seperti Dulu"

Lahan 1.300 Hektar di Dayun Batal di Eksekusi,Ketua KNPI Riau Angkat Topi Atas Keterlibatan Hakim PT

Pekanbaru-RN

Berhubung dengan pemberitaan pada edisi sekian kali di RN, Kadis Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Pekanbaru (DPKP), Burhan Gurning minder dan tempramen menghadapi wartawan dari komfirmasi, sekaitan belanja dugaan mark’up tahun anggaran 2018. Bahkan mengancam akan mengkoordinasikan ke Reskrim. Dan saya sudah mengucapkan selamat dan sukses kepada Tito sebagai Kemendagri.

Pada hari yang berbeda, RN mencoba mengkomfirmasi kembali (12/11/19) Kadis DPKP Kota Pekanbaru,  terlihat tidak mau menjawab dengan no. telp. yang dikenal namun RN memakai no. wa lain Kadis DPKP Kota Pekanbaru, menjawab pertanyaan wartawan via wa nya, “tidak ada  masalah dipekerjaan kami….semua audit BPK RI dinda salam” tutupnya sambil diam seribu kalimat. 

Directur Pencegahan BIDIK Ri Fajriansyah SH. Menerangkan belanja dugaan indikasi mark’up seperti alat savety pemadam kebakaran, belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Pekanbaru (DPKP) untuk fire safety boot THL Rp. 91.000.000. Fire jacket Rp. 101.250.000. dan belanja printer Rp. 40.000.000. ta. 2018.

Lanjut fajri, saya perna mendengar sejak pemberitaan pertama di RN, bahwa kadis DPKP Kota Pekanbaru, perna meminta oknum wartawan untuk memediasi terkait pemberitaan Dinas Pemadam Kebakaran, dan untuk minta bertemu dengan oknum wartawan RN melalui suruhan kadis DPKP oknum wartawan, terjadinya pertemuan bersama wartawan RN namun Kadis DPKP Kota Pekanbaru tidak menerangkan dalam pertemuannya untuk klarifikasi tentang belanja 2018.

Jika ada oknum wartawan dan pejabat Negara yang memberi sesuatu yang terkait tentang belanja atau temuan pada LSM, dalam UU Ri No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perobahannya  No 20 tahun 2001 siapa saja yang memberi dan menerima terkait penyalagunaan dan kewenangan dan jabatannya di jerat koorporasi korupsi kolusi dan nepotisme. Dan Perpres Ri No. 87 Tahun 2016 Tentang satuanTugas Sapuh Bersih Pungli memberi dan menerima bisa gol dua dua tutup fajri. 

Tim.