Kab. Bandung, RN Rapat koordinasi, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, berlangsun...
Kab. Bandung, RN
Rapat koordinasi, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, berlangsung Kamis (5/12/2019), di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kabupaten Bandung.
Acara dihadiri Sekda Kabupaten Bandung, Drs.H.Teddy Kusdiana. Kegiatan yang melibatkan ASN, PNS, Perangkat Daerah (PD), MUSPIKA, Para CAMAT, Lurah se-Kabupaten Bandung, Juga menghadirkan narasumber ketua KPU kabupaten Bandung, Agus Baroya, ketua bidang Pengaduan dan Pengawasan PANWAS, Pangihutan Marpaung serta ketua Divisi Pengawasan BAWASLU, Januar Solehudin.
Seusai kegiatan, Sekda Kabupaten Bandung, Drs.H.Teddy Kusdiana mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka komitmen kuat netralitas pemerintah Kabupaten Bandung pada PNS / ASN di pemilihan kepala daerah serentak 2020.
Diungkapkan Teddy Kusdiana, secara nasional pada Pilkada serentak tahun 2020, tercatat 330 kota dan 224 kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung. Rapat koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman, agar para PNS/ASN dapat melaksanakan posisinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari pelanggaran, agar tidak mendapat sanksi, baik hukuman atau denda. Walau diakuinya hingga saat ini tidak ada catatan pelanggaran PNS/ASN pada Pemilu dan Pilkada.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan antara tugas negara dengan hak politik pada aparatur pemerintah, yaitu untuk memposisikan sekaligus netralitas, sebab walau bagaimanapun PNS/ASN tetap memiliki hak politik" kata Teddy Kusdiana
Sementara Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, menyampaikan, apresiasi atas respon yang dilakukan, sesuai surat yang dilayangkan untuk kegiatan, sekaligus pengajuan dana. Tahapan pilkada tidak bisa di tunda, Januari - Pebruari, tetapi keyakinan kerjasama tetap terjalin dan bisa berjalan lancar.
Dijelaskan Agus Baroya, Keberadaan KPU ,ada pada pasal 2 E, UU 45, dengan tetap dan mandiri posisinya. Sifatnya independen. Antara KPU dan Pemilihan, terkait Pilkada dalam poin resmi adalah pemilihan. Yaitu pemilihan bupati Bupati dan wakil, walikota dan wakil.
Pasal UU 1 tahun 2015.
KPU merupakan lembaga yang mengatur, menyelenggarakan pemilihan Bupati/wakil , walikota/wakil dan Setiap tahapan di atur oleh PKPU, selain surat edaran di keluarkan,
"Insyaallahah, komitmen kuat dilakukan KPU berdasarkan pasal 2 peraturan KPU no 3 tahun 2017. Bahwa pada Setiap kebijakan pasti punya landasan hukum" jelasnya
Pada peran pemerintah daerah dalam pemilihan, diantaranya dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan suara, bekerjasama dengan KPU, Kepolisian, TNI, serta KPU Provinsi.
Selain memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan pemilu pada pemungutan suara. Semntara pada pendanaan pemilihan di bebankan pada APBD sesuai perundang - undangan.
Agus Baroya juga mengungkapkan, Pada Netralitas ASN ada pada Peraturan KPU pasal 70 ayat 1 huruf B, nomor 10 tqhun 2016. Yaitu tentang pelarangan melibatkan aparatur negara. Yaitu Perangkat Daerah, PNS, lurah.
Mengingatkan kembali tentang netralitas, selain perlunya koordinasi. Sementara Pada pelanggaran pidana, pasal 177 - 198 ada sekitar 22 pasal dan 60 ayat, terkait pasal pidana peda pelanggaran bagi pejabat Negara PNS. hukuman minimal 3 bulan maksimal 6 bulan, selain denda jutaan rupiah.
Ketua bagian pengaduan pada Pengawas Pemilu/pilkada, pangihutan Marpaung juga mengatakan. Kondisi ASN/P3k. berlaku dari hadirnya UU No 5 tahun 2014.
Salah satu indikatornya yaitu menjaga Netralitas PNS. Jadi harus profesional dalam menjalankan tugas dan tidak berpihak terhadap siapapun calonya. (Iding)
Rapat koordinasi, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, berlangsung Kamis (5/12/2019), di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kabupaten Bandung.
Acara dihadiri Sekda Kabupaten Bandung, Drs.H.Teddy Kusdiana. Kegiatan yang melibatkan ASN, PNS, Perangkat Daerah (PD), MUSPIKA, Para CAMAT, Lurah se-Kabupaten Bandung, Juga menghadirkan narasumber ketua KPU kabupaten Bandung, Agus Baroya, ketua bidang Pengaduan dan Pengawasan PANWAS, Pangihutan Marpaung serta ketua Divisi Pengawasan BAWASLU, Januar Solehudin.
Seusai kegiatan, Sekda Kabupaten Bandung, Drs.H.Teddy Kusdiana mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka komitmen kuat netralitas pemerintah Kabupaten Bandung pada PNS / ASN di pemilihan kepala daerah serentak 2020.
Diungkapkan Teddy Kusdiana, secara nasional pada Pilkada serentak tahun 2020, tercatat 330 kota dan 224 kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung. Rapat koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman, agar para PNS/ASN dapat melaksanakan posisinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari pelanggaran, agar tidak mendapat sanksi, baik hukuman atau denda. Walau diakuinya hingga saat ini tidak ada catatan pelanggaran PNS/ASN pada Pemilu dan Pilkada.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan antara tugas negara dengan hak politik pada aparatur pemerintah, yaitu untuk memposisikan sekaligus netralitas, sebab walau bagaimanapun PNS/ASN tetap memiliki hak politik" kata Teddy Kusdiana
Sementara Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, menyampaikan, apresiasi atas respon yang dilakukan, sesuai surat yang dilayangkan untuk kegiatan, sekaligus pengajuan dana. Tahapan pilkada tidak bisa di tunda, Januari - Pebruari, tetapi keyakinan kerjasama tetap terjalin dan bisa berjalan lancar.
Dijelaskan Agus Baroya, Keberadaan KPU ,ada pada pasal 2 E, UU 45, dengan tetap dan mandiri posisinya. Sifatnya independen. Antara KPU dan Pemilihan, terkait Pilkada dalam poin resmi adalah pemilihan. Yaitu pemilihan bupati Bupati dan wakil, walikota dan wakil.
Pasal UU 1 tahun 2015.
KPU merupakan lembaga yang mengatur, menyelenggarakan pemilihan Bupati/wakil , walikota/wakil dan Setiap tahapan di atur oleh PKPU, selain surat edaran di keluarkan,
"Insyaallahah, komitmen kuat dilakukan KPU berdasarkan pasal 2 peraturan KPU no 3 tahun 2017. Bahwa pada Setiap kebijakan pasti punya landasan hukum" jelasnya
Pada peran pemerintah daerah dalam pemilihan, diantaranya dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan suara, bekerjasama dengan KPU, Kepolisian, TNI, serta KPU Provinsi.
Selain memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan pemilu pada pemungutan suara. Semntara pada pendanaan pemilihan di bebankan pada APBD sesuai perundang - undangan.
Agus Baroya juga mengungkapkan, Pada Netralitas ASN ada pada Peraturan KPU pasal 70 ayat 1 huruf B, nomor 10 tqhun 2016. Yaitu tentang pelarangan melibatkan aparatur negara. Yaitu Perangkat Daerah, PNS, lurah.
Mengingatkan kembali tentang netralitas, selain perlunya koordinasi. Sementara Pada pelanggaran pidana, pasal 177 - 198 ada sekitar 22 pasal dan 60 ayat, terkait pasal pidana peda pelanggaran bagi pejabat Negara PNS. hukuman minimal 3 bulan maksimal 6 bulan, selain denda jutaan rupiah.
Ketua bagian pengaduan pada Pengawas Pemilu/pilkada, pangihutan Marpaung juga mengatakan. Kondisi ASN/P3k. berlaku dari hadirnya UU No 5 tahun 2014.
Salah satu indikatornya yaitu menjaga Netralitas PNS. Jadi harus profesional dalam menjalankan tugas dan tidak berpihak terhadap siapapun calonya. (Iding)
COMMENTS