Biadab:Oknum Kuli Proyek Siluman Ancam Penggal Kepala Wartawan

Kampar Riau, RN Proyek pembangunan drainase di jalan poros Bangkinang Petapahan tepatnya di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang patut didu...

Hakim Tolak Semua Esepsi Terdakwa, Oknum Lapas Bangkinang Tetap Ditahan.

Kades Petapahan Diduga Gelapkan Dana Sumber Pemasukan Desa

Aniaya Istri Sendiri,Oknum Pegawai Lapas Bangkinang Jadi Terdakwa

Kampar Riau, RN
Proyek pembangunan drainase di jalan poros Bangkinang Petapahan tepatnya di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang patut diduga proyek siluman,Pasalnya, dilokasi pembangunan tidak dijumpai plang proyek.

Melihat proyek Tanpa plang seorang wartawan, ketika mengali informasi, dapat perlakuan kasar dan di ancam oleh oknum kuli proyek proyek tersebut.

Kejadian ini berawal ketika Ryan mempertanyakan kepada salah seorang pekerja proyek,Ini proyek apa dan berasal dari mana,?tanya, Ryan kepada salah seorang pekerja,kuli proyek tersebut  Kamis (12/12/19).

“Ini proyek Ucok Fikri mau apa kau,” kata pekerja proyek tersebut dengan nada keras,
“Jangan di foto-foto, nanti saya penggal kepalamu,” ancamnya  kepada Awak media.

Mendengar ucapan akan dipenggal oleh pekerja proyek siluman tersebut,Ryan langsung meninggalkan lokasi,namun sampai saat ini saya tetap diancaman oleh orang tak dikenal"kata Ryan saat dihubungi Awak media Jum’at (13/12/19).

Dikatakan Ryan, tidak sepantasnya pekerja ataupun pihak kontraktor bertindak kasar terhadap dirinya,akibat pengancaman ini saya tidak nyaman didalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai wartawan,“hal ini akan saya akan saya laporan ke pihak penegak hukum,”ujar Ryan.

Menanggapi hal tersebut kepala Divisi Operasional Indonesia Law Emforcement Monitoring (Inlaning), Syailan Yusuf menegaskan,setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Proyek tanpa plang jelas  melanggar Peraturan Presiden dan Undang-Undang,” tandasnya.

Menurutnya, plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya"paparnya.

Mengenai proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak sekolah, Syailan Yusuf menandaskan apa yang dilakukan pihak rekanan telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres,” demikian dikatakan  Syailan.( Rilis/Tim RN)