DI DUGA NOTARIS DAN OKNUM PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS MASUKAN TANAH NEGARA KE SHM

Kudus, RN  Hasil pengembangan pemberitaan media RN Kudus, terkait konspirasi Pengusaha dan Kades Terban caplok tanah Bondo Desa, mendapatka...

Di Duga Material Proyek Jalan Kyai Telingsing Tidak Sesuai Spesifikasi Dan Asal Jadi

Di Duga Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Membohongi Publik

Dinas PUPR Kudus Pengecut Tidak Berani Menemui LSM KPMP

Kudus, RN 
Hasil pengembangan pemberitaan media RN Kudus, terkait konspirasi Pengusaha dan Kades Terban caplok tanah Bondo Desa, mendapatkan reaksi dikalangan aktifis Kudus

Dari investigasi dan audensi Lembaga Swadaya Masyarakat Hijau Kabupaten Kudus, menemukan indikasi kecurangan antara pihak Notaris dan Oknum pejabat BPN Kudus hingga munculnya Sertifikat No03729 atas nama Richard Albert seluas 9.647 M2 Penggabungan dari SHM No.00234 luas 6.650 M2 dan SHM No.00235 luas 1.800 M2,Atas nama Karman Notosoedarjo. Jika di jumlah luasnya menjadi 8.450 M3. Tetapi,  SHM baru hasil penggabungan  menjadi luas 9.647M2,jadi ada kelebihan seluas 1.297 M2 ini tanah siapa"ungkapnya

Ini yang akan kami kejar karena ini jelas jelas pidananya melekat.Kami sudah laporan ke pihak Kepolisian, "kayaknya pihak Kepolisian juga sudah merespon dalam waktu dekat kami akan dimintai klarifikasi oleh penyidik polres Kudus.

Sebelum kami melangkah kepolisian sebenarnya para pihak sudah kami somasi, tetapi tidak ada jawaban apapun, justru kami menyakini dengan tidak beraninya para pihak menjawab itu artinya memang betul ada aturan yang dilanggar.

Dikatakannya pihak Kecamatan Jekulo (22/11) sudah kami klarifikasi dan yang anek pihakya sudah  mendapatkan foto copy peta bidang terkait penggabungan dua sertifikat menjadi tiga bidang tetapi satu bidang tersebut belum jelas asal haknya.yang anek itu dikeluarkan pada bulan ini, padahal waktu kami somasi pihak Desa tidak menujukkan. Tapi biarlah kami uji saja dipenegak hukum, karena secara kasat mata mengacu kepada alat bukti yang ada jelas ini ada insur pemalsuan dan penggelapan Dokumen.

Ini malah menambahkan kejelasan kalau memang ada yang permainan terkait munculnya bidang tanah yang tidak bertuan, kami meyakini pihak BPN dan Notaris ada konspirasi untuk mengaburkan jumlah luas dengan memunculkan peta bidang diluasan sertifikat yang sudah ada.

Karena kalau mengacu kepada transaksi tahun 2016,maka luasan penggabungan itu jadi satu. Perlu diketahui pembatalan sertifikat butuh waktu tiga tahun karena instansi Badan Pertanahan adalah instansi vertikal..... (Mkl/team)