Kotawaringin Timur, RN pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PN...
Kotawaringin Timur, RN
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil pengganti PP no. 30 tahun 1980
Berdasarkan hasil Investigasi Wartawan, di Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, " ditemukan, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Johansyah Kepala sekolah Negeri Basirih Hulu 1, merangkap jabatan sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Basirih Hulu, di Desa yang sama.
Sebelum nya juga pernah memangku jabatan Ketua (BPD) satu periode setelah berakhir masa jabatan, malah ikut serta lagi membidangi pembangunan Desa sebagai Tim Pengelola Kegiatan TPK, seolah tidak ada dan memberi kesempatan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berpengalaman di Desa tersebut, nampaknya ada dugaan persekongkolan karena hanya mereka yang selalu ada didalam peranan itu.
H, (Pi) dulunya juga pernah jadi pemborong mengerjakan peningkatan jalan Di Desa, kini tampil kembali menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Basisrih Hulu
Saat di konfirmasi terkait hal tersebut, kepada Johansyah Selaku kepala Sekolah mengakui kalau dirinya benar menjabat sebagai Sekretaris TPK Desa, Kami ini hanya antar waktu aja mengisi kekosongan dan menghabiskan sisa anggaran yang sudah terlanjur beberapa proyek berjalan di beberapa lokasi
merangkap Jabatan jadi Sekretaris TPK, dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari Anggaran Dana Desa (ADD) Jika hal ini di lakukan tentunya ada indikasi Gratifikasi tindak pidana korupsi dan melanggar peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS /ASN Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai TPK, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.
Media menggaris bawahi terkait PNS/ASN rangkap jabatan dan menerima Siltap supaya di benahi pihak Pemerintah dan Instansi terkait agar tidak ada pengeluaran tumpang tindih yang ujungnya bisa berimbas ke pihak sebagai Penanggung Jawab penggunaan ADD dan Dana Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
ANEKARIA SAFARI
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil pengganti PP no. 30 tahun 1980
Berdasarkan hasil Investigasi Wartawan, di Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, " ditemukan, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Johansyah Kepala sekolah Negeri Basirih Hulu 1, merangkap jabatan sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Basirih Hulu, di Desa yang sama.Sebelum nya juga pernah memangku jabatan Ketua (BPD) satu periode setelah berakhir masa jabatan, malah ikut serta lagi membidangi pembangunan Desa sebagai Tim Pengelola Kegiatan TPK, seolah tidak ada dan memberi kesempatan bagi masyarakat yang berpendidikan dan berpengalaman di Desa tersebut, nampaknya ada dugaan persekongkolan karena hanya mereka yang selalu ada didalam peranan itu.
H, (Pi) dulunya juga pernah jadi pemborong mengerjakan peningkatan jalan Di Desa, kini tampil kembali menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Basisrih Hulu
Saat di konfirmasi terkait hal tersebut, kepada Johansyah Selaku kepala Sekolah mengakui kalau dirinya benar menjabat sebagai Sekretaris TPK Desa, Kami ini hanya antar waktu aja mengisi kekosongan dan menghabiskan sisa anggaran yang sudah terlanjur beberapa proyek berjalan di beberapa lokasi
merangkap Jabatan jadi Sekretaris TPK, dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari Anggaran Dana Desa (ADD) Jika hal ini di lakukan tentunya ada indikasi Gratifikasi tindak pidana korupsi dan melanggar peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS /ASN Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai TPK, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.
Media menggaris bawahi terkait PNS/ASN rangkap jabatan dan menerima Siltap supaya di benahi pihak Pemerintah dan Instansi terkait agar tidak ada pengeluaran tumpang tindih yang ujungnya bisa berimbas ke pihak sebagai Penanggung Jawab penggunaan ADD dan Dana Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
ANEKARIA SAFARI
.jpg)
COMMENTS