PT. CITICON ADHINUGRAHA TELAT MEMBAYAR UPAH BURUH PEKERJA

Bram itam tanjabbarat ,RN  Apapun bidang perusahaan tempat buruh pekerja sudah menjadi kewajiban seorang buruh utuk memberikan performa ...

Bram itam tanjabbarat ,RN 

Apapun bidang perusahaan tempat buruh pekerja sudah menjadi kewajiban seorang buruh utuk memberikan performa terbaiknya

Pihak perusahaan harus memenuhi hak -hak buruh pekerjanya dengan rutin membayar upah atau gajinya yang didalamnya  mencakup tunjangan  sepwrti BPJS  serta menerima slip gaji sebagai bukti terkait adanya gaji buruh yang telat pembanyarannya kami dari Awak Median Radar Nusantara sempat menyambangi pihak Rekanan PT. CITICON ADHINUGRAHA dan menayakan langsung kepada pelaksana dan pengawas Nandang  mengatakan terkait seringnya gajian para buruh akibat keterlambatan dari kantor pusat demikian pula dengan over time atau lembur karena tidak ada kas dikantor ini jadi setiap urusan pendanaan tegasnya

Pembayaran upah, supplai material pun tetap bermuara ke pusat karena saya tidak ada kewenangan untuk itu jadi harus menunggu transperan dana makanya terlambat dalam pengupahan dan gaji buruh kerja imbuhnya

Mengenai data ketenaga kerjaan yang ada proyek pembangunan gardu induk listrik 150 KV kuala tungkal ( new)  tidak ada berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja ke kabupaten tanjabbarat pihaknya hanya berkordinasi dengan Rt, desa, dan kecamatan.  Menurut Nandang hanya membayarkan bpjs nya menyatu pada kontrak kerja jadi sudah Incloud semua menjadi satu jadi apapun bentuknya semua urusan kantor pusat PT CITICON ADHINUGRAHA

DPD LSM KPK-RI ( dewan pimpinan daerah Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia)  provinsi jambi Ketua Departemen POLHUKAM  sangat   menyayangkan seringkali ada ketelatan pembayaran gaji para pekerja dari pihak perusahaan besar PT. Citicon adhinugraha selaku rekanan yang diduga kontaktor pelaksana diduga pagu dana lebih kurang satu triliun rupiah 1 T saat dikonfirmasih RN pelaksana atau pengawas menutup diri telah melanggar uu no. 14 tahun 2008  tentang informasi publik  sebagai sosial kontrol menegaskan  berdasarkan uu ri no 71 tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tegas ketua DPD lsm kpk ri  Ir.tigor sagala

Meminta pihak yang berkompeten sesui pasal 93 ayat 2 undang undang no.13 tahun 2003  tentang ketenaga kerjaan kelalaian atau unsur kesengajaan mengakibatkan kerugian buruh pihak perusahaan dikenakan denda yang dimaksut ketentuan pasal 55 ayat 1 peraturan pemerintah  no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dimulai dari hari ke empat sampai dengan hari ke delapan perusahaan didenda 5 persen untuk setiap hari keterlambatan  dengan dasar hukum UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang ketenaga kerjaan  dan PERMEN NO 78TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

M. MUSA. S/TIM