SMPN 2 Gondang diDuga Selewengkan Dana BOS

Tulungagung, RN Biaya Operasional Sekolah (BOS) selama ini selalu menjadi bahan perbincangan, hal tersebut disebabkan pihak sekolah dalam p...

KETUA POKMAS MINA MAKMUR SLEWENGKAN DANA HIBAH

Pemkab Tulungagung Peringati Hari Kesatuan Gerak PKK ke 46

RSUD DR ISKAK TULUNGAGUNG TINGKATKAN KAPASITAS PERAWAT

Tulungagung, RN
Biaya Operasional Sekolah (BOS) selama ini selalu menjadi bahan perbincangan, hal tersebut disebabkan pihak sekolah dalam pengelolaannya diduga tidak trasparan. Pengawasan dari pihak dinas pendidikan juga dinilai lemah, seperti yang terjadi di SMPN 2 Gondang, Kab. Tulungagung Prov. Jawa Timur.

Saat membuat laporan pertanggungjawaban  pengelolaan dana BOS pada Kemendikbud, pihak sekolah diduga merekayasa dan mensiasati agar sesuai dengan yang sudah tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), pengembangan perpustakaan

Laporan rekapitulasi dana BOS SMPN 2 Gondang Triwulan I sampai 4 di tahun 2018 banyak kejanggalan dan terkesan di paksakan, kegiatan dalam rangka pengembangan perpustakaan di triwulan satu Rp. 690.000
Dua Rp. 62.660.300
Tiga Rp. 0
Empat Rp. 3.110. 700

Ketika Kepala Sekolah SMPN 2 Gondang Efendi Sumei Di konfirmasi dikantornya Selasa 10/12/2019 pukul 11:00 menjawab bahwa pengngembangan perpustakaan dengan tahun 2018 di triwulan dua bisa membengkak sampai segitu banyak itu ada pembelian buku K13, "ungkapnya

Tapi tertera rincian sangat jelas bahwa pembelian buku K13 untuk guru di triwulan dua dengan jumlah 35 buku dengan harga 671.500 dan buku K13 untuk siswa di triwulan dua dengan jumlah 3.136 seharga 61.988.800 dan di triwulan empat 35 dengan harga 830.700

Lantas Efendi menjawab dengan jawaban yang berbeda bahwan itu ada pembelian rak buku dan lain-lain, "tandasnya

Ketika di mintai keterangan rincian bembelian untuk pengembangan perpustakaan triwulan dua tahun 2018 Efendi menolaknya bahwa itu rahasia sekolahan.

Dan disini pun sudah sangat jelas dengan jawaban Efendi selaku Kepala Sekolah plin plan dan tidak trasparan dalam pengelolaan dana BOS.

Sangat diperlukan Pengawasan dari  Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian (Sat Tipikor) ataupun pihak kejaksaan sehingga dalam  laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS para kepala sekolah akan lebih berhati-hati. Apabila masih ada kepala sekolah yang terbukti melanggar dan menyalahi aturan dalam pengelolaan dana BOS agar secepatnya di proses dan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku agar ada efek jera kepada para kepala sekolah. (pt)