Terkait Masalah Pilsang, Ahmad Yani Sebut Rekomendasi DPRD Bukan Harga Mati yang Harus Diikuti

BOLMONG, RN   Masalah yang muncul terkait Pemilihan Sangadi (Pilsang) Desa Muntoi dan Insil Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), ...

Veky Pesik Kades Sinsingon Timur, Pembangunan Berkelanjutan Terus Di Maksimalkan Wujudkan Komitmen Bersama Masyarakat

Menjelang Satu Periode Kades Mondatong Induk,Suherman Lombogia, Pembangunan Maju Pesat Warga Inginkan Herman Lanjut Dua Periode.

Kades Sol Baru, Azan Mokoagow Program Berkelanjutan Terus Benahi Infrastruktur Desa Dan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat.

BOLMONG, RN  
Masalah yang muncul terkait Pemilihan Sangadi (Pilsang) Desa Muntoi dan Insil Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), akhirnya membuat pihak DPRD membuat rekomendasi untuk dibatalkan dan tak dilantik karena ada temuan.

Namun, sangat disayangkan Pihak Pemkab Bolmong melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bolmong Ahmad Yani Damopolii menjelaskan, bahwa rekomendasi DPRD bukan harga mati yang harus dikuti.

“Rekomendasi itu kan bukan harga mati yang harus kita ikuti. Karena kami harus buat telaah dahulu,” ujar Damopolii saat dihubungi via telepon seluler, Selasa (17/12/2019).

Ditambahkan, pihaknya bukan pengambil keputusan. Namun hanya untuk mengambil keterangan. Sedangkan kajian sudah diberikan langsung ke Bupati.

“Rekomendasi itu dari dinas dan langsung diserahkan ke ibu bupati. Kalau yang merasa keberatan, lebih lanjut ke PTUN,” tutupnya

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Marthen Tangkere, mengatakan rekomendasi dibuat karena dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu terkuak dari pengakuan ketua panitia Pilsang Muntoi, bahwa ada pemilih yang bukan penduduk Muntoi, namun diberikan suara hak pilih.

“Ini juga berlaku sama di Desa Insil Baru yang terdapat 3 pemilih dari luar. Serta juga 35 pemilih dari Insil Induk yang memilih di Insil Baru,” ujar Tangkere.

Ditambahkan, rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD meminta agar kedua desa tersebut tak dilakukan pelantikan serta ditunda.

Dirinya bahkan mempertanyakan pengkajian masalah tersebut yang sampai memakan 3 minggu.

“Kami juga pertanyakan kenapa waktu kajian sampai 3 minggu. Kan 2 hari bisa selesai. Diundang saja Discapil dan panitia, lalu ambil daftar pemilih. Itu kan tak susah. Harusnya Tim panitia kabupaten membantu bupati mempercepat masalah ini,” jelasnya.

“Biarpun sementara dikaji, tapi rekomendasi kami tidak dilantik di dua desa ini harus dijalankan, supaya sesama lembaga kami saling menghargai,” pungkas Tangkere yang dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
(Hasan)