Kades Rimbo Panjang Dituding "Tukang Olah"

Kampar Riau, RN Birokrasi pertanahan di Desa Rimbo Panjang kacau balau dan berbelit belit,hal ini terjadi lantaran kades Rimbo Panjang memb...

Banyak Kejanggalan Kasus Nelson Hutahean Sebelum Divisum Erianto Diduga Tidak Mengalami Luka

Terpidana 6 Bulan Penjara, Tami Sanjaya” Dan Sekdes Rimbo Panjang, Sepertinya Kebal Hukum

Divonis 6 Bulan Penjara: Tami Sanjaya Dan Sekdes Rimbo Panjang Imam Masril Masih Bebas Berkeliaran

Kampar Riau, RN
Birokrasi pertanahan di Desa Rimbo Panjang kacau balau dan berbelit belit,hal ini terjadi lantaran kades Rimbo Panjang membuat peraturan tanpa Musyawarah dengan judul surat keputusan kepala Desa Rimbo Panjang No 001/KPTS/2020.dengan ketentuan dibawah ini.

Setiap melakukan administrasi balek nama surat tanah atau jual beli tanah wajib membawa KTP, kartu keluarga dan buku nikah yang asli,jika pembeli dan penjual tanah belum berkeluarga diwajibkan membawa KTP asli kedua orang tuanya.Selain itu penjual dan pembeli diwajibkan datang kekantor Desa untuk menandatangani surat jual beli tanah dihadapan kades.

Ketua BPD Rimbo Panjang mengatakan,setiap aturan yang dibuat kades seharusnya berdasarkan hasil dari Musyawarah BPD,pemuka masyarakat,saya tidak pernah diajak Musyawarah terkait aturan tersebut,"sebut ketua BPD,sedangkan beberapa perangkat desa Rimbo Panjang terkait aturan tersebut dikonfirmasi RN juga mengatakan hal yang sama.

Camat Tambang bukhori Mpd dikonfirmasi melalui pesan singkat (11/1) terkait aturan tersebut sampai saat ini belum ada tanggapan,Termasuk Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kab Kampar Febrinaldi dikonfirmasi melalui pesan singkat juga tidak ada tanggapan.

Anas, Sekdes Rimbo Panjang ketika dihampiri RN mengatakan,peraturan tersebut sebelum ditanda tangani kades sudah disampaikan kepada BPD, perangkat desa, pemuka masyarakat,kalau untuk Musyawarah terkait peraturan desa tersebut diakuinya belum pernah dimusawarhkan.

Kalau dicermati peraturan yang dibuat kades ini seperti aturan "tukang olah"sangatlah bertentangan dengan Pancasila dan hak Asasi Manusia (Ham) bagaimana jika penjual atau pembeli tanah berada diluar daerah,? Hal ini dikatakan beberapa warga ke RN, sebut saja namanya wong deso,

Menurut wong deso aturan tersebut diduga hanya akal akalannya saja, buktinya BPD, pemuka masyarakat,perangkat Desa,tidak dilibatkan,kuat dugaan aturan tersebut dijadikan sebagai jembatan pungli,sebab kata wong deso,ada beberapa surat tanah yang diduga bermasalah diprosesnya.

Seperti yang terjadi di jalan mandiri desa Rimbo Panjang kec tambang kab Kampar,ada  warga Rimbo Panjang yang hendak mengurus surat tanah malah Dituding nya surat tanah warga tersebut tumpang tindih dengan tanah mafia(sipirok) mantan narapidana kasus penipuan jual beli tanah.

Lanjut wong deso,hampir semua staf dikantor desa tersebut diduga dikuasai sanak familinya,seolah olah Kantor desa tersebut milik pribadinya, hal inilah sebagian masyarakat menudingnya kades  "tukang olah,"tutup wong deso.

Sampai berita ini dipublikasikankan kades Rimbo Panjang dikonfirmasi melalui pesan singkat,tidak ada respon, dihubungi selulernya tidak ada jawaban .(tim RN)