KEPALA DESA PABENTENGAN TABRAK ATURAN, MASYARAKAT DI "LECEHKAN"

Gowa, RN "Kepala Desa Pabentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, melalui SK No. 01/SK/DSP/1/2019," tanggal 04 Januari 2019, dim...

POLRES GOWA TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI PENGURUS SKCK

POLRES GOWA GELAR SOSIALISASI PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2017

POLRES GOWA MELALUI DDS BHABINKAMTIBMAS SAMPAIKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Gowa, RN
"Kepala Desa Pabentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, melalui SK No. 01/SK/DSP/1/2019," tanggal 04 Januari 2019, dimana SK tersebut  terdapat nama yang rangkap jabatan Anwar Dg. Ngopa sebagai Kepala Desa Pabentengan juga sebagai Plt. Desa Palompong.

Nursalam sebagai Kaur Keuangan juga sebagai Plt Dusun Sulitanga I sekaligus diduga sebagai guru bersertifikasi di salah satu sekolah pesantren.

Hal tersebut di atas diduga menyalahi aturan dimana Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 51, tentang desa telah di langgar.

Bukan itu saja di SK tersebut ada dua  pejabat Plt Dusun pada tahun yang sama di angkat yaitu Haeruddin sebagai Plt Dusun Lanra-lanra yang notabenenya berijazah SD dan Abd. Hafid sebagai Plt Dusun Sulitanga I yang berijazah SMP.

Kemudian Kepala Desa Pabentengan kembali mengeluarkan SK Defenitif No.1 tahun 2020, tanggal 3 Januari 2020, yang SK tersebut terdapat manipulasi data atas nama Haeruddin sebagai Kepala Dusun Lanra-lanra yang berijazah SMA yang sebenarnya berijazah SD.

Hal ini diduga jelas melanggar Permendagri No. 67 tahun 2017, pasal 5 ayat 5 dan 6 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Surat Keputusan tersebut cacat hukum, karena peraturan sudah menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme prosedur perekrutan.

Kepala Desa Pabentengan melalui via selulernya mengatakan kepada awak Media Radar Nusantara melalui Kepala Perwakilan, "betul itu Bu cuma pada tahun 2019 saya hanya mengisi kekosongan, kemudian atas nama Haeruddin Kepala Dusun Lanra-lanra dia tokoh masyarakat dan tidak ada yang cocok kalau bukan dia (Haeruddin) jadi  bakal kacau di ganti selain dia", jelas Kades.

Di tempat terpisah salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau di publikasikan namanya menanggapi hal tersebut, "tidak ada kekacauan siapapun yang jadi pemimpin di dusun tersebut".

Lanjut warga, "justru ini merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap kami warga, karena apakah  di dusun kami semua tidak sekolah ? Tentu tidak, banyak yang berpendidikan lebih dari kepala dusun tersebut", tuturnya dengan nada kesal.

Menanggapi fenomena yang terjadi di Desa Pabentengan, akhirnya Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ), melalui Rahmat Hidayat, selaku Koordinator Investigasi Wilayah Sulsel, angkat bicara, "kepada penegak hukum, mohon menindak lanjuti memproses kepala Desa Pabentengan, agar kedepan tidak ada lagi yang berani memainkan aturan", harapnya. (tim RN)

 ¹