LSM ABRI Akan Laporkan Ke Aparat Hukum Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nasional Kerinci

Jambi, Radar Nusantara  "LSM ABRI Layangkan Surat, Tidak Teken Proyek Kerinci Dana Bisa Dicairkan" bersama DPD LSM provinsi Jambi...

Amir Sakib Hadiri Penyerahan Sertifikat Proper

Safrial Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Jambi

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA BER ORASI DI PT. CKT JAMBI

Jambi, Radar Nusantara 
"LSM ABRI Layangkan Surat, Tidak Teken Proyek Kerinci Dana Bisa Dicairkan" bersama DPD LSM provinsi Jambi telah melayangkan Surat Konfirmasi Tertulis kepada tiga pejabat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang berkantor di kota Jambi yaitu, Kepala BPJN IV, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah Dua serta PPK Proyek Preservasi Jalan Nasional Sungai Penuh - Letter W, serta Pekerjaan Proyek Jembatan kabupaten Kerinci provinsi Jambi tahun 2019, namun ketiga pejabat ini tidak mau memberi jawaban.

Saut Tampubolon baru - baru ini melalui telepon seluler kepada RN menyatakan, sangat menyayangkan sikap ketiga pejabat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR itu yang tidak mau beri jawaban dari Surat Konfirmasi Tertulis soal dugaan adanya korupsi sebagian dana pada pekerjaan proyek jalan dan jembatan nasional di Kerinci yang menggunakan uang rakyat dengan membayar pajak kepada pemerintah dan bukan uang dari Kementerian PUPR.

Suatu yang aneh, dikatakan Saut, informasi didapat dilapangan, bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) dan Pengawas Lapangan (PL) pekerjaan proyek jalan dan jembatan nasional pada pekerjaan proyek jalan dan jembatan nasional di Kerinci itu tidak pernah diteken tapi dana bisa dicairkan.

Menurut Saut, bahwa pekerjaan kegiatan proyek setelah ada laporan hasil pekerjaan layak tidaknya untuk dibayarkan kepada pihak kontraktor pelaksana proyek yang di teken oleh Korlap dan PL lalu dana dicairkan pihak Bank.
     
Sepengetahuan saya, ada dana dialokasikan oleh instansi untuk pengawasan pekerjaan proyek yang ditangani oleh instansi itu, dijelaskan Saut.

Menegaskan, akan melaporkan dugaan penyimpangan pada pekerjaan proyek preservasi jalan nasional dan pekerjaan jembatan di Kerinci kepada aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.
     
"Berharap kepada Bapak Ketua BPK RI di Jakarta yang belum lama dilantik Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera mengaudit anggaran keuangan dari kas APBN dan yang diperuntukan pada kegiatan pekerjaan proyek jalan nasional Sungai Penuh - Letter W dan jembatan di kabupaten Kerinci," ungkap Saut.  mempertanyakan kinerja pejabat tinggi di Inspektorat Kementerian PUPR yang tidak transparansi hasil pemeriksaan tahun 2019 lalu terhadap pekerjaan jalan nasional  di Kerinci itu tegas saut. TIM / M. Musa.