Terkait Polemik Outing Class SMPN 1, Komisi IV Tegaskan sudah Clear

BEKASI,RN- Menyikapi polemik pelaksanaan ‘outing class’ Kelas VIII dan IX, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar rapat dengan Kepsek SMPN 1...

Jaga Silaturahmi, Arief Rahman Hakim Gelar Buka Puasa Bersama Relawan Sahabat ARH

FajarPaper Terima Kunjungan KLH/BLH, Kementerian Perindustrian, dan APKI dalam Pembahasan Pengelolaan Limbah dan Regulasi Impor

Ponpes Annur dan Kanzus Sholawat Kota Bekasi Gelar Peringatan Nuzulul Quran dan Khataman Kitab Tanbihul Ghofil

BEKASI,RN- Menyikapi polemik pelaksanaan ‘outing class’ Kelas VIII dan IX, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar rapat dengan Kepsek SMPN 1 Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi, Komite Sekolah SMPN 1 Kota Bekasi, serta pihak Travel Aries di gedung Kalimalang, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat (24/1/2020).

Ketua komisi IV DPRD Kota Bekasi menyatakan polemik Outing Class SMP Negeri 1 Kota Bekasi telah di-clear-kan oleh inspektorat dan auditor keuangan sudah memeriksa laporan keuanganya.

“Dan itu tidak ada istilahnya, misalnya. Jadi banyak cash back itu digunakan untuk pemanfaatan sekolah, seperti perbaikan sarana prasarana yang kurang, Ac, toilet dan yang lainnya itu sudah dilakukan,”ucap Sardi Effendi usai rapat tertutup bersama Kepsek, Inspektorat, dan Komite SMPN 1 Kota Bekasi di ruangan Komisi IV.

Menurutnya, adapun pergantian makanan menjadi nasi timbel itu karena permintaan orangtua murid, dan itu sudah menjadi bagian musyawarah Komite Sekolah. Komisi IV juga meminta agar outing class atau apapun jenis nama bentuknya (study wisata, study tour, karya wisata) itu diatur dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan, dan kalau perlu dijadikan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar tidak menjadi polemik dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Makanya kita meminta kepala sekolah semuanya agar melaksanakan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT),”jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Bekasi, Euis Siti Halimah mengatakan, dasar hukum ‘outing class’ adalah program sekolah dan masuk kedalam kurikulum.

"Karena bagaimanapun didalam kurikulum itu ada proses mengajar diluar, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran berkarakter, bersosialisasi, jadi mereka itu harus punya wawasan," terangnya.

Baik untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas VIIII sebenarnya semua tidak ada masalah, tetap karena memang itu (outing class) program sekolah.

"Dilakukan pemungutan itu emang kita berdasarkan rapat dan kesepakatan bersama, bahwa ini memerlukan dana sekian, bayar travel sekian. Intinya kita transparan dan disertai ada bukti pernyataan persetujuan dari orang tua wali murid," terangnya.

Disinggung soal dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Euis Siti Halimah menjawab dana BOS itu tidak bisa dipakai untuk kegiatan tersebut, karena dana BOS itu 13 Asnap (Komponen) Penggunaan.

"Itu tidak boleh digunakan buat program outing class. Kalau outing class itu dananya memakai biaya personil yang harus dilakukan oleh sendiri karena dinikmati oleh sendiri. Terkait travel, yang satu Ariesta yang satunya untuk kelas VIIII travelnya Yuneta," papar Euis.

Disinggung mengenai ‘fee’ yang diperoleh dari travel, Euis mengatakan outing class dilakukan secara prosedural.

"Kedepannya, kita harus lebih berkomunikasi tentang kegiatan sekolah yang harus benar-benar sesuai prosedur, dokumennya harus betul-betul, intinya kita harus membenahi didalamnya," pungkasnya. (@nt)