Meranti, RN Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menyadari masih belum sinkronya program Desa dengan program yang dijalankan ol...
Meranti, RN
Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menyadari masih belum sinkronya program Desa dengan program yang dijalankan oleh OPD ditingkat Kabupaten, akibatnya banyak program strategis Desa yang tidak dapat direalisasikan. Menyikapi hal itu Wabup siap menerima masukan dan aspirasi Kades untuk difasilitasi dengan OPD terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
"Dengan adanya sikronisasi program Desa dan Kabupaten maka bantuan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran sehingga manfaat yang didapat lebih terasa, saya akan selalu membuka diri silahkan Kades menyampaikan masukan dan saran," ujar Wabup saat memberikan pengarahan kepada Kades Se-Kabupaten Meranti dalam acara Pelatihan Awal Masa Jabatan Kades Pasca Pilkades 2019 lalu, betempat di Meeting Room AKA Hotel, Selatpanjang, Selasa (25/2/2020).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. Ikhwani, Sekretaris BPMPD Edi M. Nur, Kabid Desa BPMPD Meranti Darwis SIp, Nara Sumber dari OPD terkait, serta 49 Kepala Desa Hasil Pilkades 2019 lalu.
Seperti yang selalu disampaikan Wabup ditiap kesempatan Musrenbang salah satu program yang sangat penting menjadi perhatian selain pembangunan infrastruktur adalah program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Yakni upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas SDM baik raga maupun moral, akhlak dan budi pekerti yang diyakini sebagai investasi masa depan penentu berhasilnya pembangunan daerah.
Caranya dengan meningkatkan fasilitas pendidikan membangun sekolah unggul, dan memperhatikan keadaan gizi masyarakat.
"Saat ini keadaan gizi masyarakat masih rendah dampaknya luar biasa akan menyebabkan generasi Meranti tumbuh tidak normal, hal ini harus menjadi perhatian dan Kades adalah orang yang paling tahu kondisi wilayahnya. Jadi wajib mengetahui perkembangan anak anak ditiap rumah," ujar Wabup.
Selanjutnya terkait acara Pelatihan Kades Pasca Pilkades 2019, dalam sambutannya Wabup H. Said Hasyim mengucapkan apresiasi atas terselenggaran kegiatan tersebut, menurut acara ini sangat penting dalam upaya memberikan pengetahuan kepada para Kades di Meranti sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban dan kewenanganya dengan baik dan aman dapat dipertanggungjawabkan.
Sekedar informasi, seperti dijelaskan Kabid Desa BPMDP Meranti Darwis SIp kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Kepala Desa. Dengan pengetahuan itu diharapkan Kades dapat menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan dengan transparan, partisipastif, serta akuntable dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.
Lebih jauh disampaikan Wabup, dalam pengelolaan keuangan Desa setiap Kades jangan sampai keliru karena sekeceil apapun kesalahan atau kelalaian yang terjadi dapat menjerat Kades keranah hukum. Ia berharap Kades jangan sampai tergoda oleh Dana Desa yang saat ini cukup besar mencapai 2 Miliar/Tahun/Desa.
"Duit ini ada setanya walau tak ada niat tapi karena ada kesempatan bisa khilaf, dan hal ini sangat perlu saya ingatkan," ucap Wabup.
Agar selamat dalam mengelola Dana Desa Wabup menyampaikan beberapa trik, pertama Kades harus pasang niat ikhlas namun tidak cukup hanya niat ikhlas tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan.
"Yang penting adalah pasang niat ihklas yang disertai dengan pengetahuan apalagi penyaluran dana desa sudah melalui sistem Online Siskeudes yang dipantau dan diawasi oleh BPK, serta Aparat Penegak Hukum lainnya," jelas Wabup.
Meski banyak yang mengawasi Wabup meminta Kades jangan takut mengelola Dana Desa karena jika takut akan menghambat kreatifitas yang berujung pada terkendalanya pembangunan Desa. Karena sesuai dengan arahan terbaru dari Presiden RI Joko Widodo jika terjadi permasalahan di Desa yang pertama turun untuk menangani adalah APIP (Inspektorat) Daerah.
"Namun jika tidak diindahkan barulah kasus yang terjadi dilimpahkan ke penegak hukum untuk diproses, ini sesuai dengan intruksi Presiden agar tidak menghilangkan kreatifitas Kades dalam berbuat untuk masyarakat,"jelas Wabup lagi.
Oleh karena itu Wabup kembali menekankan agar Kades jangan takut dan ragu untuk berkreasi membangun Desa, jika ada yang ragu dapat berkonsultasi dengan Dinas terkait mulai dari BPMPD, BPKAD, Ispektorat hingga Bagian Hukum.
"Intinya jangan menghantam semdiri jika ragu libatkan aparat teknis untuk mengkajinya," saran Wabup.
Salah satu kegiatan yang sangat efektif untuk dilaksanakan di Desa dikatakan Wabup adalah Membangun SDM dan penguatan ekonomi masyarakat, melalui progra, One Village One Produk (satu Desa satu Produk unggulan).
"Tak perlu banyak cukup fokus pada satu potensi unggulan Desa yang nilai ekonominya tetap atau konstans misal Kerambah Ikan, pertanian terpadu Kopi, dan lainnya," paparnya.
Intinya program yang dilaksanakan oleh Desa dapat kendukung program Pemkab. Meranti dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sebab kita ingin minimal masyarakat Meranti bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Kabupaten lainnya. Dan hal ini merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Kabupaten hingga Desa," pungkasnya.
Terakhir Wabup memgingatkan kepada Kades dalam menjalankan programnya jangan pilih kasih dan bertindaklah sebagai pemersatu masyarakat. Karena seperti diketahui dalam pemilihan Kades tentu ada yang mendukung maupun tak mendukung namun hal itu ditekankan Wabup jangan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan.zam.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menyadari masih belum sinkronya program Desa dengan program yang dijalankan oleh OPD ditingkat Kabupaten, akibatnya banyak program strategis Desa yang tidak dapat direalisasikan. Menyikapi hal itu Wabup siap menerima masukan dan aspirasi Kades untuk difasilitasi dengan OPD terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
"Dengan adanya sikronisasi program Desa dan Kabupaten maka bantuan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran sehingga manfaat yang didapat lebih terasa, saya akan selalu membuka diri silahkan Kades menyampaikan masukan dan saran," ujar Wabup saat memberikan pengarahan kepada Kades Se-Kabupaten Meranti dalam acara Pelatihan Awal Masa Jabatan Kades Pasca Pilkades 2019 lalu, betempat di Meeting Room AKA Hotel, Selatpanjang, Selasa (25/2/2020).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. Ikhwani, Sekretaris BPMPD Edi M. Nur, Kabid Desa BPMPD Meranti Darwis SIp, Nara Sumber dari OPD terkait, serta 49 Kepala Desa Hasil Pilkades 2019 lalu.
Seperti yang selalu disampaikan Wabup ditiap kesempatan Musrenbang salah satu program yang sangat penting menjadi perhatian selain pembangunan infrastruktur adalah program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Yakni upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas SDM baik raga maupun moral, akhlak dan budi pekerti yang diyakini sebagai investasi masa depan penentu berhasilnya pembangunan daerah.
Caranya dengan meningkatkan fasilitas pendidikan membangun sekolah unggul, dan memperhatikan keadaan gizi masyarakat.
"Saat ini keadaan gizi masyarakat masih rendah dampaknya luar biasa akan menyebabkan generasi Meranti tumbuh tidak normal, hal ini harus menjadi perhatian dan Kades adalah orang yang paling tahu kondisi wilayahnya. Jadi wajib mengetahui perkembangan anak anak ditiap rumah," ujar Wabup.
Selanjutnya terkait acara Pelatihan Kades Pasca Pilkades 2019, dalam sambutannya Wabup H. Said Hasyim mengucapkan apresiasi atas terselenggaran kegiatan tersebut, menurut acara ini sangat penting dalam upaya memberikan pengetahuan kepada para Kades di Meranti sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban dan kewenanganya dengan baik dan aman dapat dipertanggungjawabkan.
Sekedar informasi, seperti dijelaskan Kabid Desa BPMDP Meranti Darwis SIp kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Kepala Desa. Dengan pengetahuan itu diharapkan Kades dapat menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan dengan transparan, partisipastif, serta akuntable dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.
Lebih jauh disampaikan Wabup, dalam pengelolaan keuangan Desa setiap Kades jangan sampai keliru karena sekeceil apapun kesalahan atau kelalaian yang terjadi dapat menjerat Kades keranah hukum. Ia berharap Kades jangan sampai tergoda oleh Dana Desa yang saat ini cukup besar mencapai 2 Miliar/Tahun/Desa.
"Duit ini ada setanya walau tak ada niat tapi karena ada kesempatan bisa khilaf, dan hal ini sangat perlu saya ingatkan," ucap Wabup.
Agar selamat dalam mengelola Dana Desa Wabup menyampaikan beberapa trik, pertama Kades harus pasang niat ikhlas namun tidak cukup hanya niat ikhlas tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan.
"Yang penting adalah pasang niat ihklas yang disertai dengan pengetahuan apalagi penyaluran dana desa sudah melalui sistem Online Siskeudes yang dipantau dan diawasi oleh BPK, serta Aparat Penegak Hukum lainnya," jelas Wabup.
Meski banyak yang mengawasi Wabup meminta Kades jangan takut mengelola Dana Desa karena jika takut akan menghambat kreatifitas yang berujung pada terkendalanya pembangunan Desa. Karena sesuai dengan arahan terbaru dari Presiden RI Joko Widodo jika terjadi permasalahan di Desa yang pertama turun untuk menangani adalah APIP (Inspektorat) Daerah.
"Namun jika tidak diindahkan barulah kasus yang terjadi dilimpahkan ke penegak hukum untuk diproses, ini sesuai dengan intruksi Presiden agar tidak menghilangkan kreatifitas Kades dalam berbuat untuk masyarakat,"jelas Wabup lagi.
Oleh karena itu Wabup kembali menekankan agar Kades jangan takut dan ragu untuk berkreasi membangun Desa, jika ada yang ragu dapat berkonsultasi dengan Dinas terkait mulai dari BPMPD, BPKAD, Ispektorat hingga Bagian Hukum.
"Intinya jangan menghantam semdiri jika ragu libatkan aparat teknis untuk mengkajinya," saran Wabup.
Salah satu kegiatan yang sangat efektif untuk dilaksanakan di Desa dikatakan Wabup adalah Membangun SDM dan penguatan ekonomi masyarakat, melalui progra, One Village One Produk (satu Desa satu Produk unggulan).
"Tak perlu banyak cukup fokus pada satu potensi unggulan Desa yang nilai ekonominya tetap atau konstans misal Kerambah Ikan, pertanian terpadu Kopi, dan lainnya," paparnya.
Intinya program yang dilaksanakan oleh Desa dapat kendukung program Pemkab. Meranti dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sebab kita ingin minimal masyarakat Meranti bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Kabupaten lainnya. Dan hal ini merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Kabupaten hingga Desa," pungkasnya.
Terakhir Wabup memgingatkan kepada Kades dalam menjalankan programnya jangan pilih kasih dan bertindaklah sebagai pemersatu masyarakat. Karena seperti diketahui dalam pemilihan Kades tentu ada yang mendukung maupun tak mendukung namun hal itu ditekankan Wabup jangan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan.zam.
COMMENTS