Bandung,RN Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) salah seorang karyawan tetap PT. Kahatex bernama Rosmaida Simamora yang dikeluarkan semen...
Bandung,RN
Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) salah seorang karyawan tetap PT. Kahatex bernama Rosmaida Simamora yang dikeluarkan semena-mena tanpa diberikan pesangon. Yang bersangkutan adalah karyawan PT.kahatex yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pemecatan tersebut sepertinya ada unsure sentiment terhadap Rosmaida diberhentikan tanpa diberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu.
Rosmaida menuntut hak sebagai seorang karyawan yang sudah lama bekerja. Pemecatan dilakukan PT.Kahatex secara sepihak tanpa memberikan pesangon, padahal yang bersangkutan selama bekerja mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga wajar apabila Rosmaida menuntut hak nya sebagai karyawan tetap.
Menurut sumber, bahwa yang bersangkutan dikeluarkan (di PHK) karena dituding melakukan bisnis pinjaman uang (Rentener-red) dikalangan rekannya. Padahal menurut keterangan yang bersangkutan, pelaku bisnis yang meninjamkan uang dilikungan kerja Rosmaida ada 10 orang termasuk Kepala Bagian Personalia (sdr-Yayat). Namun yang menjadi pertanyakan adalah kenapa hanya 1 orang yang di PHK ?.
Pemutusan Hubungan Kerja oleh tergugat (PT.Kahatex) hanyalah berdasarkan alasan yang dibuat-buat saja serta mengada-ngada karena fakta yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan korban, pihak Kahatex telah melakukan PHK secara sepihak dan seharusnya korban berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Unadang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2) (3) dan (40).
Terkait persoalan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang pada tanggal 15 November 2016 lalu sudah melakukan mediasi dan telah mengeluarkan anjuran sebagaimana surat No. 560/4209/Bid.Perlind/2016 tertanggal 20 Desember 2016. Untuk masa kerja 20 tahun uang pesangon 9 bulan xRp2.345.730,_= Rp 42.223.140,-, uang penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) 7bulan x Rp2.345.730,-. Membayar uang penggantian hak berupa uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan pasal 56 ayat (4) (uang pesangon + UPMK) x15% =Rp8.796.488.,-.Total hak korban PHK (Penggugat) yang harus dipenuhi PT.Kahatex sebesar Rp 67.439.738,.
Kasus ini sudah bergulir cukup lama dan sudah diproses melalui jalur hukum, kesimpulan Keputusan Mahkamah Agung No. 1256K/Pdt.Sus-PH/2017 bahwa gugatan pengugat ini diajukan berdasarkan pada ketentuan pasal 180 HR. oleh karenanya telah sah menurut hukum untuk dikabulkan walau ada bantahan/perlawanan kasasi atapun upaya hukum lainnya.
Disisi lain, Ketua LSM Kompak Indonesia Hardi Panjaitan beserta Tim setelah mendapat info ini langsung melakukan investigasi kepada nara sumber. Setelah mempelajari kasus ini dan permasalahannya, sudah selayaknya pihak PT.Kahatex memberikan pesangon kepada kkaryawan yang di PHK tersebut dengan melihat latar belakang karyawan itu cukup berprestasi, dedikasi dan loyal terhadap manajemen perusahaan. Hardi berharap supaya pihak PT.Kahatex segera menyelesaikan/membayar hak korban PHK agar urusan in tidak berlarut-larut. Karena, berdasarkan undang-undang tenaga kerja yang berlaku, seorang berhak mendapat kan perlindungan hukum (Hak/kewajibannya jelas-red) jadi tidak ada alas an PT.Kahatex memperlakukan karyawan semena-mana, semua ada aturannya. Kasus ini akan terus dipantau hingga tuntas, tandas Hardi Panjaitan.**Erwin
Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) salah seorang karyawan tetap PT. Kahatex bernama Rosmaida Simamora yang dikeluarkan semena-mena tanpa diberikan pesangon. Yang bersangkutan adalah karyawan PT.kahatex yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pemecatan tersebut sepertinya ada unsure sentiment terhadap Rosmaida diberhentikan tanpa diberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu.
Rosmaida menuntut hak sebagai seorang karyawan yang sudah lama bekerja. Pemecatan dilakukan PT.Kahatex secara sepihak tanpa memberikan pesangon, padahal yang bersangkutan selama bekerja mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga wajar apabila Rosmaida menuntut hak nya sebagai karyawan tetap.
Menurut sumber, bahwa yang bersangkutan dikeluarkan (di PHK) karena dituding melakukan bisnis pinjaman uang (Rentener-red) dikalangan rekannya. Padahal menurut keterangan yang bersangkutan, pelaku bisnis yang meninjamkan uang dilikungan kerja Rosmaida ada 10 orang termasuk Kepala Bagian Personalia (sdr-Yayat). Namun yang menjadi pertanyakan adalah kenapa hanya 1 orang yang di PHK ?.
Pemutusan Hubungan Kerja oleh tergugat (PT.Kahatex) hanyalah berdasarkan alasan yang dibuat-buat saja serta mengada-ngada karena fakta yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan korban, pihak Kahatex telah melakukan PHK secara sepihak dan seharusnya korban berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Unadang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2) (3) dan (40).
Terkait persoalan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang pada tanggal 15 November 2016 lalu sudah melakukan mediasi dan telah mengeluarkan anjuran sebagaimana surat No. 560/4209/Bid.Perlind/2016 tertanggal 20 Desember 2016. Untuk masa kerja 20 tahun uang pesangon 9 bulan xRp2.345.730,_= Rp 42.223.140,-, uang penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) 7bulan x Rp2.345.730,-. Membayar uang penggantian hak berupa uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan pasal 56 ayat (4) (uang pesangon + UPMK) x15% =Rp8.796.488.,-.Total hak korban PHK (Penggugat) yang harus dipenuhi PT.Kahatex sebesar Rp 67.439.738,.
Kasus ini sudah bergulir cukup lama dan sudah diproses melalui jalur hukum, kesimpulan Keputusan Mahkamah Agung No. 1256K/Pdt.Sus-PH/2017 bahwa gugatan pengugat ini diajukan berdasarkan pada ketentuan pasal 180 HR. oleh karenanya telah sah menurut hukum untuk dikabulkan walau ada bantahan/perlawanan kasasi atapun upaya hukum lainnya.
Disisi lain, Ketua LSM Kompak Indonesia Hardi Panjaitan beserta Tim setelah mendapat info ini langsung melakukan investigasi kepada nara sumber. Setelah mempelajari kasus ini dan permasalahannya, sudah selayaknya pihak PT.Kahatex memberikan pesangon kepada kkaryawan yang di PHK tersebut dengan melihat latar belakang karyawan itu cukup berprestasi, dedikasi dan loyal terhadap manajemen perusahaan. Hardi berharap supaya pihak PT.Kahatex segera menyelesaikan/membayar hak korban PHK agar urusan in tidak berlarut-larut. Karena, berdasarkan undang-undang tenaga kerja yang berlaku, seorang berhak mendapat kan perlindungan hukum (Hak/kewajibannya jelas-red) jadi tidak ada alas an PT.Kahatex memperlakukan karyawan semena-mana, semua ada aturannya. Kasus ini akan terus dipantau hingga tuntas, tandas Hardi Panjaitan.**Erwin
COMMENTS