Gowa, RN Dana desa merupakan salah satu program kebijakan pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran ke daerah khususnya pedesaan, de...
Gowa, RN
Dana desa merupakan salah satu program kebijakan pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran ke daerah khususnya pedesaan, demi kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seyogyanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di programkan untuk masyarakat pedesaan melalui dana desa yang pemanfaatannya digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat desa, namun oleh segelintir orang atau kelompok memanfaatkan program dana desa untuk mengeruk keuntungan.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2019, 36% dimanfaatkan untuk pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan pengelolaan sampah.
Namun terlihat dari spanduk informasi transparansi di kantor desa yang terpasang di masing-masing desa, nampak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) poin dibidang pembangunan tidak sesuai dengan pelaksanaannya justru dialihkan ke pengadaan mobil dump truck.
Beberapa Kepala desa yang sempat ditemui untuk dikonfirmasi salah satunya mengungkap, bahwa pengadaan mobil dump truck sampah di desa menggunakan anggaran dana desa dan sudah sesuai permendes.
Salah satu Kades yang tidak ingin dipublikasikan namanya menuturkan, "setiap desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (T - PK) di masing-masing desa yang tugasnya melakukan penawaran Lelang terbatas kepada pihak dealer melalui pihak ketiga untuk mencari harga terendah, tuturnya.
Selanjutnya, "proses lelang dilaksanakan, harga terendah disepakati untuk dilakukan pembayaran di bulan desember tahun 2019, sebagai tanda jadi atau kesepakatan kontrak sebanyak 30 % atau sebesar Rp. 131 juta dari harga yang di anggarkan sebesar Rp. 439.050.000,-", jelasnya.
Lanjut, "adapun sisa pembayaran sebanyak 70 % di bayarkan ditahun berikut tahun 2020 sebagai Silpa setelah unit mobil dump truck sudah ada dan siap", ungkap salah seorang Kades.
Di tempat terpisah, (24/01/2020), Muh. Asrul, MM., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengatakan, "melalui Tim Pelaksana Kegiatan (T-PK) yang dibentuk di desa yang bertugas mengadakan Lelang terbatas, dan melakukan penawaran untuk mencari harga terendah", jelasnya.
Kadis DPMD menuturkan, "dengan kesepakatan terendah yang disepakati, maka dibayarkan sebanyak 30 % dari harga yang ditawarkan dan sisanya yang disilpakan sebagai anggaran lanjutan dibayarkan di tahun berikut tahun 2020", tutur Kadis DPMD Kabupaten Gowa.
Pelaksanaan penggunaan anggaran RAPBDes tahun 2019 berpedoman pada Juknis dan Permendes No. 17 tahun 2018, tentang prioritas penggunaan dana desa serta mengacu pada Perbup. No. 17 tahun 2019, tentang pengadaan barang dan jasa.
Mengingat pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truck tidak sesuai dengan Juknis Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Permendes No. 17 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga Juknis sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran dana desa diduga direkayasa.
Selain itu, H. Andy Azis Peter, SH., selaku Kabag. Hukum Kabupaten Gowa yang ditemui di ruang kerjanya, (03/02/2020), menjelaskan pihaknya hanya melihat dari sisi regulasinya saja sesuai peraturan perundang-undangan dan secara tehnis bukan kewenangan kami terkait pelaksanaan penggunaan anggaran di desa.
H. Andy Azis menuturkan, "kami hanya melihat dari sisi regulasi apakah sudah sesuai regulasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di desa, jangan sampai ada aturan di atas peraturan perundang-undangan, tapi secara tehnis bukan kewenangan kami bagian hukum apalagi terkait penggunaan anggaran di desa", tutur Kabag. Hukum.(Rahmat)
Dana desa merupakan salah satu program kebijakan pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran ke daerah khususnya pedesaan, demi kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seyogyanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di programkan untuk masyarakat pedesaan melalui dana desa yang pemanfaatannya digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat desa, namun oleh segelintir orang atau kelompok memanfaatkan program dana desa untuk mengeruk keuntungan.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2019, 36% dimanfaatkan untuk pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan pengelolaan sampah.Namun terlihat dari spanduk informasi transparansi di kantor desa yang terpasang di masing-masing desa, nampak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) poin dibidang pembangunan tidak sesuai dengan pelaksanaannya justru dialihkan ke pengadaan mobil dump truck.
Beberapa Kepala desa yang sempat ditemui untuk dikonfirmasi salah satunya mengungkap, bahwa pengadaan mobil dump truck sampah di desa menggunakan anggaran dana desa dan sudah sesuai permendes.
Salah satu Kades yang tidak ingin dipublikasikan namanya menuturkan, "setiap desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (T - PK) di masing-masing desa yang tugasnya melakukan penawaran Lelang terbatas kepada pihak dealer melalui pihak ketiga untuk mencari harga terendah, tuturnya.
Selanjutnya, "proses lelang dilaksanakan, harga terendah disepakati untuk dilakukan pembayaran di bulan desember tahun 2019, sebagai tanda jadi atau kesepakatan kontrak sebanyak 30 % atau sebesar Rp. 131 juta dari harga yang di anggarkan sebesar Rp. 439.050.000,-", jelasnya.
Lanjut, "adapun sisa pembayaran sebanyak 70 % di bayarkan ditahun berikut tahun 2020 sebagai Silpa setelah unit mobil dump truck sudah ada dan siap", ungkap salah seorang Kades.
Di tempat terpisah, (24/01/2020), Muh. Asrul, MM., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengatakan, "melalui Tim Pelaksana Kegiatan (T-PK) yang dibentuk di desa yang bertugas mengadakan Lelang terbatas, dan melakukan penawaran untuk mencari harga terendah", jelasnya.
Kadis DPMD menuturkan, "dengan kesepakatan terendah yang disepakati, maka dibayarkan sebanyak 30 % dari harga yang ditawarkan dan sisanya yang disilpakan sebagai anggaran lanjutan dibayarkan di tahun berikut tahun 2020", tutur Kadis DPMD Kabupaten Gowa.
Pelaksanaan penggunaan anggaran RAPBDes tahun 2019 berpedoman pada Juknis dan Permendes No. 17 tahun 2018, tentang prioritas penggunaan dana desa serta mengacu pada Perbup. No. 17 tahun 2019, tentang pengadaan barang dan jasa.
Mengingat pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truck tidak sesuai dengan Juknis Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Permendes No. 17 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga Juknis sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran dana desa diduga direkayasa.
Selain itu, H. Andy Azis Peter, SH., selaku Kabag. Hukum Kabupaten Gowa yang ditemui di ruang kerjanya, (03/02/2020), menjelaskan pihaknya hanya melihat dari sisi regulasinya saja sesuai peraturan perundang-undangan dan secara tehnis bukan kewenangan kami terkait pelaksanaan penggunaan anggaran di desa.
H. Andy Azis menuturkan, "kami hanya melihat dari sisi regulasi apakah sudah sesuai regulasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di desa, jangan sampai ada aturan di atas peraturan perundang-undangan, tapi secara tehnis bukan kewenangan kami bagian hukum apalagi terkait penggunaan anggaran di desa", tutur Kabag. Hukum.(Rahmat)
COMMENTS