KUNINGAN, RN Maraknya bank emok yang bergentayangan di kabupaten kuningan yang banyak menghisap dan mencekik ekonomi masyarakat kuningan ...
KUNINGAN, RN
Maraknya bank emok yang bergentayangan di kabupaten kuningan yang banyak menghisap dan mencekik ekonomi masyarakat kuningan berdalih pinjaman untuk usaha dengan tanpa jaminan dan mudahnya pencairan namun dalam praktek di lapangan memakai sistem rentenir,berawal dari pengaduan masyarakat yang merasa di rugikan oleh salah satu lembaga keuangan non bank yakni PNM MEKAR wilayah ciawigebang yangdalam sistem penagihanya kurang beretitut,LMPI kuningan hadir untuk membela masyarakat sebagaimana tupoksinya lmpi sebagai control sosial masyarakat,lmpi kuningan berkoordinasi dengan DINAS KOPERASI UKM DAN INDAG kab kuningan adakan audensi dengan PNM MEKAAR terkait legiltas perusahannya.
Jumat,3/4/2020,di ruang rapat kadis,LMPI kuningan di wakili langsung oleh ketua MARCAB LMPI BANG DJENGGO pertanyakan terkait 1 peraturan mentri perdagangan no 67 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 hurup A dan B terkait di wajibkanya ijin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pengawasan,2.Dana CSR,3.bunga yang sebesar 2,5% dalam pinjaman apakah atas persetujuan OJK (otoritas jasa keuangan),4.sistem pembayaran yang di tanggung renteng anggota.
Pihak PNM MEKAR dalam hal ini di wakil team kuasa hukum PNM sdr ALDO memperlihatkan sebuah surat MOU dengan PEMDA KUNINGAN yang di wakili oleh dinas DINAS PERIJINAN KABUPATEN KUNINGAN namun surat MOU tersebut belum di kasih nomer surat padahal itu asli bermaterai 6000 dan di tandangani kadis DPMPTSP lili suherli pada bulan juli tahun 2019,saat di tanya pihak lmpi "kenapa ini tidak ada nomer suratnya"??dengan enteng dan nada tensi ALDO menjawab itu urusan DPMPTSP kabupaten kuningan tanya saja ke ibu syanti di DPMPTSP,intinya kami sudah berkoordinasi,sempat terjadi ketegangan dalam audensi karna pihak lmpi mempertanyakan ke absahan surat dan pihak ALDO menyarankan agar menempuh jalur hukum saja,dan untuk pertanyan no 2,3dan 4 akan di jawab via washt upp ke no ketua lmpi di janjikan oleh ibu syanti dari pihak PNM nanti setelah berkoordinasi dengan pihak pusat,dan di fasilitasi pihak kadis KOPRASI UKM INDAG Drs BUNBUN SYAHBUDIN audensi ini berjalan sukses meskipun untuk sementara keabsahan ijin dari DPMPTSP kab kuningan oleh pihak LMPI di anggap belum syah masih abi abu.
Di lain tempat saat di konfirmasi awak radar nusantara ketua LMPI kuningan bang DJENGGO menjelaskan bahwa kami tetap beranggapan sementara surat dari DPMPTSP belum legal dan sesudah kami mendatangi pihak bu syanti bagian investasi di DPMPTSP sungguh mencengangkan klarifikasi ibu syanti karna disini kami dapat simpulkan banyak keganjilan dan senyum ke bahagian bagi kami pihak LMPI ada seberkas titik terang terkait masalah PNM,OLEH karna itu mungkin kami pihak LMPI akan layangkan surat audensi lagi ke DPRD KAB Kuningan,di bareng aksi moral turun gelar pasukan lmpi biar semarak dan membuktikan bahwa lmpi kuningan tidak maen maen menyikapi masalah PNM serta kami akan berkoordinasi dengan beberapa MARCAB LMPI DI JAWABARAT untuk melanjutkan ke LMPI PUSAT agar di tindak lanjuti ke pihak PNM pusat.kalau dirasa perlu kita dorong pihak LMPI PUSAT AGAR membawa persoalan ini ke DPR PUSAT biar pemerintah pusat tahu akan keberadaan kinerja PNM di daerah seperti apa,Kami akan jadikan permasalahan PNM di kabupaten kuningan jadi barometer pemerintah pusat akan penilaian kinerja PNM di daerah,jadi kami ini ORMAS LMPI bukan ormas kacangan kami akan terus tindak lanjuti sesuai tupoksi kami sosial control masyarakat jadi LMPI di ajak damai hayu di ajak ribut alias rusuh siaaap tempur.
Kami juga sedikit tersinggung dengan team hukum PNM sodara ALDO yang pengen penyelesaian di meja hukum,saya rasa ini kurang mencerminkan pribadi seorang hukum sebuah BUMN,awas kami ini ORMAS jangan sampai sebuah BUMN berbenturan dengan LMPI nanti bisa membuat salah persepsi di mata anggota lmpi yang membuat MARCAB LMPI yang lain tersinggung bisa berimbas akan kinerja PNM di lapangan,jangan sampe karna arogansi sodara ALDO bisa berimbas panjang sehingga mengganggu akan keberadaan kinerja PNM di setiap kabupaten yang lain ,ingat.... ingat..... ingat kita ini ORMAS nasional dan siap tempur baik secara hukum dan secara lapangan.tandas DJENGGO.
uus/Rn/red
Jumat,3/4/2020,di ruang rapat kadis,LMPI kuningan di wakili langsung oleh ketua MARCAB LMPI BANG DJENGGO pertanyakan terkait 1 peraturan mentri perdagangan no 67 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 hurup A dan B terkait di wajibkanya ijin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pengawasan,2.Dana CSR,3.bunga yang sebesar 2,5% dalam pinjaman apakah atas persetujuan OJK (otoritas jasa keuangan),4.sistem pembayaran yang di tanggung renteng anggota.
Pihak PNM MEKAR dalam hal ini di wakil team kuasa hukum PNM sdr ALDO memperlihatkan sebuah surat MOU dengan PEMDA KUNINGAN yang di wakili oleh dinas DINAS PERIJINAN KABUPATEN KUNINGAN namun surat MOU tersebut belum di kasih nomer surat padahal itu asli bermaterai 6000 dan di tandangani kadis DPMPTSP lili suherli pada bulan juli tahun 2019,saat di tanya pihak lmpi "kenapa ini tidak ada nomer suratnya"??dengan enteng dan nada tensi ALDO menjawab itu urusan DPMPTSP kabupaten kuningan tanya saja ke ibu syanti di DPMPTSP,intinya kami sudah berkoordinasi,sempat terjadi ketegangan dalam audensi karna pihak lmpi mempertanyakan ke absahan surat dan pihak ALDO menyarankan agar menempuh jalur hukum saja,dan untuk pertanyan no 2,3dan 4 akan di jawab via washt upp ke no ketua lmpi di janjikan oleh ibu syanti dari pihak PNM nanti setelah berkoordinasi dengan pihak pusat,dan di fasilitasi pihak kadis KOPRASI UKM INDAG Drs BUNBUN SYAHBUDIN audensi ini berjalan sukses meskipun untuk sementara keabsahan ijin dari DPMPTSP kab kuningan oleh pihak LMPI di anggap belum syah masih abi abu.
Di lain tempat saat di konfirmasi awak radar nusantara ketua LMPI kuningan bang DJENGGO menjelaskan bahwa kami tetap beranggapan sementara surat dari DPMPTSP belum legal dan sesudah kami mendatangi pihak bu syanti bagian investasi di DPMPTSP sungguh mencengangkan klarifikasi ibu syanti karna disini kami dapat simpulkan banyak keganjilan dan senyum ke bahagian bagi kami pihak LMPI ada seberkas titik terang terkait masalah PNM,OLEH karna itu mungkin kami pihak LMPI akan layangkan surat audensi lagi ke DPRD KAB Kuningan,di bareng aksi moral turun gelar pasukan lmpi biar semarak dan membuktikan bahwa lmpi kuningan tidak maen maen menyikapi masalah PNM serta kami akan berkoordinasi dengan beberapa MARCAB LMPI DI JAWABARAT untuk melanjutkan ke LMPI PUSAT agar di tindak lanjuti ke pihak PNM pusat.kalau dirasa perlu kita dorong pihak LMPI PUSAT AGAR membawa persoalan ini ke DPR PUSAT biar pemerintah pusat tahu akan keberadaan kinerja PNM di daerah seperti apa,Kami akan jadikan permasalahan PNM di kabupaten kuningan jadi barometer pemerintah pusat akan penilaian kinerja PNM di daerah,jadi kami ini ORMAS LMPI bukan ormas kacangan kami akan terus tindak lanjuti sesuai tupoksi kami sosial control masyarakat jadi LMPI di ajak damai hayu di ajak ribut alias rusuh siaaap tempur.
Kami juga sedikit tersinggung dengan team hukum PNM sodara ALDO yang pengen penyelesaian di meja hukum,saya rasa ini kurang mencerminkan pribadi seorang hukum sebuah BUMN,awas kami ini ORMAS jangan sampai sebuah BUMN berbenturan dengan LMPI nanti bisa membuat salah persepsi di mata anggota lmpi yang membuat MARCAB LMPI yang lain tersinggung bisa berimbas akan kinerja PNM di lapangan,jangan sampe karna arogansi sodara ALDO bisa berimbas panjang sehingga mengganggu akan keberadaan kinerja PNM di setiap kabupaten yang lain ,ingat.... ingat..... ingat kita ini ORMAS nasional dan siap tempur baik secara hukum dan secara lapangan.tandas DJENGGO.
uus/Rn/red
COMMENTS