CSR Beras dari BJB Ke DPRD Banten Berpotensi Tindakan Korupsi di Tengah Covid-19

Banten, Radar Nusantara Mengenai pemberitaan media masa pada Senin, 18 Mei 2020. Menyoroti bantuan pihak BJB dalam bentuk CSR beras yang ...

Gubernur Banten Menilai Listyo Sigit Sosok Pas Jadi Kapolri

Mengenal Pak Irsjad Djuwaeli

Peduli Pondok Pesantren, Leppami PB HMI Berikan Kitab Kuning

Banten, Radar Nusantara
Mengenai pemberitaan media masa pada Senin, 18 Mei 2020. Menyoroti bantuan pihak BJB dalam bentuk CSR beras yang di salurkan kepada anggota DPRD Banten, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII Provinsi Banten) menilai hal itu sangat berkaitan dengan keputusan gubernur memarger Bank Banten dengan BJB. Penyaluran CSR beras oleh BJB kepada DPRD Banten ini berpotensi koruptif.

Sebelumnya publik juga mengetahui bahwa keputusan gubernur memerger Bank Banten dengan BJB serta memindahkan RKUD Banten itu sepihak, tanpa menempuh konsultasi dengan DPRD Provinsi Banten Ungkap A. Solahudin selaku Ketua Umum PKC PMII Banten kepada awak media, Selasa (19/05/20).

Keputusan-keputusan gubernur Banten dengan tidak melibatkan DPRD yang mempunyai hak legislasi, budgeting dan controling itu bagi kami telah melemahkan marwah DPRD sebagai wakil rakyat. Anehnya, saat Marwah DPRD di lemahkan justeru mayoritas fraksi diam bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur. Padahal banyak masyarakat yang telah meminta DPRD Banten untuk menggunakan hak interpelasinya.

Pemberian CSR beras oleh BJB kepada anggota Dewan yang kabarnya masing-masing mendapatkan dua ton ini menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan publik selama ini, kalau betul masing-masing fraksi beserta anggotanya menerima beras tersebut, bagi kami itu adalah bentuk pembungkaman terhadap DPRD dan mengindikasikan adanya gratifikasi yang di kemas dalam bentuk CSR.

Atas itu kami PKC PMII Provinsi Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi persoalan ini. Karena dalam kondisi covid-19, provinsi Banten sudah menganggarkan banyak bantuan tunai maupun non tunai berbentuk sembako. Jangan sampai dalam realisasinya, CSR beras tersebut digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat tapi laporan keuangannya dari anggaran APBD. Hal itu kalau tidak kita awasi bersama-sama akan berpotensi besar akan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan masif.

Untuk di ketahui, bahwa PKC PMII Banten sedari awal menolak SK Marger Bank Banten dengan BJB dan Pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi pertama kepada Gubernur Banten dan tidak ditanggapi. Setelah Iedul Fitri, kami akan masukan berkas Gugatan PTUN.**(AS).