Ditanya Mengenai Limit Pengambilan Laba, Dinsos, PP, PA, dan KB, Lempar Bola Kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Tulungagung, RN  Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk masyarak...

Relawan Tulungagung ber-01 Klaim Jokowi - Maruf Amin Menang

Apel Gelar Pergeseran Pasukan, TNI Polri Siap Amankan 3.768 TPS Di Tulungagung

Penahanan Ijazah, Masalah Atau Solusi ??

Tulungagung, RN 
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk masyarakat miskin, masih menuai komplain dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

SD (60) Tahun, KPM dari wilayah Kedungwaru mengaku pencairan BPNT pada bulan April hanya mendapat beras 12,5 kg dan telur lebih kurang 1 kg. Tidak seperti bulan kemarin, yang dalam penerimaan BPNT ditambah beras bervitamin (fortivit).

"pencairan bulan ini hanya mendapat beras dan telur, sisa uang 20 ribu sama agen disuruh untuk menabung. Beras gipang (red. Beras Fortivit) untuk pencairan ini tidak dapat." Jelasnya, Rabu (29/04/20).

Lanjut SD, untuk bukti sisa uang yang ditabung, pihak agen juga tidak memberikan. Agen hanya menyampaikan secara lisan, bahwa sisa uang 20 ribu untuk tabungan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial, PP, PA dan KB Tulungagung saat dikonfirmasi tidak ada dikantornya, Kabid dan Kasinya juga tidak ada. Salah satu staffnya menyampaikan, kalau mau melakukan konfirmasi, dia menyarankan untuk ke Sekda, dia beralasan bahwa sekda adalah Ketua Satgas Pangan. Selain ke sekda, dia juga melempar ke Kejaksaan Negeri Tulungagung.

"Dinas Sosial Tulungagung hanya sebagai Sekretaris dalam Struktur Satgas Pangan, untuk informasi lebih mendalam, silahkan ke Sekda, Polres atau Kejaksaan Negeri Tulungagung." Kata salah satu staff perempuan Dinsos yang tidak mau menyebutkan namanya, Jumat (17/04/20).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Rahmat Hidayat, S.H., mengatakan dalam program BPNT itu ada yang namanya Satgas Pangan, dalam struktur itu Sekda menjadi ketua dan Bupati sebagai Pembinanya. Kejaksaan Negeri dalam struktur tersebut hanya sebagai tim pengawas bila terjadi tindak pidana dalam penyaluran BPNT itu.

Lanjut Rahmat, dalam pelaksanaan program BPNT yang menentukan harga dan kwalitas barang itu adalah kesepakatan antara tim satgas pangan dan suplayer penyedia barang.  Dan bila terjadi masalah teknis dilapangan yang tahu lebih dulu adalah dinsos.

"kalau kita ditanya berapa harga yang disepakati, kami tidak tahu, terus fungsi dari kejaksaan negeri dalam satgas pangan itu apa?." Ujar Rahmat dengan ekpresi heran.

"ini namanya Dinsos lempar handuk pada kejaksaan." Tambahnya.

Diakhir, Rahmat berterimakasih atas informasi dan masukan yang telah diberikan, untuk lebih lanjut, pihaknya akan mempelajari aturan dan mekanismenya, serta akan mengadakan penelusuran dilapangan tentang masalah-masalah tersebut. (pt/ds)