Kuningan,RN Kabupaten kuningan merupakan wilayah konservasi namun tidak alergi dengan pembangunan industri,demi meningkatkan nilai invest...
Kuningan,RN
Kabupaten kuningan merupakan wilayah konservasi namun tidak alergi dengan pembangunan industri,demi meningkatkan nilai investasi di kabupaten kuningan segala perijinan di permudah,namun sayang seribu sayang banyak aturan regulasi yang telah di buat banyak yang di langgar oleh pihak eksekutif kabupaten kuningan dengan dalih demi menumbuhkan nilai ekonomi dan menyerap tenaga kerja di kab kuningan,seperti halnya ijin mendirikan bangunan (IMB) pendirian pabrik pengolahan biji plastik milik seorang pengusaha asal luar kota kuningan atas nama sdr Tanto Haryadi yang beralamat di jalan raya bandorasa wetan kec cilimus kab kuningan menuai polemik penolakan dari ormas lmpi marcab kabupaten kuningan,.
Jumat,1/4/2020 di sekertariat markas komando LMPI cirendang,ketua Lmpi kab kuningan bang DJENGGO menuturkan ke awak rn,bahwa kami pihak LMPI (laskar merah putih indonesia)beberapa minggu yang lalu sudah melayangkan surat kepada Bupati,Dpmptsp,dan pihak pabrik bahwa kami menolak dan meminta penghentian sementara pembangunan pabrik pengolahan biji plastik di bandorasa wetan di karnakan bertabrakan alias melanggar perda tata ruang wilayah di kabupaten kuningan,yakni perda no 26 tahun 2011 yang mana di wilayah zona kec cilimus tidak boleh di bangun pabrik selain pabrik pengolahan hasil bumi dan hutan,tapi kenyataanya kok bisa ijin imb pabrik biji plastik keluar dan pihak penegak perda diam seperti tutup mata tutup telinga padahal jelas jelas ini melanggar perda no 26 tahun 2011,saat pihak lmpi meminta klarifikasi ke Dpmptsp kadis agus sadeli dan bawahanya bang dudi menjelaskan bahwa ini sudah kesepakatan bersama team kajian teknis,jadi pihak Dpmptsp hanya mengeluarkan IMB,jadi intinya ini sudah sesuai prosudural dan pembangunan bisa di laksanakan,aneh bin ajaib alias bimsalabim kok bisa pihak eksekutip memutuskan suatu masalah atas dasar kesepakatan bersama meskipun ada perda yang di langgar,terus buat apa perda tata ruang wilayah di bikin bersama legislatif dengan menggunakan anggaran rakyat kalau hanya untuk di langgarsendiri,ini patut di curigai jangan jangan perda di bikin dan perijinan satu pintu hanya untuk menaikan nilai ekonomi harga sebuah perijinan biar bisa mahal.
Lebih lanjut DJENGGO menambahkan saya ormas lmpi selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan menjadi bingung dan prihatin dengan banyaknya perijinan yang berbenturan dengan aturan regulasi yang telah di tetapkan di kab kuningan,sungguh naip sebuah aturan regulasi yang di bikin antara eksekutif bersama legislatif banyak yang di langgar sendiri padahal regulasi di bikin biar tertib dan tidak merusak tatanan ruang wilayah di kabupaten kuningan,memang semua aturan kalau sudah berhadapan dengan nilai financial fantastis menjadi terang benderang seperti neon 20 ribu watt jadi aturan di bikin hanya untuk di siasati,pokoke lmpi tetap akan mengawal sampe tuntas permasalahan pabrik pengolahan biji plastik karna tidak menutup kemungkinan pasti ada bahan kimia yang di pergunakan jadi amdal pun wajib di pertanyakan,pada dasarnya biar jangan sampe aturan regulasi tajam buat orang kecil tumpul untuk orang yang banyak duit,karna banyaknya perijinan yang berbenturan dengan regulasi yang telah di tetapkan,oleh sebab itu kami pihak lmpi kab kuningan akan membawa permasalahan ini ke gedung dewan biar duduk bersama antara pengusaha,lmpi,eksekutip,dan DPRD kita akan tanyakan dan minta pertanggung jawaban pihak eksekutif dan legislatip kok perda di bikin di langgar juga terus mau di bawa kemana aturan ini???? apa di biarkan saja jadi perda karet,yang menghiasi dan jadi pajangan aturan kabupaten kuningan.tandas DJENGGO.
Uus/rn/red.
Kabupaten kuningan merupakan wilayah konservasi namun tidak alergi dengan pembangunan industri,demi meningkatkan nilai investasi di kabupaten kuningan segala perijinan di permudah,namun sayang seribu sayang banyak aturan regulasi yang telah di buat banyak yang di langgar oleh pihak eksekutif kabupaten kuningan dengan dalih demi menumbuhkan nilai ekonomi dan menyerap tenaga kerja di kab kuningan,seperti halnya ijin mendirikan bangunan (IMB) pendirian pabrik pengolahan biji plastik milik seorang pengusaha asal luar kota kuningan atas nama sdr Tanto Haryadi yang beralamat di jalan raya bandorasa wetan kec cilimus kab kuningan menuai polemik penolakan dari ormas lmpi marcab kabupaten kuningan,.
Jumat,1/4/2020 di sekertariat markas komando LMPI cirendang,ketua Lmpi kab kuningan bang DJENGGO menuturkan ke awak rn,bahwa kami pihak LMPI (laskar merah putih indonesia)beberapa minggu yang lalu sudah melayangkan surat kepada Bupati,Dpmptsp,dan pihak pabrik bahwa kami menolak dan meminta penghentian sementara pembangunan pabrik pengolahan biji plastik di bandorasa wetan di karnakan bertabrakan alias melanggar perda tata ruang wilayah di kabupaten kuningan,yakni perda no 26 tahun 2011 yang mana di wilayah zona kec cilimus tidak boleh di bangun pabrik selain pabrik pengolahan hasil bumi dan hutan,tapi kenyataanya kok bisa ijin imb pabrik biji plastik keluar dan pihak penegak perda diam seperti tutup mata tutup telinga padahal jelas jelas ini melanggar perda no 26 tahun 2011,saat pihak lmpi meminta klarifikasi ke Dpmptsp kadis agus sadeli dan bawahanya bang dudi menjelaskan bahwa ini sudah kesepakatan bersama team kajian teknis,jadi pihak Dpmptsp hanya mengeluarkan IMB,jadi intinya ini sudah sesuai prosudural dan pembangunan bisa di laksanakan,aneh bin ajaib alias bimsalabim kok bisa pihak eksekutip memutuskan suatu masalah atas dasar kesepakatan bersama meskipun ada perda yang di langgar,terus buat apa perda tata ruang wilayah di bikin bersama legislatif dengan menggunakan anggaran rakyat kalau hanya untuk di langgarsendiri,ini patut di curigai jangan jangan perda di bikin dan perijinan satu pintu hanya untuk menaikan nilai ekonomi harga sebuah perijinan biar bisa mahal.
Lebih lanjut DJENGGO menambahkan saya ormas lmpi selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan menjadi bingung dan prihatin dengan banyaknya perijinan yang berbenturan dengan aturan regulasi yang telah di tetapkan di kab kuningan,sungguh naip sebuah aturan regulasi yang di bikin antara eksekutif bersama legislatif banyak yang di langgar sendiri padahal regulasi di bikin biar tertib dan tidak merusak tatanan ruang wilayah di kabupaten kuningan,memang semua aturan kalau sudah berhadapan dengan nilai financial fantastis menjadi terang benderang seperti neon 20 ribu watt jadi aturan di bikin hanya untuk di siasati,pokoke lmpi tetap akan mengawal sampe tuntas permasalahan pabrik pengolahan biji plastik karna tidak menutup kemungkinan pasti ada bahan kimia yang di pergunakan jadi amdal pun wajib di pertanyakan,pada dasarnya biar jangan sampe aturan regulasi tajam buat orang kecil tumpul untuk orang yang banyak duit,karna banyaknya perijinan yang berbenturan dengan regulasi yang telah di tetapkan,oleh sebab itu kami pihak lmpi kab kuningan akan membawa permasalahan ini ke gedung dewan biar duduk bersama antara pengusaha,lmpi,eksekutip,dan DPRD kita akan tanyakan dan minta pertanggung jawaban pihak eksekutif dan legislatip kok perda di bikin di langgar juga terus mau di bawa kemana aturan ini???? apa di biarkan saja jadi perda karet,yang menghiasi dan jadi pajangan aturan kabupaten kuningan.tandas DJENGGO.
Uus/rn/red.
COMMENTS