Diduga Marak Oknum Bidan Tak STRB Dan SIPB, Pengadaan Bidan Tidak Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Ta 2017

Purwakarta, RN Inspektorat daerah Kab. Purwakarta diminta segera menindaklanjuti terkait permasalahan maraknya oknum bidan yang belum ber...

Jalan Santai HUT Purwakarta, diikuti 20 ribu peserta

Dinsos PPA Gelar Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Pemkab Purwakarta, Tak Mengeluarkan 22 Izin Rekomendasi Perumahan

Purwakarta, RN
Inspektorat daerah Kab. Purwakarta diminta segera menindaklanjuti terkait permasalahan maraknya oknum bidan yang belum ber STRB dan ber SIPB di lingkungan Dinas Kesehatan.

Diduga Pengadaan bidan THL di Dinas Kesehatan Purwakarta dinilai tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan, selain itu harus melalui uji kompetensi, Ujar sumber.

Keberadaan jumlah oknum bidan di purwakarta dinilai sudah overload akibat titipan oknum-oknum tertentu maupun itu tadi tidak berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI.

H. Dadan Irban 2 Inspektorat ketika di konfirmasi seakan kebakaran jenggot dengan tidak banyak bicara alias kaku karena ia pernah di Dinas Kesehatan, hanya saja ia mengakui secara kewilayahan itu tugas kami, lalu mengarahkan ke Irban 5, karena Irban 5 merupakan irban khusus menangani kasus-kasus, "ujar Dadan.

Kusnandar Irban 5, ketika di konfirmasi mengatakan bahwa H. Dadan bukan atasan saya, nanti setelah ada penugasan dari pimpinan kami akan tindaklanjuti masalah ini, "jelas Kusnandar

Inspekturda Purwakarta Nuryatna, belum bisa di konfirmasi lantaran kondisi pisiknya masih terganggu, "ujar staffnya.

Keberadaan jumlah bidan itu tentu harus di evaluasi manfaat aktivitas kerjanya, karena penggajiannya itu dari uang negara, seberapa besar uang negara di keluarkan tentu harus ada nilai manfaatnya, "kata Kepala BKPSDM Asep Supriatna.

Selanjutnya, bagaimana Dinas Kesehatan menanggapi bahwa penerimaan bidan yang tak sesuai dengan Permenkes Nomor. 28 Tahun 2017.

Apakah pengadaan bidan sengaja dilakukan tidak sesuai PERMENKES RI itu karena dinilai menggiurkan dan dugaan mengandung nilai rupiah sehingga menjadi nilai penghasilan tambahan.

Apakah Dinas Kesehatan akan melakukan pengurangan jumlah bidan yang dinilai overloud itu, terlebih belum memiliki STRB dan SIPB.

Jika dilakukan pengurangan jumlah bidan tentu nasib oknum bidan lainnya berada di ujung tanduk..........Bersambung Part 2

Bbl/Ph