Kurang Patut, Anggota DPRD Lakukan Interpelasi di Tengah Pandemi Covid-19

Serang, Radar Nusantara Sekretaris Umum BPP Ikatan Sarjana pemersatu pembanguan  Provinsi Banten (ISP3B), Fahru Rijal memandang upaya yan...

Salut, Desa Kutakarang Masih Rutin Gelar Gotong Royong Perbaiki Badan Jalan

Di Duga Langgar Aturan, Ratusan Masyarakat Gelar Unjuk Rasa Di Depan PT CTU Mekarjaya

Jalan Akses Menuju Huntap Diblokir Warga Carita, Ada Apa ..???

Serang, Radar Nusantara
Sekretaris Umum BPP Ikatan Sarjana pemersatu pembanguan  Provinsi Banten (ISP3B), Fahru Rijal memandang upaya yang dilakukan oleh 15 Anggota DPRD Provinsi Banten di tengah wabah pandemi Covid-19 sangat tidak patut dilakukan.

Menurut Rijal, seharusnya Eksekutif dan Legislatif mesti bersatu dalam rangka bagaimana dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Lebih baik dengan mengedepankan kepentingan kemanusiaan ketimbang mengedepankan sisi politis, sehingga tidak memecah konsentrasi Gubernur Banten dalam menangani Pandemi Covid-19.

"Walaupun Hak Interpelasi adalah Hak Anggota DPRD Banten yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi momentum saat ini sangat tidak tepat, kami berharap DPRD Provinsi Banten dapat memahami situasi seperti saat ini," tuturnya ke media radarnusantara.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/20).

Lebih lanjut dikatakan Rijal, Seharusnya DPRD lebih fokus terhadap penanganan Pandemi Covid-19, apalagi terjadi peningkatan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 setelah lebaran ini. Oleh karena itu kami menghimbau agar anggota DPRD Banten lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Mari kita mengedepankan  kemanusiaan ketimbang kebijakan yang bersifat politis,"Ujar Rijal.

Sepanjang kebijakan Gubernur Banten atas pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB sudah sesuai aturan, tentunya tidak perlu dipermasalahkan. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah PPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat," tandasnya. (Iwan).