SAROLANGUN,RN Berbagai masalah yang terjadi di tubuh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) yang beroperasi di Kabupaten Sarolan...
SAROLANGUN,RN
Berbagai masalah yang terjadi di tubuh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, membuat Himpunan Masyarakat Bathin Limo Sarolangun (Himpabal) menuntut perusahaan itu hengkang dari Bumi Sarolangun.
Begitu pun 25 pekerja PT. Agrindo yang dikenakan PHK masal beberapa bulan lalu, yang menyebut diri dengan tim 25, tak kalah lantangnya menuntut pesangon yang tak kunjung dibayar PT. Agrindo.
Ratusan orang dari dua kelompok massa tersebut terpaksa hanya bisa berorasi di pangkal jalan masuk ke perusahaan, urung melakukan aksi di kantor perusahaan karena dihadang security Agrindo, Kamis (9/7/2020).
Orasi diawali tim 25 yang menuntut pesangon mereka segera dibayar, setelah dua kali melakukukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Sarolangun bersama pihak PT. Agrindo yang hasilnya tidak berpihak kepada mereka.
"Kami meminta hak (Pesangon) kami segera dibayar, jangan terus diulur-ulur, kami punya keluarga yang wajib kami nafkahi," ucap Ivo Krisnadi, koordinator aksi yang juga Ketua Serikat Peduli Buruh Sejahtera Sarolangun, teriakannya dapat menyayat hati, Ia memikirkan keluarganya yang ikut terimbas dari dampak pemutusan kerja dirinya dari PT. Agrindo.
Ivo Krisnadi menyebut, selain pesangon yang belum dibayar, PT. Agrindo juga tidak menetapkan pesangon menurut Undang undang tenaga kerja dan peraturan yang berlaku, dan bertindak sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan.
Berikutnya, orasi dilakukan Himpabal, Ketua Himpabal Muhammad Ilham menyuarakan tentang hak masyarakat Sarolangun yang tidak dipenuhi PT. Agrindo.
"Masalah CSR, PT. Agrindo tidak jelas dan kalau pun diakuinya ada, diduga membayar CSR tidak tepat sasaran, Plasma tidak jelas peruntukannya dan juga tidak tepat sasaran, ini jelas merugikan masyarakat Sarolangun," kata Muhammad Ilham.
"Betikutnya, Izin Amdal yang ternyata fiktif dan Penyalahgunaan hutan kawasan, Kami anggap Agrindo Zolim, Agrindo tidak layak berada di masyarakat Bathin Sarolangun, " urai pemuda yang akrab disapa Momad, ini.
Tak kalah lantangnya Tasman, anggota Himpabal menyoroti perlakuan Agrindo yang mengabaikan hak-hak masyarakat Sarolangun, menyebut PT. Agrindo harus angkat kaki dari Sarolangun.
"Agrindo abaikan hak masyarakat, Agrindo meresahkan masyarakat, Agrindo harus angkat kaki dari Sarolangun," ucap Tasman dengan lantang.
Dari orasi yang merupakan gambaran suara hati masyarakat Sarolangun ini, para pengunjuk rasa meminta PT. Agrindo hengkang dari Bumi Sarolangun.
Lanjut Muhammad Ilham, dengan kesewenangan PT. Agrindo mengangkangi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, Himpabal mendukung Pemkab Sarolangun membekukan bahkan menutup operasional PT Agrindo.
"Atas kesewenangan PT. Agrindo mengangkangi Pemkab Sarolangun, Kami mendukung Pemkab Sarolangun untuk membekukan dan menutup PT. Agrindo," ucap Muhammad Ilham, tegas.
Terkait masalah dan carut-marutnya keberadaan PT. Agrindo di Sarolangun, menimbulkan tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat Sarolangun, diantaranya Evi Firdaus, mendukung permintaan masyarakat yang diwakili oleh Himpabal, meminta PT. Agrindo hengkang (Angkat kaki) dari Sarolangun.
Menurut Evi Firdaus, Permasalahan yang sangat urgen yang harus disikapi Pemkab Sarolangun dan pihak terkait adalah masalah habisnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo dan Pemanfaatan hutan produksi di luar HGU (overlapping) yang berarti selama ini Agrindo menggarap kawasan hutan produksi.
"Sebagai masyarakat, Saya mendukung permintaan masyarakat yang tidak mau lagi keberadaan PT. Agrindo di Sarolangun dan meminta PT. Agrindo hengkang dari Sarolangun," ucap Evi Firdaus.
Dari imformasi yang dihimpun media ini, atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Agrindo, Pemkab Sarolangun telah melakukan mediasi antara masyarakat Sarolangun dengan pihak PT. Agrindo, namun tiga kali surat Bupati Sarolangun, ada pun surat yang ke tiga adalah surat peringatan pertama, tidak satu pun ditanggapi pihak PT. Agrindo, dan terkesan mengangkangi Pemkab Sarolangun.
Hingga beberapa waktu lalu, Rabu (24/6/2020) Tim Teknis Pemkab Sarolangun mendatangi kantor kebun PT. Agrindo untuk melakukan verifikasi legalitas perizinan PT. Agrindo, namun tak satu pun mendapatkan legalitas perizinan PT. Agrindo.#.AF.RN.
Berbagai masalah yang terjadi di tubuh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, membuat Himpunan Masyarakat Bathin Limo Sarolangun (Himpabal) menuntut perusahaan itu hengkang dari Bumi Sarolangun.
Begitu pun 25 pekerja PT. Agrindo yang dikenakan PHK masal beberapa bulan lalu, yang menyebut diri dengan tim 25, tak kalah lantangnya menuntut pesangon yang tak kunjung dibayar PT. Agrindo.
Ratusan orang dari dua kelompok massa tersebut terpaksa hanya bisa berorasi di pangkal jalan masuk ke perusahaan, urung melakukan aksi di kantor perusahaan karena dihadang security Agrindo, Kamis (9/7/2020).
Orasi diawali tim 25 yang menuntut pesangon mereka segera dibayar, setelah dua kali melakukukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Sarolangun bersama pihak PT. Agrindo yang hasilnya tidak berpihak kepada mereka.
"Kami meminta hak (Pesangon) kami segera dibayar, jangan terus diulur-ulur, kami punya keluarga yang wajib kami nafkahi," ucap Ivo Krisnadi, koordinator aksi yang juga Ketua Serikat Peduli Buruh Sejahtera Sarolangun, teriakannya dapat menyayat hati, Ia memikirkan keluarganya yang ikut terimbas dari dampak pemutusan kerja dirinya dari PT. Agrindo.
Ivo Krisnadi menyebut, selain pesangon yang belum dibayar, PT. Agrindo juga tidak menetapkan pesangon menurut Undang undang tenaga kerja dan peraturan yang berlaku, dan bertindak sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan.
Berikutnya, orasi dilakukan Himpabal, Ketua Himpabal Muhammad Ilham menyuarakan tentang hak masyarakat Sarolangun yang tidak dipenuhi PT. Agrindo.
"Masalah CSR, PT. Agrindo tidak jelas dan kalau pun diakuinya ada, diduga membayar CSR tidak tepat sasaran, Plasma tidak jelas peruntukannya dan juga tidak tepat sasaran, ini jelas merugikan masyarakat Sarolangun," kata Muhammad Ilham.
"Betikutnya, Izin Amdal yang ternyata fiktif dan Penyalahgunaan hutan kawasan, Kami anggap Agrindo Zolim, Agrindo tidak layak berada di masyarakat Bathin Sarolangun, " urai pemuda yang akrab disapa Momad, ini.
Tak kalah lantangnya Tasman, anggota Himpabal menyoroti perlakuan Agrindo yang mengabaikan hak-hak masyarakat Sarolangun, menyebut PT. Agrindo harus angkat kaki dari Sarolangun.
"Agrindo abaikan hak masyarakat, Agrindo meresahkan masyarakat, Agrindo harus angkat kaki dari Sarolangun," ucap Tasman dengan lantang.
Dari orasi yang merupakan gambaran suara hati masyarakat Sarolangun ini, para pengunjuk rasa meminta PT. Agrindo hengkang dari Bumi Sarolangun.
Lanjut Muhammad Ilham, dengan kesewenangan PT. Agrindo mengangkangi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, Himpabal mendukung Pemkab Sarolangun membekukan bahkan menutup operasional PT Agrindo.
"Atas kesewenangan PT. Agrindo mengangkangi Pemkab Sarolangun, Kami mendukung Pemkab Sarolangun untuk membekukan dan menutup PT. Agrindo," ucap Muhammad Ilham, tegas.
Terkait masalah dan carut-marutnya keberadaan PT. Agrindo di Sarolangun, menimbulkan tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat Sarolangun, diantaranya Evi Firdaus, mendukung permintaan masyarakat yang diwakili oleh Himpabal, meminta PT. Agrindo hengkang (Angkat kaki) dari Sarolangun.
Menurut Evi Firdaus, Permasalahan yang sangat urgen yang harus disikapi Pemkab Sarolangun dan pihak terkait adalah masalah habisnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo dan Pemanfaatan hutan produksi di luar HGU (overlapping) yang berarti selama ini Agrindo menggarap kawasan hutan produksi.
"Sebagai masyarakat, Saya mendukung permintaan masyarakat yang tidak mau lagi keberadaan PT. Agrindo di Sarolangun dan meminta PT. Agrindo hengkang dari Sarolangun," ucap Evi Firdaus.
Dari imformasi yang dihimpun media ini, atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Agrindo, Pemkab Sarolangun telah melakukan mediasi antara masyarakat Sarolangun dengan pihak PT. Agrindo, namun tiga kali surat Bupati Sarolangun, ada pun surat yang ke tiga adalah surat peringatan pertama, tidak satu pun ditanggapi pihak PT. Agrindo, dan terkesan mengangkangi Pemkab Sarolangun.
Hingga beberapa waktu lalu, Rabu (24/6/2020) Tim Teknis Pemkab Sarolangun mendatangi kantor kebun PT. Agrindo untuk melakukan verifikasi legalitas perizinan PT. Agrindo, namun tak satu pun mendapatkan legalitas perizinan PT. Agrindo.#.AF.RN.
COMMENTS