Banten, Radar Nusantara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten menggelar diskusi online yang ...
Banten, Radar Nusantara
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten menggelar diskusi online yang bertajuk “Membedah Dinasti Politik Dalam Pilkada Banten”.
Berdasarkan pantauan, dan pengamatan kepada beberapa narasumber pada diskusi tersebut, setidaknya menghasilkan catatan penting dalam menyikapi dinasti politik di Banten
“Cuma bedanya, di sana dinasti politik memiliki kapasitas dan integritas, serta tidak koruptif. Sebaliknya di indonesia cenderung koruptif dan memperkaya diri atau golongan" Pada Kamis (9/7/2020).
Munculnya dinasti politik di Indonesia kata Lili lantaran sistem Pilkada yang lemah, ditambah partai politik yang pragmatis, serta masyarakat juga yang pragmatis dan paternalisme.
Hingga pada akhirnya, dinasti politik lanjutnya, hanya menyisakan proses demokrasi yang tak sehat.
“Demokrasi dibajak untuk kepentingannya. Mereka memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi dan mengkooptasi,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menuturkan Keluarga menentukan struktur elit yang nantinya menentukan struktur partai dan menentukan siapa yang diusung dalam kontestasi politik.
Proses pencalonan tidak aksesible dan mahal, adanya parpol yang ingin mencalonkan kader yang kompetible namun terhambat oleh beratnya persyaratan dan administratif dan membuat politik dinasti semakin langgeng.
Pilkada semestinya menjadi uji mesin mengukur kapabilitas kader partai.
Politik dinasti langgeng karena isunya diikuti oleh Sumber daya negara dan fasilitas negara karena terkorelasi dengan penguasa.
Bicara Banten bukan hanya bicara tentang politik dinasti tapi juga dengan politisasi jabatan. Hal ini karena adanya keterbatasan menciptakan sehatnya iklim politik.
Upaya untuk menghentikan politik dinasti dilakukan dengan pembatasan kekuasaan namun dilanggengkan dengan digantikan dengan kerabat.
UU NO 8 tahun 2015 poin R tentang pembatasan yang digantikan dengan UU NO 10 th, 2015.
Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada yang turut sebagai narasumber dalam diskusi online itu mengatakan, dalam sistem demokrasi itu diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih
Sehingga secara konstitusi akan sulit dihindari hadirnya politik dinasti. Maka kata Uday, yang perlu dilakukan adalah terus mendorong rumusan regulasi.
Ia menyebut, jika bahayanya dinasti politik itu karena cenderung koruptif dan memonopoli proyek-proyek APBD.
“Bagi saya, persoalan utama politik dinasti saat ini adalah soal kapasitas, kapabilitas, kompetensi, integritas dan komitmen mengabdi pada warga di daerahnya. Jika amanah sih (dalam kondisi regulasi saat ini) bagi saya gak masalah. Masalahnya kecenderungan korupsi itu yang saya geram,” lanjutnya.
Uday juga menduga, Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 bagian dari upaya partai politik yang memiliki kandidat petahana di sejumlah daerah.
“Untuk memanfaatkan mesin birokrasi, ASN bahkan APBD. Padahal idealnya dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, Pilkada dilaksanakan pada tahun depan. Agar lebih fair karena tidak ada calon petahana” tambahnya.
“Lantas apa upaya kita? Saat ini untuk 4 wilayah di Banten yang menggelar Pilkada, lihat, apakah selama 4 tahun terakhir para incumbent punya jejak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat, kalo tidak, mari kita hukum mereka dengan tidak memilihnya lagi,” imbuh Uday.
Karena kecenderungannya korup kata Uday, maka civil society berkewajiban membangun kesadaran kolektif untuk mengontrol dan meminimalisir kecenderungan tindakan korupsi.
“Kunci utama lainnya adalah penegakan hukum yang masih lemah. Sebagai autokritik, kalangan NGO, Jurnalis, Aktivis juga banyaknya organisasi sosial, orientasinya pragmatis. Ini yang perlu diperbaiki juga,” pungkasnya.
Selanjutnya, Ketua PP IMC Cilegon, Rizki Putra Sandika memandang bahwa dinasti politik merupakan sebuah persoalan yang harus menjadi tugas bersama untuk mewujudkan demokratisasi yang baik di Provinsi Banten.
Ia juga melihat, sejak Provinsi Banten berdiri tidak lepas dari skema politik dinasti. Terbukti kata Rizki, hingga saat ini Provinsi Banten masih dalam hegemoni politik dinasti. Demikian di kabupaten/kota, gurita dinasti juga dipertontonkan.
“Kabupaten Serang sudah jelas pertarungan dinasti. Kota Serang sudah mulai menyadari, karena kekuatan dinasti kemarin kalah (Pilkada 2018),” ungkapnya.
“Lalu kita lihat Tangsel menarik, selain dinasti lokal, kekuatan kekuatan politik nasional sudah mulai masuk ke Tangerang Selatan, lalu Cilegon tak jauh berbeda. Malah saya anggap Cilegon lebih gawat kondisinya,” tambahnya.
Mahasiswa asli Cilegon ini menilai, Kota Cilegon kerap dipimpin oleh keluarga-keluarganya, namun akhirnya berujung yang sama yaitu masuk jeruji besi.
Persoalan itu bagi dia menjadi tugas bersama yang meski diselesaikan dengan semangat anti korupsi dan upaya dalam memperbaiki kualitas demokrasi.
“Yang menjadi PR kita sebagai pejuang demokrasi untuk menyelamatkan proses demokrasi khusunya di Provinsi Banten umumnya di Indonesia,” katanya.
Sementara, Ketua PGK Banten, Muhamad Syamsul Hidayat yang menyampaikan pengantar diskusi online tersebut dengan tiga alasan.
Pertama ialah dalam rangka memberikan edukasi politik kepada generasi muda dan masyarakat. Demikian upaya menumbuhkan kecerdasan kolektif menghadapi Pilkada.
Kedua, dirinya melihat calon kepala daerah dalam Pilkada di Banten ini banyak memiliki hubungan kekerabatan yang nantinya akan memunculkan local strongmen atau orang kuat daerah baru selain dari pada dinasti Ratu Atut Chosiyah.
Ketiga, yaitu ingin membedah bagaimana praktik dinasti politik yang selama ini telah terjadi di Banten dan memberikan gambaran bagaimana skema dinasti ini dapat mensejahterakan masyarakat atau justru banyak merugikan dengan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Terakhir, Ketua DPP PGK Bursah Zarnubi mengatakan, generasi muda diharap jangan pesimis dengan adanya dinasti politik. Pasalnya, proses demokrasi tidak turun dari langit, namun demokrasi yang sehat harus diperjuangkan.**(AS).
COMMENTS