Pandeglang, Radar Nusantara Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang bersatu ( AMP2B) gelar aksi ...
Pandeglang, Radar Nusantara
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang bersatu ( AMP2B) gelar aksi unjuk rasa di PT Cahaya Teknologi Unggas (PT. CTU) yang berada di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang. Aksi unjuk rasa ratusan masyarakat tersebut ditengarai lantaran perusahaan peternakan ayam petelor tersebut tidak mengindahkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dirasa sangat merugikan masyarakat, pada Senin (29/6/20).
Muklas selaku Kordinator Lapangan 1 dalam orasinya menyampaikan, perusahaan tersebut diduga kuat PT. Cahaya Teknologi Unggas (CTU) tersebut telah banyak melakukan pelanggaran, dari mulai tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 08 Tentang penyusunan analisis dampak lingkungan hidup.
“Masyarakat menginginkan permasalahan ini segera diselesaikan, karena limbah dari hasil produksi perusahaan seperti di biarkan begitu saja, sehingga limbah itu mengalir ke pesawahan, irigasi dan MCK (mandi cuci kakus) yang berakibat menimbulkan penyakit, dari mulai penyakit tenggorokan (infeksi saluran pernapasan-red) dan bahkan menimbulkan beberapa korban di masyarakat yang terjangkit beberapa penyakit lainnya yang diduga akibat limbah itu,” tandas Ilham Kamil.
Aksi ratusan massa yang mengepung areal ternak kandang ayam petelor bibit milik PT CTU yang diperkirakan seluas kurang lebih 17 hektar dengan jumlah kandang sekitar 18 kandang. Hal ini merupakan satu bentuk kekesalan masyarakat atas sikap dan perilaku pihak PT CTU yang dianggap banyak merugikan masyarakat, khususnya warga Desa Sukamulya.
Lebih lanjut dijelaskan mengenai upah atau gaji para pekerja pun dianggap menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Diprediksi untuk UMK Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 ini ada kenaikan kisaran Rp. 216.370 dari UMK tahun 2019 lalu, dengan nilai Rp.2.542.539. pada tahun lalu yang kemudian pada tahun ini menjadi Rp. 2.758.909.
Hal ini jelas dianggap menyalahi aturan pemerintah yang telah ditetapkan, sesuai dengan PP (peraturan pemerintah) tahun 2015 No 78. Kemudian di tambahkannya mengenai CSR ( corporate social responsibility) sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2007. Hal tersebut diduga telah di abaikan oleh pihak PT CTU, terutama pada lingkungan sekitar dan desa penyangga lainnya dan tentunya tidak ketinggalan terhadap kearifan lokal.
“Untuk itu kami meminta pada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang baik Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri, segera menyeret dan menangkap oknum PT CTU, yang telah merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pandeglang, serta oknum yang telah memanipulasi upah atau gaji karyawan,” tegasnya.
Lebih jauh lagi Anton selaku Korlap 2 juga mengatakan pihaknya selaku Lembaga Kontrol Sosial mengharapkan pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran perijinan PT CTU, dan meminta pada pihak terkait lainnya untuk segera menutup dan membubarkan PT CTU.
“Dan apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali melakukan aksi, yang tentunya dengan massa lebih banyak terutama dari lima desa penyangga di Kecamatan Mekarjaya,” jelasnya.
Maka dengan ini kami atas nama masyarakat menuntut :
1. Tuntut dan Bubarkan PT CTU
2. Usut tuntas terkait pelanggaran perizinan
3. Tangkap oknum yang memanipulasi gaji karyawan
4. Kepolisian dan kejaksaan negri Pandeglang segera menyeret oknum pimpinan PT CTU yang telah merugikan PAD Kabupaten Pandeglang. **(AS).
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang bersatu ( AMP2B) gelar aksi unjuk rasa di PT Cahaya Teknologi Unggas (PT. CTU) yang berada di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang. Aksi unjuk rasa ratusan masyarakat tersebut ditengarai lantaran perusahaan peternakan ayam petelor tersebut tidak mengindahkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dirasa sangat merugikan masyarakat, pada Senin (29/6/20).
Muklas selaku Kordinator Lapangan 1 dalam orasinya menyampaikan, perusahaan tersebut diduga kuat PT. Cahaya Teknologi Unggas (CTU) tersebut telah banyak melakukan pelanggaran, dari mulai tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 08 Tentang penyusunan analisis dampak lingkungan hidup.
“Masyarakat menginginkan permasalahan ini segera diselesaikan, karena limbah dari hasil produksi perusahaan seperti di biarkan begitu saja, sehingga limbah itu mengalir ke pesawahan, irigasi dan MCK (mandi cuci kakus) yang berakibat menimbulkan penyakit, dari mulai penyakit tenggorokan (infeksi saluran pernapasan-red) dan bahkan menimbulkan beberapa korban di masyarakat yang terjangkit beberapa penyakit lainnya yang diduga akibat limbah itu,” tandas Ilham Kamil.
Aksi ratusan massa yang mengepung areal ternak kandang ayam petelor bibit milik PT CTU yang diperkirakan seluas kurang lebih 17 hektar dengan jumlah kandang sekitar 18 kandang. Hal ini merupakan satu bentuk kekesalan masyarakat atas sikap dan perilaku pihak PT CTU yang dianggap banyak merugikan masyarakat, khususnya warga Desa Sukamulya.
Lebih lanjut dijelaskan mengenai upah atau gaji para pekerja pun dianggap menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Diprediksi untuk UMK Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 ini ada kenaikan kisaran Rp. 216.370 dari UMK tahun 2019 lalu, dengan nilai Rp.2.542.539. pada tahun lalu yang kemudian pada tahun ini menjadi Rp. 2.758.909.
Hal ini jelas dianggap menyalahi aturan pemerintah yang telah ditetapkan, sesuai dengan PP (peraturan pemerintah) tahun 2015 No 78. Kemudian di tambahkannya mengenai CSR ( corporate social responsibility) sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2007. Hal tersebut diduga telah di abaikan oleh pihak PT CTU, terutama pada lingkungan sekitar dan desa penyangga lainnya dan tentunya tidak ketinggalan terhadap kearifan lokal.
“Untuk itu kami meminta pada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang baik Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri, segera menyeret dan menangkap oknum PT CTU, yang telah merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pandeglang, serta oknum yang telah memanipulasi upah atau gaji karyawan,” tegasnya.
Lebih jauh lagi Anton selaku Korlap 2 juga mengatakan pihaknya selaku Lembaga Kontrol Sosial mengharapkan pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran perijinan PT CTU, dan meminta pada pihak terkait lainnya untuk segera menutup dan membubarkan PT CTU.
“Dan apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali melakukan aksi, yang tentunya dengan massa lebih banyak terutama dari lima desa penyangga di Kecamatan Mekarjaya,” jelasnya.
Maka dengan ini kami atas nama masyarakat menuntut :
1. Tuntut dan Bubarkan PT CTU
2. Usut tuntas terkait pelanggaran perizinan
3. Tangkap oknum yang memanipulasi gaji karyawan
4. Kepolisian dan kejaksaan negri Pandeglang segera menyeret oknum pimpinan PT CTU yang telah merugikan PAD Kabupaten Pandeglang. **(AS).
COMMENTS